2b. KH Hasyim Muzadi (NU): Ada Kendala Tegakkan Pancasila

Hasyim: Ada Kendala Tegakkan Pancasila

I Made Asdhiana | Rabu, 1 Juni 2011 | 21:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyatakan ada kendala besar yang bersifat sistemik dalam upaya penegakan Pancasila. “Kita menghadapi kendala besar yang sistemik dalam menegakkan Pancasila,” kata Hasyim di Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Dikatakan Hasyim, saat ini sistem yang berlaku di Indonesia justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang pada akhirnya menjadi kendala bagi penegakan ideologi negara tersebut. “Misalnya, apakah penjualan aset-aset negara ke perorangan sesuai dengan sila kelima? Apakah otonomi/otonomi khusus sesuai dengan NKRI? Apakah karut-marut hukum sekarang Pancasilais? Benarkah saat ini ada demokrasi kerakyatan, atau elitis, bahkan transaksional?” kata Hasyim.

Menurut Hasyim Muzadi, semenjak lahir pada 1945 sampai sekarang, Pancasila sebenarnya belum membumi secara ideal optimal di Indonesia. Pada 1948, sudah ada pemberontakan PKI Madiun yang berusaha membawa Indonesia ke dalam komunisme. Selanjutnya ada DI/TII yang hendak mendirikan negara Islam pada 1949. Pada tahun yang sama keluar maklumat Wakil Presiden dalam pembentukan multipartai yang membawa arus liberalisme.

“Sehingga Pemilu 1955 melahirkan konstituante yang berisi pertikaian ideologi antara negara Islam, negara Pancasila, dan sosiodemokrasi,” ujarnya.

Akhirnya, kata Hasyim, pertikaian itu berujung kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Periode berikutnya, yakni 1960 hingga 1966, Pancasila juga belum bisa diterapkan karena Indonesia berada dalam suasana revolusioner.

Pancasila, menurut Hasyim, mulai diterapkan pada era Orde Baru, hanya saja pelaksanaannya normatif artifisial, belum menyentuh kejiwaan bangsa, dan diterapkan dalam suasana stabilitas yang sentralistik.

“Seharusnya, dengan lahirnya reformasi, bangsa Indonesia perlu mengkaji ulang apakah sistem yang lahir telah sejalan dengan nilai-nilai yang dikehendaki Pancasila atau belum,” katanya.

Namun, kenyataannya sejak memasuki era reformasi hingga sekarang, Pancasila justru semakin terpinggirkan. “Didesak reformasi yang memanglimakan demokrasi dan HAM tanpa keseimbangan dengan kewajiban kebangsaan,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu.

Menurut Hasyim, dibutuhkan kepemimpinan dan keteladanan dalam upaya penegakan Pancasila. “Persoalannya faktor leadership dan keteladanan justru juga tidak menunjang penegakan nilai-nilai Pancasila,” katanya.

Iklan

Satu Tanggapan to “2b. KH Hasyim Muzadi (NU): Ada Kendala Tegakkan Pancasila”

  1. bambang adi s Says:

    Seharusnya para penguasa, elit politik atau politikus tidak hanya hafal tentang Pancasila dan UUD 1945 tetapi harus menjiwai hakikatnya. Dengan begitu, bangsa ini akan menjadi bangsa yang makmur sentosa sesuai dengan apa yang diinginkan pendiri bangsa ini.

    Redaksi AKLK:

    Terima kasih Bung Bambang Adi S, sudah mampir di Buku-e IPR ini dan meninggalkan sebuah komentar.

    Redaksi sepakat Bung Bambang. Dengan catatan bahwa penjiwaan hakikat dimaksud seyogianya dilengkapi kesadaran secara “kemasyarakatan” atau “struktural”. Hal yang ditegaskan Dr Arief Budiman bahwa cita-cita sosialisme (khas)Indonesia kuat tercantum dalam Pancasila.

    Dengan begitu para penguasa dan politikus itu akan berjuang untuk cita-cita dimaksud. Yang suka tidak suka, bukanlah pekerjaan ringan lantaran Indonesia kini–sudah ditengara Arief seperempat abad silam–adalah “kapitalisme khas Indonesia”. Atau dalam istilah Kiki Syahnakri Pancasila kini sudah tertransplantasi gen darah demokrasi liberal.

    Sehingga setidaknya bagi Redasi AKLK, mau tidak mau, sebuah perubahan radikal adalah keniscayaan.

    Maka dalam konteks ini, seperangkat peraturan daerah di Kabupaten Maluku Tengah (kawasan asalnya sebagian besar etnik Ambon) yang meski tidak sungguh-sungguh berpihak pada desa adat, adalah langkah awal perubahan radikal itu. Di sinilah, peran para politikus (muda, baru dan segar) mengusung sebuah partai politik (baru?) bercita-cita sosialisme Indonesia, adalah “perluasan” secara nasional penerapan Masohi (gotong royong) yang sudah dimulai di Maluku itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: