1 – Kronik LK

Kronik Leamoni Kamasune-15 Maret 2009-I.
Terbengkelainya Bagan Ikan Mercy Corps.

Salah satu dari proyek warisan pemerintah desa pra-PNAK (Pemerintah Negeri Adat Kariu) lainnya, adalah Bagan Ikan yang didanai Mercy Corps. Sebuah lembaga swadaya masyarakat nir-laba asal Amerika.

Dari keterangan yang dihimpun Redaksi, lembaga ini tampaknya memiliki kebijakan khas. Menyalurkan langsung bantuannya kepada kelompok masyarakat yang ditargetkan.

Tidak jelas, apakah lembaga ini termasuk yang berpresepsi bahwa institusi terkecil pemerintah (desa) tak luput dari paraktik korupsi plus birokrasi berbelit. Makanya berniat menyalurkan langsung bantuannya ke masyarakat.

Yang jelas, Mercy Corps di Kariu (awal 2007) memulai kerjanya dengan membentuk sebuah organisasi bernama, singkatan dalam bahasa Inggris, VERC. Terjemahannya Badan Pemulihan Ekonomi Desa. (Selanjutnya disebut BPED—Red). BPED sebagai perwakilan/representasi dari masyarakat Kariu.

Melalui BPED inilah, Mercy Corps menyalurkan bantuannya kepada kelompok target di mayarakat Kariu. Dalam hal ini 3 kelompok nelayan dengan total anggota 40 orang. BPED pula yang memutuskan wujud bantuan untuk Kariu: proyek Bagan Ikan..

Bagan Ikan

Bagan Ikan adalah sebuah perangkat jaring penangkap ikan berkonstruksi kayu. Mengandalkan cahaya lampu, bersifat terapung-statis tapi dapat dipindah-pindahkan.

Konstruksi utamanya, disebut “bodi”, dari pokok kayu besar (di Kariu panjang 18 meter, diameter 1 meter). Bentuk jadinya bodi seperti sebuah perahu besar. Dilengkapi semacam semang (belalai horisontal menjorok keluar dari kanan-kiri perahu, berfungsi menstabilkan perahu). Terbuat dari batang-batang kayu dipasang sekeliling bodi. Rencananya bagan untuk Kariu berukuran (27,5 x 20,5) meter.

Masih ada lagi, bodi trans. Sebuah perahu-semang kecil panjang 7-8 meter dilengkapi motor-tempel. Fungsinya untuk menarik/memindahkan bagan sekaligus untuk memuat ikan hasil tangkapan.

Peralatan penunjang lainnya adalah jaring berikut mekanisme penariknya. Generator listrik untuk menyalakan lampu, dll..

Lebih Jauh: BPE

Dengan posisi strategis BPED seperti dijelaskan di awal tulisan, tidak heran Mercy Corps menyiapkannya secara khusus. Mercy Corps membuat aturan main. Bahwa ke-10 orang yang “memegang posisi” di BPED adalah orang-orang pilihan secara personalitas. Hasil pilihan oleh masyarakat Kariu sendiri. Mereka menduduki posisi-posisi: Ketua/Koordinator, Sekretaris, Keuangan, dan Anggota (7 orang).Tugas dan tanggung jawab BPED pun dirinci dengan jelas. Tak ketinggalan Mercy Corps menetapkan langkah-langkah kerja BPED.

Sampai di sini, sulit bagi Redaksi untuk tidak mengatakan bahwa BPED tak lain adalah sebuah unit bisnis biasa. Sebuah badan usaha pengelola Bagan Ikan yang dikerjakan oleh ke-3 kelompok nelayan tadi. Sehingga donasi yang diberikan Mercy Corps kepada BPED pun, tak lain adalah pemberian atau hibah modal kerja.

Sebesar 80 persen modal kerja menjadi tanggungan Mercy Corps. Berbentuk aset (bukan uang tunai), untuk material/bahan lengkap bagan. Termasuk unsur-unsur non-tenaga (peralatan, dll). Seperti pada kegiatan penebangan pokok kayu untuk bodi dan penarikannya ke negeri.

Mercy Corp sendiri mensubkan pengadaan material bagan tersebut kepada pihak ketiga. Pemenang tendernya, sebuah kontraktor yang kebetulan milik warga Kariu.

Sisa 20 persen modal kerja menjadi tanggungan BPED. Sisa ini bisa berupa uang tunai, aset, atau tenaga kerja.

Dan laiknya sebuah perusahan dagang, “ujung” dari semua kegiatan ini adalah pembagian hasil usaha. Kalangan pebisnis di Indonesia menyebutnya sebagai pembagian SHU (sisa hasil usaha). Komposisinya, 10 persen untuk biaya operasional, 40 persen untuk ke-3 kelompok nelayan, BPED kebagian 50 persen

Aturan Mercy Corps: Batal Demi Hukum Adat

Dari data yang dimiliki Redaksi, tidak jelas kelanjutan 50 persen jatah BPED itu. Apakah dibagi-bagikan pada masyarakat lainnya. Soalnya, seperti disinggung di atas, ke-10 orang yang duduk di BPED adalah pilihan. Masyarakatlah yang memilih mereka sebagai wakil di BPED.

Tetapi, yang pasti, ini ironinya, pemerintah desa (kala itu) hilang dalam percaturan ini. Artinya, dalam proyek yang digagas Mercy Corps ini pemerintah desa tidak memiliki posisi strategis samasekali.

Bisa saja dalam kepengurusan BPED itu Kepala Desa atau aparat desa lainnya duduk di situ. Sebagai Ketua, Sekretaris, dan seterusnya, misalnya. Tapi kedudukan itu personal sifatnya. Bukan posisi kelembagaan sebuah pemerintah desa.

Kini, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah adat atau pemerintah negeri telah menggantikan pemerintah desa. Maka semua aturan yang dibuat Mercy Corps, setidaknya dari sudut pandang Redaksi,  dengan sendirinya batal demi hukum adat.

Penjelasannya begini. Sesuai Peraturan Daerah terkait kembalinya sistem pemerintah adat di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,  “negeri” didefinisikan: “suatu kesatuan masyarakat hukum adat”. Negeri dipimpin oleh seorang Raja sebagai Kepala Pemerintah Negeri. Sekaligus sebagai Kepala Adat.

Kepala Adat yang bertanggung jawab antara lain mengayomi setiap anak (warga) negeri. Bertanggung jawab  atas pemanfaatan petuanan (kawasan/wilayah) negeri. Di lautan maupun daratan.

Sehingga ketika sebuah pemerintah negeri tegak, lembaga yang berkebijakan menghilangkan peran strategis pemerintah desa, otomatis kehilangan legalitasnya.

Sistem ekonomi separatis

Apa yang Redaksi tengarai di atas, seolah digarisbawahi oleh Bapa Emang (BE, panggilan akrab Herman Pattiradjawane), Raja NAK. “Sistem ekonomi separatis,” komentar BE. Ke depannya, lanjut BE, lembaga donatur atau siapa pun akan berkiprah di NAK, harus berkomitmen membantu anak negeri dan PNAK. Tidak bisa anak negeri saja atau PNAK saja. Harus kedua-duanya.

BE lalu menyebutkan sumbangan Pompa Irigasi dari Gubernur Maluku. Atau bibit bawang merah yang dijanjikan Bupati Maluku Tengah. Adalah contoh-contoh “model” donasi dimaksud.

Soal Bagan Ikan Mercy Corps BE mengakui “kecolongan”. (Bagi Redaksi ini serupa seperti pada proyek pembangunan gereja. BE selalu berada pada posisi sulit menghadapi warisan-warisan pemerintah desa cendrung “beorientasi proyek”).

Menurut BE, tadinya ia berharap banyak pada proyek Mercy Corps itu. Berharap lembaga semacam Mercy Corps bagaimana pun akan memiliki “spirit” untuk membantu rakyat. Khususnya rakyat Kariu yang sedang berkesusahan.  BE sampai sempat ikut naik ke hutan mengkoordinasikan langsung penarikan pokok kayu besar itu.

Tetapi, saat Mercy Corps pergi meninggalkan pokok kayu besar yang masih tergeletak di hutan. Dan dari dokumen yang ditinggalkan. Dari reaksi keras para nelayan ke-3 kelompok tadi. Mereka yang mendesak BE untuk meyerahkan bagan dan agar tidak ikut campur tangan.

Sadarlah BE, bahwa hanya segelintir warga saja yang akan diuntungkan dari proyek bagan itu. Pola pikir ke-3 kelompok nelayan tersebut sebangun dengan Mercy Corps. Hanya merekalah bersama BPED yang memiliki bagan tersebut.

Tetapi, BE tidak sendirian. Warga Kariu lainnya yang diluar ke-3 kelompok dan BPED, sudah punya sikap. Tidak akan ikut ber-masohi (gotong-royong) menarik bagan. Kalau sampai kelompok nelayan itu bersikeras mengklaim bagan tersebut adalah milik mereka.

Pasalnya, dibutuhkan sedikitnya 100 orang untuk menarik bagan tersebut turun ke negeri.

Memang bisa saja kelompok meminta tolong (atau membayar) orang lain, dari luar NAK.

Tetapi BE telah bersikeras tidak mengijinkan warga non-Kariu terlibat. Dusun-dusun tetangga, Kepala Dusun Nama dan Kepala Dusun Ori telah dikontak. Diinformasikan mengenai bagan yang masih menjadi masalah intern NAK.

Mengenai terbengkelainya proyek, BE bisa memahami keputusan Mercy Corps. Ada pelanggaran kontrak oleh pihak kontraktor. Memaksa Mercy Corps menghentikan kerja sama. Bersamaan berakhirnya masa tugas Mercy Corps di Maluku. Sementara di pihak lain, kecuali pokok kayu besar untuk bodi bagan, seluruh material telah berada di Kariu.

Dengan kondisi terakhir demikian, BE masih tetap bertekad memanfaatkan. proyek senilai sekitar Rp 300 juta itu. Tetap mengusahakan agar PNAK sebagai sebuah pemerintah adat ikut memiliki bagan tersebut. Setidaknya kepemilikan bersama dengan kelompok nelayan dimaksud.

Kepemilikan yang bisa diatur sedemikian rupa agar seluruh warga Kariu dapat ikut memperoleh faedahnya.

Tengarai Redaksi menyangkut batalnya legalitas Mercy Corps demi hukum adat seperti ditulis di atas, bagi BE merupakan masukan berarti.

Pesan orang tua

Kearifan lokal sebenarnya merupakan salah satu kekuatan Nusantara tercinta ini. Faedah yang dimilikinya pun beragam. Di antaranya, setidaknya menurut Redaksi, adalah sebagai “pertanda”, “pengingat”. Atau juga sebagai “otokritik”/“kritik-diri”.

Ketika proyek Bagan Ikan didera bermacam kendala kemudian akhirnya terbengkalai. Tetapi ketika sebelumnya, kerja penarikan tiba-tiba berjalan sangat lancar, dibanding hari sebelumnya. Tahulah sebagian warga bahwa mekanisme otokritik itu mulai dan sudah bekerja.

Redaksi memungut kisah berikut dari BE. Lahan tempat pokok kayu besar itu tumbuh, dimiliki secara adat oleh sanak keluarga tertentu. Mereka selalu menolak untuk ikut menarik bagan. Rupanya, terkungkap bahwa ada anggota keluarganya kerap bertindak tak terpuji terkait lahan keluarga. Dia ini yang diam-diam telah menjual pokok kayu besar itu kepada kontraktor.

Sementara, salah seorang orang tua mereka, pangkat ibu/nenek semasa hidupnya pernah berpesan. Pesan almarhum, agar salah satu pohon itu ditebang untuk dibuat papan.

Papan-papan untuk menggantikan tripleks lapuk yang menutupi tiga-perempat dinding rumah. Rumah-rumah dari seluruh sanak keluarga tersebut. (Rumah-rumah sangat sederhana dibangun pasca-kerusuhan. Tiga-perempat dinding ke atasnya terbuat dari tripleks tipis. Bahan ini gampang lapuk tertampias air hujan—Red).

BE yang mengetahui kisah tersebut berinisiatif. Setengah memaksa, mengajak beberapa anggota keluarga dimaksud untuk ikut menarik bagan. Dengan didahului doa, penarikan dimulai. Ternyata pokok kayu besar itu bisa bergerak. Malah cukup jauh dibanding hari sebelumnya.

BE mengakhiri keterangannya pada Redaksi, dengan mengutip tulisan almarhum Pdt. Eka Darmaputera. Salah seorang tokoh nasional Kristen Protestan, peraih Kuyper Prize for Excellence in Reformed Theology and Public Life dari Seminari Teologi Princeton, di New Jersey, AS; pendeta Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat (GKI Jabar) Jl. Bekasi Timur IX, Jakarta, sampai akhir hayatnya; tempat BE memperoleh pangkat “sidi”.

“Betul orang Kristen harus menghormati adat dan kebudayaan. Jangan sampai orang Kristen dikenal sebagai orang-orang tak tahu adat … Namun sebatas ia menyejahterahkan manusia. Sedangkan yang justru membelenggu, memperbudak, merugikan kesejahteraan, harkat, martabat manusia, harus berani kita terobos. Harus berani kita tolak …” (Dari tulisan “Orang Kristen dan Adat/Kebudayaan” dalam buku “Iman dan Tantangan Zaman”—Kotbah-kotbah tentang Menyikapi Isu-isu Aktual Masa Kini”, BPK Jakarta, Cetakan ke-3, 2005).

Kronik Leamoni Kamasune-15 Maret 2009-II.

Pembangunan Gereja Baru (Lagi).

Pada 26 Januari 2009 Pemerintah Negeri Adat Kariu (PNAK) melayangkan surat kepada Ketua Panitia Pembangunan Gereja Negeri Kariu. Perihalnya, penangguhan waktu dimulainya Pembangunan Gereja Kariu.

Surat dimaksud rupanya sebagai respon atas seruan panitia pembangunan gereja yang disampaikan di Gereja Ebenhaezer NAK usai Kebaktian Minggu (25/1). Seruan agar jemaat berpartisipasi dalam pembangunan fondasi yang akan segera dimulai dalam waktu dekat..

Dari surat tersebut, PNAK menyatakan kesamaan visi dengan Gereja. Sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi Allah. Dalam hal ini membangun kembali Gereja Kariu.

Tetapi, di tingkat pelaksanan—khususnya menyangkut waktu pelaksanaan—pihak PNAK melontarkan beberapa alasan yang membuatnya berbeda dengan pihak Gereja. PNAK menetapkan menangguhkan pelaksanaan pembangunan fondasi. Lamun, PNAK mengakhiri suratnya itu dengan harapan untuk adanya koordinasi, pengertian dan kerja sama di antara pihak-pihak terkait.

Alasan PNAK

Dari keterangan yang diperoleh redaksi dari Bapa (Bapak) Emang (BE), Raja NAK, alasan-alasan dimaksud dapat disaripatikan menjadi dua hal. Kemananan dan kondisi masyarakat.

Dan dari penjelasan BE lebih lanjut, ditegaskan bahwa hal pertama itu mestinya semua warga yang tinggal di Kariu sudah memafhumi. Pertikaian antar warga di kota Ambon belum lama ini, misalnya, berimbas langsung pada kehidupan sehari-hari di Kariu. “Proses belajar mengajar katong pung ana-ana SMP terganggu.” (“Proses belajar mengajar anak-anak SMP kita tergangggu”), pelabuhan speed dan feri tak bisa diakses berminggu-minggu,” ujar BE.

Hal kedua, kondisi masyarakat, BE membeberkan data yang ternyata cukup mengagetkan. Bahwa, walau sudah memasuki tahun ke-4 pascakembali dari pengungsian, kehidupan ekonomi sebagian penduduk masih memprihatinkan.

BE menyebutkan bahwa sedikitnya sekitar 40 persen angkatan kerja (di Kariu antara 20 – 65 tahun), yang sebelum kerusuhan makan 3 kali sehari kini hanya 2 kali. Alias tak mengenal sarapan pagi. Belum lagi bicara kualitas atau gizi yang dikonsumsi mereka. Yang, parahnya, berujung pada indikasi adanya penurunan tingkat kecerdasan anak-anak Sekolah Dasar. Generasi penerus NAK.

Sementara, komposisi terbesar pada angkatan kerja itu adalah kaum petani. Ini berarti, BE melanjutkan, bahwa hancurnya lahan pertanian selama kerusuhan adalah penyebabnya. Sehingga, wajar bila masalah ini menjadi prioritas PNAK, saat ini.

Sementara gereja yang ada belum 4 tahun usianya. Dan, tak ada masalah apapun dari segi kualitas maupun kapasitas. Setidaknya ideal untuk berlangsungnya ibadah rutin Kebaktian Minggu. Kecuali bahwa gereja tidak dibangun di atas kintal (tanah) gereja.

Ini juga mengundang pertanyaan, kata BE. Alasannya waktu itu, lanjut BE, puing-puing reruntuhan gereja lama akibat kerusuhan, berupa bongkahan-bongkahan besar. Sehingga sulit dan butuh waktu lama untuk disingkirkan dari kintal gereja. Maka berdirilah sebuah “gereja sementara”—senilai Rp 250 juta bantuan pemerintah.

Padahal, coba lihat sekarang, kintal gereja bisa bersih dalam sekecap. Dan dipakailah, ujar BE, kilah “gereja harus dibangun kembali di atas kintal gereja, sekarang juga”. Dan mau tahu, berapa biayanya? Pertanyaan yang dijawab BE sendiri “Empat milyar rupiah. Bayangkan, 16 kali biaya gereja sementara itu!”

Proyek terus berlanjut

Tetapi ketika ditanya redaksi media ini sehari sebelum pengeposan ini (13/3), apakah proyek pembangunan gereja baru ditunda, BE bergaum kecil. “Terserah. Surat saya sudah jelas dan mereka masih memaksakan kehendak, ya silakan.” Saya sebagai Kepala PNAK sekaligus Kepala Adat NAK, BE meneruskan, telah menetapkan penangguhan bukan pelarangan. Alasannya pun sangat jelas, tidak dicari-cari, untuk kepentingan negeri. Ruang koordinasi juga sudah dibuka.

Tapi fondasi masih terus dikerjakan, BE mengaku memantau dari jauh. Pohon-pohon di hutan pun mulai ditebang untuk kebutuhan pengecoran dan sebagainya itu. Padahal setahu saya dalam salah satu sidang Klasis GPM, BE mencoba mangacu pada Gereja Protestan Maluku, sangat peduli terhadap isu pelestarian lingkungan.

Saya hanya kuatir, kata BE serius, sejak saya naik sudah beberapa kali menyaksikan dengan mata kepala sendiri bekerjanya sangsi-sangsi adat. Tapi, …ya, terserah. Buru-buru BE menutup keterangannya pada media ini seputar salah satu proyek warisan pemerintah desa pra-PNAK. Pembangunan gereja baru (lagi).

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: