1b. Kiki Syahnakri:Matinya…(Dr Arief Budiman … Pancasila & sosialisme Indonesia; kritik buat Glenn Fredly & masohi)

Kiki Syahnakri: Matinya Keindonesiaan Kita (Kompas,  10/2/2011) . .

([cuplikan] makalah Dr Arief Budiman; kritik buat Glenn Fredly & masohi: di Komentar).

Fenomena maraknya kembali tindak kekerasan mencuatkan pertanyaan, apa yang sedang terjadi dengan Republik tercinta ini? Kasus kekerasan di Cikeusik, Pandeglang, yang mengakibatkan tewasnya tiga warga Ahmadiyah dan sejumlah lainnya luka-luka, serta insiden di Pengadilan Negeri Temanggung yang dilatari kasus dugaan penistaan agama—yang berujung pada pembakaran dua gereja serta sejumlah sekolah—mencerminkan rapuhnya soliditas nasional dan rentannya negeri kita terhadap konflik.

Kedua insiden tersebut memancing reaksi berbagai kalangan, antara lain yang meminta agar kaum ulama lebih serius membina umat.Adayang menuding lemahnya penegakan hukum dan lambannya aparat sebagai soal utama.

Bahkan, beredar pula dugaan yang lebih bersifat rumor dan agak tendensius. Misalnya, bahwa ini adalah metode pengalihan isu yang dilakukan pemerintahan SBY, atau cara yang dipakai TNI untuk menggoyang SBY, atau wujud balasan terhadap para tokoh agama yang menilai pemerintah berbohong.

Memang analisis yang cenderung ”liar” ini menjadi seolah logis, mengingat banyak kasus raksasa yang belum terselesaikan, bahkan dipolitisasi. Namun, tuduhan serta rumor tersebut sulit dibuktikan. TNI pun sudah cukup jauh dalam reformasi internalnya, konsisten sebagai bayangkari NKRI, dan tidak lagi akrab dengan intrik politik sehingga mustahil melakukan hal seperti itu.

Dengan demikian, kita perlu menggali lebih dalam untuk menemukan akar masalah sesungguhnya. Jika tidak, yang terjadi hanyalah solusi eksperimental, sekadar uji coba, dan tak kunjung tuntas. Kendati para tokoh agama telah melakukan pembinaan umat dengan serius, aparat telah bertindak cerdas, tegas, dan cepat, tetapi persoalan serupa akan muncul kembali selama akar utamanya tidak dicabut.

Masalah fundamental

Hemat penulis, akar pokok problematika keindonesiaan saat ini bercabang tiga. Pertama, telah dipaksakan suatu ”transplantasi (demokrasi) liberal” di negeri ini. Dengan demikian, kita telah membunuh ”gen” keindonesiaan yang mengalir dalam darah kebangsaan kita. ”Golongan darah” kita adalah Pancasila yang mengandung ”gen” kolektivisme (ala Indonesia) berisi nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah-mufakat, dan toleransi.

Sementara kita transplantasikan ”demokrasi liberal” yang golongan darahnya individualisme, terlebih disertai dengan kebebasan yang nyaris tanpa batas sehingga melunturkan jati diri bangsa dan spirit nasionalisme, menggoyahkan persatuan dan kerukunan, serta mengebiri kedaulatan negara.

Karena transplantasi yang tidak sesuai dengan ”golongan darah” sendiri tersebut, tubuh bangsa kita pun bersikap reaktif dan menjadi lemah daya tahannya, menimbulkan berbagai patologi sosial, serta problematika bangsa yang kompleks.

Dari segi politik, sistem politik yang ”ultraliberal”, menggunakan voting, pemilihan langsung, seraya membuang sistem permusyawaratan perwakilan yang sesungguhnya menjadi basis kulturalis bangsa Indonesia.

Bung Hatta menegaskan bahwa ”Prinsip demokrasi adalah keterwakilan yang mengedepankan egalitarianisme”, sementara praktik demokrasi liberal yang mengusung ”keterpilihan” dewasa ini justru ”membunuh” prinsip egaliter dan keterwakilan itu.

Sebagai contoh empiris, seharusnya suku Amungme, Dani, Baduy, Anak Dalam, dan berbagai kelompok minoritas diwakili dengan cara ”ditunjuk”, bukan dipilih (karena tidak mungkin mereka terwakili dengan cara pemilihan free fight). Keterwakilan juga merupakan perekat bagi bangsa yang serba majemuk sepertiIndonesia. Dengan tidak terwakilinya berbagai suku dan golongan di parlemen, ikatan kebangsaan pun menjadi longgar.

Seiring dengan watak liberalisme, kebebasan pun berkembang nyaris tanpa batas sehingga masyarakat bisa berbuat apa saja. Partai politik tumbuh bagaikan jamur, otonomi daerah dengan semangat pemekaran nyaris tidak terkontrol, feodalisme meningkat, dan nafsu berburu kekuasaan tumbuh subur pada semua lapisan masyarakat.

Akibatnya, rekrutmen kepemimpinan lewat pemilu atau pilkada justru hanya menghasilkan pemimpin yang umumnya karbitan, tidak berkarakter, tidak berkompetensi, serta korup. Sebaliknya, telah mewabah di kalangan para elite politik sikap machiavellian, kolusi, nepotisme, dan politik uang.

Dari optik ekonomi, implementasi pasar bebas membuat perekonomian nasional nyaris dikuasai asing, gelombang privatisasi terjadi tanpa kendali, kedaulatan ekonomi terampas oleh kaum kapitalis, industri nasional pun rontok karena kalah bersaing.

Pada ranah hukum kita menyaksikan tumpang tindihnya fungsi institusi penegak hukum, maraknya mafia dan perdagangan hukum, politisasi hukum, serta terbengkalainya beberapa kasus besar pelanggaran hukum.

Ujungnya bermuara pada aspek budaya yang mencuatkan perilaku individualisme; materialisme; hedonisme; konsumtivisme; korupsi, kolusi, nepotisme (KKN); fanatisme sempit; fundamentalisme; radikalisme serta anarkisme; bahkan terorisme.

Posisi TNI

Kedua, pemisahan diametral-absolut antara fungsi pertahanan dan keamanan. TNI diposisikan hanya mengamankan negara terhadap ancaman dari luar, sementara segala persoalan keamanan domestik diserahkan kepada Polri tanpa memperhitungkan kompleksitas persoalan keamanan nasional yang penanganannya tidak mungkin dipikul Polri sendirian, bahkan dengan dibantu TNI sekalipun, karena pada hakikatnya pembinaan dan penyelesaian masalah keamanan nasional membutuhkan penanganan terpadu.

Saat ini, kalaupun TNI dapat membantu Polri dalam konteks perbantuan, prosedurnya tidak mudah, rumit, dan memerlukan waktu. Sementara dinamika di lapangan yang eskalatif destruktif memerlukan tindakan cepat, segera, dan tuntas.

Terkait kerusuhan di Cikeusik, Presiden SBY lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto telah memerintahkan Polri mencari dan mengungkap tuntas kekerasan tersebut (Kompas, 7/2). Persoalannya, masalah ini bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga telah mengakar pada masalah budaya.

Keran kebebasan yang dibuka oleh liberalisme telah membuat latar belakang tindak kekerasan tersebut menjadi sangat variatif sehingga Polri yang secara fungsional hanya bekerja pada ranah penegakan hukum tidak mungkin dapat menuntaskan sampai ke akarnya.

Yang dapat dilakukannya hanya mencari pelaku serta dalang kekerasan dan menyeretnya ke meja hijau. Untuk itu, masyarakat pun tidak bisa hanya menuduh bahwa Polri lamban dan tidak mampu melindungi rakyat. Bahkan, suatu saat Polri pun akan kelelahan karena rentetan permasalahan serupa di masa datang.

Kepemimpinan lemah

Ketiga, lemahnya kepemimpinan. Dengan kemajemukan yang amat lebar,Indonesiamembutuhkan kepemimpinan yang kuat, berkarakter, tegas, dan berani. Lemahnya kepemimpinan dapat membuat buram situasi bangsa, terlebih dalam hegemoni liberalis-kapitalis yang kian mencengkeram. Sementara pada sisi lain hadir pula paham ”talibanisme serta khilafahisme” yang juga ingin menggantikan peran Pancasila.

Salah satu ciri demokrasi liberal adalah mengurangi peran negara (pemerintah) dan, sebaliknya, mengedepankan peran masyarakat yang lebih bebas, suatu hal yang bukan soal di dunia Barat yang tingkat pendidikan serta kesejahteraannya memadai. Namun, bagi masyarakat kita yang masih jauh dari sejahtera dan kematangan, kebebasan tersebut menjadi sangat eksesif.

Maka, hilangnya otoritas dan daya kendali pemerintah pada satu sisi dan meningkatnya pelanggaran hukum pada sisi lain adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, presiden beserta segenap jajaran pemerintahnya harus benar-benar bersih sehingga mampu memperlihatkan ketegasan dan sikap tanpa kompromi dalam penegakan hukum. Tidak perlu ada keraguan lagi, tak dibutuhkan pencitraan dan kecenderungan bela diri.

Situasi yang dapat mengarah pada disintegrasi di atas hanya dapat dicegah dengan cara mengambil jarak terhadap liberalisme, seraya bangsaIndonesiakembali kepada spirit Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Segala solusi lain hanya bersifat kosmetik dan analgetik, bukan terapi total untuk pemulihan keadaan dan kebangkitan bangsa.

KIKI SYAHNAKRI Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)

Iklan

Satu Tanggapan to “1b. Kiki Syahnakri:Matinya…(Dr Arief Budiman … Pancasila & sosialisme Indonesia; kritik buat Glenn Fredly & masohi)”

  1. agungnugroho Says:

    Saya mendapatkan referensi yang pas untuk materi membangun kembali karakter bangsa. Pasti tulisan beliau saya cari sebagai bahan rujukan.

    Redaksi AKLK

    Bung Agung Nugroho,

    Terima kasih telah mampir di Buku-e (buku-elektronik) IPR ini dan meninggalkan komentar… yang menginspirasikan dua hal.

    Satu, Redaksi memuat utuh tulisan Kiki Syahnakri lainnya “Ancaman Kebijakan Salah”. Dimuat pada Halaman A-Lampiran Buku-e IPR (klik)3a.

    Dua, Redaksi tertarik untuk menanggapi potongan kalimat komentar Bung Agung: “membangun kembali karakter bangsa”.

    Redaksi beralas pada (cuplikan) pemikiran Dr Arief Budiman berikut.

    Salah satu persoalan yang harus kita pecahkan untuk membuat pembangunan di Indonesia berhasil menciptakan masyarakat adil makmur, adalah mengendalikan keserakahan menusia akan harta benda. Inilah kualitas yang harus kita usahakan tumbuh dalam proses regenerasi.

    Dalam membicarakan asal-muasal keserakahan manusia, ada yang berpendapat bahwa keserakahan manusia bersumber pada manusia itu sendiri, karena itu dapat diperbaiki melalui pendidikan perorangan.

    Ada lagi yang berpendapat bahwa sumber dari keserakahan manusia terdapat pada sistem kemasyarakatannya, yang kemudian menjelma di dalam pribadi warga masyarakat tersebut secara individual. Perbaikan hanya dapat dilakukan melalui perombakan sistem kemasyrakatan tersebut (di samping, tentu saja, pendidikan individual). Saya lebih menyetujui pandangan yang kedua ini.

    Sistem kemasyarakatan yang menjadi sumber keserakahan manusia ini adalah kapitalisme. Indonesia pada saat ini juga mengikuti sistem ini dalam melaksanakan pembangunannya.

    Karena itu, menurut saya, untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan (dalam arti menciptakan manusia-manusia yang tidak kurang serakah), sistem kapitalisme ini harus diubah.

    Sistem apa yang akan menggantikan sistem kapitalisme di Indonesia? Menurut saya, sistem sosialisme. Ada dua alasan pokok:

    a. Sistem ini memang sudah dikenal dalam masyarakat tradisional kita, yakni dengan nama gotong royong …

    b. Sistem ini pun dinyatakan secara kuat pula dalam ideologi negara kita sekarang, yakni Pancasila dan UUD’45. Dengan mudah kita temui cita-cita sosialisme dalam dokumen-dokumen politik kita.

    Tapi hendaknya dicatat pula, bahwa dengan sosialisme yang dinyatakan di atas, bukan berarti kita harus mengikuti secara mentah-mentah sistem negara-negara sosialis yang ada.

    Yang saya terima adalah social formation sosialis bagi Indonesia. Di mana kita memerhatikan macam-macam mode of production yang ada di Indonesia sekarang.

    Adanya kesadaran akan perbedaan perkembangan sejarah dari masing-masing negara membuat mungkin kita menciptakan sistem sosialisme yang khas Indonesia. Yang ada sekarang, menurut saya, adalah sistem kapitalis yang khas Indonesia.

    (Dikutip dari makalah Dr Arief Budiman “Menciptakan Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik, Masalah Ilmu Sosial dan Proses Regenerasi”. Disampaikan pada Seminar Nasional Kualitas Manusia dalam Pembangunan, Palembang, 19-22 Maret 1984; Penyelenggara: Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial/HIPIS)

    Jadi dengan kutipan di atas, yang Redaksi ingin katakan:

    Pertama. Ternyata tesis Arief yang lebih dari seperempat abad lalu itu, paralel dengan pemikiran Kiki Syahnakri kini.

    Perbedaannya hanyalah dalam istilah. Kiki menggunakan istilah “demokrasi liberal” sementara Arief langsung saja menyebut “kapitalisme” atau—lebih tepatnya menurut Arief—“ formasi sosial kapitalis”.

    Lamun (namun) bagi Redaksi kedua pemikir itu memiliki keserupaan bahwa Pancasila yang gotong royong (masohi bahasa Melayu Ambon) itu sudah tidak masohi lagi. Dan menurut hemat Redaksi itu terjadi sejak Soekarno jatuh lewat kudeta merangkak—dukungan sang polisi dunia yang kini tinggal kenangan itu—pada 1965-1967.

    Kedua. Berarti untuk “membangun kembali karakter bangsa”, Redaksi sepakat Arief, harus diubah dulu “sosial formasi kapitalis” menjadi “sosial formasi sosialis”.

    Dan inilah pada hakikatnya ikhwal yang sedang berlangsung di sebagian besar negeri (bahasa Melayu Ambon bermakna desa) di kawasan asalnya etnik Ambon. Kawasan yang kini sebagian besar tercakup dalam Kabupaten Maluku Tengah, dengan Ibukotanya Masohi, bagian dari Provinsi Maluku. Kota Masohi yang diberi nama dan didirikan Soekarno pada 1957.

    Jalan “penuh kerikil” roda pemerintahan adat di salah satu negeri di kawasan itu, Negeri Adat Kariu atau (nama adat) Leamoni Kamasune, hari-hari ini, adalah sebuah bukti proses perubahan yang alot—bagaikan menegakkan benang basah—itu. Buku-e IPR ini, berupaya merekam hal dimaksud meski tak utuh dan jauh dari sempurna.

    Ketiga. Dengan demikian, perubahan dimaksud itu sudah dan sedang berlangsung.

    Redaksi terpaksa harus mengatakan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, perubahan fundamental republik tercinta ini untuk kembali ke Pancasila sudah dimulai. Berawal dari timur Nusantara, kawasan asalnya etnik Ambon. Ketika adat istiadat etnik Ambon “dihidupkan kembali” lewat perundangan-undangan pada 2004-2006 lalu.

    Apakah perubahan itu akan menjalar, menginspirasikan ke seantero Nusantara atau sebaliknya, hanyalah waktu dan kesadaran kita—khususnya kaum muda revolusioner serius dengan greget Indonesia yang perkasa seperkasa Tiongkok—untuk melanjutkan atau tidak.

    Sehingga dalam konteks ini, dengan tetap menaruh rasa hormat pada Glenn Fredly yang getol mengkampanyekan Pancasila, Redaksi menyayangkan pemusik kondang etnik Ambon ini luput mengusung masohi—sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang Ambon, setidaknya bagi Redaksi.

    Selanjutnya, sejarah mengajarkan, perjuangan untuk perubahan itu bukan perkara ringan. Lantaran penjajah itu mendunia sifatnya dan masih saja jumawa seperti fakta objektif terbaru: penyerbuan Libia 2011.

    Lamun dari sejarah jua, kita paham bahwa ada pula yang telah berhasil mengatasi kaum penjajah itu. Bahkan dengan gemilang.

    Tumbuh makmur bertahap tapi pasti. Bergaya kapitalis tanpa perang. Negara kuat juga berduit, pebisnisnya apalagi. Beragama tanpa kuatir, tak beragama tak jadi soal. Yang kita larang mereka alaskan, demokrasi bukan impor… namanya Republik Rakyat Tiongkok.

    Begitu dulu Bung Agung Nugroho.Oya, sekadar informasi, pemikiran Arief ini sudah pernah mencagun (muncul) sebelumnya. Silakan simak 18-Wawasan LK, klik
    https://kariuxapakabar.wordpress.com/dari-redaksi-14-nov-2009/18-wawasan-leamoni-kamasune-14-november-2009/

    Sekali lagi danke banya (terima kasih banyak ).
    Amatoo (Dah).

    Redaksi AKLK Penunggu Buku-e IPR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: