8 – Wawasan LK

Opini

Merdeka Berarti Daerahnya Dikembalikan kepada yang Punya (Pusaka) – Bagian Pertama

Kalimat di atas dipinjam dari buku “Kebenaran Melebihi Persahabatan” (KMP) karya Johannes D. de Fretes (Cetakan I, 2007, hal. 43). Alinea lengkapnya seperti berikut.

“Merdeka” berarti daerahnya dikembalikan kepada yang punya (pusaka). Pattimura mati di tiang gantungan. Mayatnya dipertontonkan dalam kurungan besi untuk menakuti rakyat Ambon. Begitulah kekejaman Belanda. Pusat-pusat kebudayaan dan tempat-tempat upacara adat dihancurkan. (Pernah dimuat pada pengeposan lalu 14/5/2009—Red)

Kekejaman Belanda dan Pahlawan Pattimura

Bagaimana bentuk kekejaman Belanda itu lebih jauh, dapat pula disimak dalam buku yang sama, antara lain pada halaman sebelumnya (KMP hal.42).

Zaman kolonialisme Eropa-Barat di Maluku mulai pada abad ke-16. Ambon dikuasai supaya dapat menguasai Maluku untuk memiliki monopoli rempah-rempah.

Operasi-operasi kolonial seperti Hongi, tanam paksa, Panggayo (mengayuh kora-kora yang merupakan sejenis perahu) secara paksa merupakan kekejaman Belanda, dan memuncak dengan kedatangan de Vlamina van Oudshoorn tahun 1647. Terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap kaum lelaki. Pemuda dan orang laki-laki dikirim ke Pulau Jawa sebagai budak. Puluhan ribu pohon pala dan cengkeh dimusnahkan karena rakyat menjual hasil kebunnya kepada orang Jawa dan Bugis.

Jan Pieterszoon Coen dua puluh tahun sebelumnya (1621) melaporkan kepada pemerintahnya di negeri Belanda, “Di daerah ini lebih baik tidak ada penghuni laki-laki.” Pada tahun itu dia membantai habis rakyat Banda dan mengosongkan pulau itu dari rakyat aslinya. Tentang hal ini, seorang penguasa Belanda menulis dengan tepat sekali keadaan ini sebagai berikut.

“Pada bagian Timur dari Indonesia ini, tertulislah suatu lembaran hitam. Dalam sejarah kekuasan  Nederland di Kepulauan Nusantara.”

Pemberontakan terhadap Belanda terjadi sambung-menyambung mulai dari lima peperangan besar yang disebut Ambonse Oorlogen sampai pada tahun 1650.

Dari semua peperangan melawan Belanda di Ambon, yang paling penting adalah Perang Pattimura. Seorang pemuda Ambon, Thomas Matulessy, yang beragama Kristen diilhami oleh jiwa, semangat dan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan kebersamaan, melaksanakan perjuangannya dalam rangka kebudayaan daerahnya.

Ya, kekejaman Belanda itu melahirkan pemberontakan-pemberontakan. Dari peperangan-peperangan itu lahir pahlawan-pahlawan. Di Ambon yang paling penting, begitu tulis de Fretes, adalah Perang Pattimura. Peristiwa yang memunculkan pahlawan Pattimura alias Thomas Matulessy.

Alinea terakhir di atas, yang mungkin kerap kita baca dan dengar, rupanya diberikan sebuah cara pandang atau perspektif lain oleh pakar filsafat, pengajar di Universitas Indonesia Rocky Gerung. Tetapi menurut penulis, apa yang dikemukakan Rocky, seperti kutipan beberapa alineanya di bawah ini, “ada benar”nya tapi “tak seluruhya adalah kebenaran”.

Sejarah memerlukan peristiwa. Peristiwa memerlukan tokoh. Dan tokoh harus tewas dalam peristiwa. Dengan cara itu, sejarah diulang-ulang dan tokoh diingat-ingat.

Mengulang dan mengingat harus menimbulkan ”sensasi politik” agar dapat menghasilkan ”ketagihan historis”. Sensasi itu bernama ”perjuangan” dan pelembagaannya bernama ”kepahlawanan” …

Kepahlawanan selalu disimpan dengan password politik. Padahal, sebuah makna semacam ”kepahlawanan” seharusnya disimpan dalam folder sejarah sosial yang terbuka, tanpa password, agar ia dapat diakses oleh beragam imajinasi. Dengan cara ini, ruang sejarah dapat meluas dan kita bertumbuh dalam pengalaman kebudayaan yang inklusif, lega, dan sugestif bagi pendidikan kemanusiaan…

Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya, juga bukan sumber keteladanan nilai. Namun, pada percakapan tanpa henti tentang kemanusiaan. Keteladanan tidak harus diikat pada masa lalu. Ia dapat berada pada masa depan, pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. (Kutipan “Ruang Sejarah” oleh Rocky Gerung [klik] http://cetak.kompas.com/read/2008/11/18/01114568/ruang.seja rah. Atau juga di Kompas di bawah judul “Pahlawan Itu Tewas Dua Kali [klik] http://cetak.kompas.com/read/2008/11/15/00435991/pahlawan. itu.tewas.dua.kali—pen)

“Kekejaman Indonesia” dan “Pahlawan Kariu”

“Tak seluruhnya adalah kebenaran” yang penulis maksud, ketika pemikiran Rocky itu dihadapkan pada pemikiran seorang filsuf dunia kondang (terkenal) paruh abad ke-19 dalam sepotong saja kalimatnya. “Metode analisis saya tidak dimulai dari manusia tapi dari periode sosial yang berkecenderungan ekonomis.”

Artinya, dengan tesis filsuf dunia ini langsung saja kita bisa nyambung dengan sebuah kekuatan masa lalu bernama kolonialisme (Belanda) yang sangat gamblang kecenderungan ekonomisnya itu. Ketimbang—setidaknya bagi penulis—harus beruwet-ruwet dulu dengan, meminjam Rocky, “percakapan tanpa henti tentang kemanusiaan” manusia Belanda.

Dan terus saja nyambung dengan sebuah kekuatan yang dengan berat hati harus penulis sebut “Kekejaman Indonesia”. Kekuatan yang mengobarkan kerusuhan berkepanjangan di Maluku memasuki abad ke-21. Kekuatan yang oleh banyak orang awam, media massa, termasuk sosiolog Tamrin Amal Tomagola disebut “provokator”.

Kekuatan yang memaksa seantero rayat Kariu berstatus pengungsi 6 tahun lebih. Sekali lagi 6 tahun lebih, di zaman heboh-globalisasi, telepon genggam, internet, parabola. Di areal pengungsian yang ibarat “hanya selemparan batu jauhnya” dari Leamoni Kamasune, Tihunitu (petuanan Negeri Aboru, sekitar Selatan-Tenggara Pulau Haruku). Areal yang bernotabene adalah bagian dari sebuah kawasan akbar dunia bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia—negara yang tak dalam keadaan perang sama sekali. Kecuali bahwa sang pemimpin otoriternya selama 32 tahun baru saja lengser.

Kekuatan yang terus saja menggasak dengan kekerasan (senjata). Sambil menyusup bagaikan pesawat bomber siluman AS Stealth. Menebar-nebarkan beragam jargon  berikut perangkat-kekerasan, ke  rayat Maluku, rayat Kariu khususnya,  yang sudah 6 dasawarsa beranak-pinak di NKRI. Agar masuk dalam dodesu (bahasa Ambon untuk “perangkap”) klise, utopia, hantu-hantuan bernama republik maluku selatan. Bahkan diplintir dengan nama baru yang ahistoris: republik maluku serani (serani bahasa Ambon bermakna Kristen). Jadinya siap “bersinergi” dengan dodesu lain: konflik agama. Hal terakhir ini secara geografis sangat “kondusif” mengingat Kariu di apit desa-desa nonKristen.

Dan bagi penulis, antropolog Dieter Bartels, seperti halnya Rocky, “tak seluruhnya benar” ketika menyebutkan bahwa sebab internal pemicu konflik agama di kawasan orang Ambon berasal itu sudah ada jauh-jauh hari. Enam-setengah dasawarsa lebih, ketika “Kristenisasi” dan “Islamisasi” perlahan tapi ajeg menggusur adat, kekerabatan pela, penghormatan terhadap leluhur dalam hal ini. Di samping hukum (UU No.5/1979) yang meniadakan adat tiga  dasawarsa lalu  (simak pengeposan lalu 14/5/2009).

Soalnya, metafor “lahan subur”nya Bartels berupa potensi konflik agama, sesubur apapun tak mungkin tumbuh tanaman segar-bugar kerusuhan tanpa “benih unggul”nya Tamrin berupa “provokator” yang ditebar sistematis. Soalnya juga, penulis jadi bertanya-tanya, bagaimana pendekatan Bartels bisa menjelaskan pengungsian rayat Kariu yang begitu lama. Seolah menunggu Pemilu kedua pascaSuharto, berlalu setahun dulu.

Lalu ketika  rayat bangkit mempertahankan pusakanya, maka kloplah! Lantaran dodesu-dodesu itu telah bekerja.  Berarti telah memberikan “legitimasi” untuk sebuah stigma bagi rayat yang “memberontak terhadap NKRI”, rayat yang “mengobarkan isu sara dalam NKRI” (sara: suku-agama-ras—pen). Kerusuhan pun menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Maka kenyataan objektifnya, kenyataan riil di lapangan, mendukung legitimasi resmi yang dilansir ke publik. Bahwa pemerintah “kewalahan”, butuh waktu untuk menyelesaikan konflik “berkepanjangan” itu. Tinggal kita warga NKRI hanya bisa manggut-manggut—tak paham.

Padahal, kekuatan itu, telah menjadikan Leamoni Kamasune rata deng tana (rata dengan tanah—lihat blog ini pengeposan 14/2/2009). Pohon-pohon cengkeh, sagu, jambu mete, kelapa, jeruk nipis, kebun-kebun tomat, bawang merah, kacang panjang, kacang tanah, kasbi (singkong), patatas (ubi) yang merupakan sumber penghidupan rayat ditebas, diporakporandakan tak bersisa. Apalagi pasar-kaget yang membentang dari bibir pantai naik ke jalan-utama antarnegeri. Trumbu karang di depan pantai Kariu pun tak luput dari bom (Konferensi Kelautan Internasional di Manado belum lama ini terlalu “besar” untuk menggubris sebuah desa sekecil Kariu—pen). Gereja berbalkon yang kokoh megah digenangi bensin lalu digranat, hancur bagaikan dibom. Bahkan ubin-ubin rumah rayat pun dijarah sampai bak-bak kakus dalam tanah pun dilubangi-paksa tutupnya berharap ada harta tersimpan bersama tinja.

Yang tinggal hanyalah puing-puing rumah tembok beberapa penduduk, puing-puing gereja, rumah raja, dan makam raja-raja Kariu di dekat bibir pantai. Hal terakhir ini relatif masih utuh. (Bagi orang Ambon, ini sebuah pertanda. Penghormatan terhadap leluhur, eksistensi adat, tetap tegak tak bakal terjarah—pen).

Lalu sempurnalah! Ketika 6 Juni 2005 rayat Kariu kembali. Rayat memulai hidup baru. Tepatnya memulai segalanya dari nol lagi.

Memulai dari rumah-rumah sangat sederhana (RSS) ber”s” banyak. Rumah sangat sederhana sampe sono sa susa (rumah sangat sederhana sampai tidur saja susah) yang disediakan pemerintah. Tandas (kloset) jongkok pun yang diberikan panitia bagaikan “bonus”. (Lihat pengeposan 15/3/2009). Harus dipasang sendiri tanpa diberi ongkos pasang lebih-lebih  ongkos kerja. Panitia tingkat provinsi yang diketuai oleh orang Kariu sendiri. Ironis! Padahal jelas-jelas Kariu yang baru balik itu telah menjelma menjadi  sebuah “kantong  kemiskinan”.

Belum lagi bicara batas-batas petuanan (kawasan/daerah negeri) Kariu di gunung khususnya, yang ditinggal mengungsi 6 tahun itu. Sebelum kerusuhan pun tak begitu jelas batas-batasnya. Apalagi sekarang. Maka sempurnalah petaka kemanusiaan itu.

Dengan begitu, sampai di sini, “tak seluruhnya adalah  kebenaran” dari tesisnya Rocky di atas, menurut hemat penulis, “bukti empiris”nya tersedia di Kariu. Sebuah negeri (desa) kecil di timur NKRI. Kawasan yang pernah menjadi “lembaran hitam” bahkan bagi sang kolonial sendiri.

Peringatan Kariu rata deng tana 14 Februari 2009 lalu, misalnya. Saat Raja NAK yang memprakasai peringatannya—yang sudah dua tahun berturut-turut tak diperingati—tidak mendapat dukungan luas rayat. Mereka kuatir “menimbulkan hal-hal yang tak diingini.” Peringatan berlangsung sederhana di rumah raja dihadiri sebagian kecil rayat. Terbanyak dari mereka adalah korban kerusuhan. Usai kebaktian, berlanjut acara kesaksian para korban. Kata-kata yang berhamburan dari mulut-mulut mereka, melulu seputar kemanusiaan. Jauh dari “sesansi politik”.(Lihat edisi perdana blok ini 14/2/2009).

Artinya, yang penulis ingin katakan, peristiwa antikemanusiaan di Kariu tersebut setara operasi-operasi kolonial dulu itu, Hongi dan seterusnya. Bahkan bisa lebih secara “kualitas” oleh perbedaan ruang dan waktu untuk sebuah Indonesia yang memasuki abad ke-21.

Tetapi peristiwa dahsyat antikemanusiaan di Leamoni Kamsune itu, ternyata tak memerlukan atau setidaknya tak ambil peduli perkara-perkara yang disebut Rocky itu. Tak peduli soal “sensasi politik”, “perjuangan”, dan lain-lain itu,  termasuk versi penulis “Pahlawan Kariu” misalnya.

Sehingga “tak seluruhnya adalah kebenaran” Ruang Sejarahnya Rocky itu tidak harus membuat penulis sendiri, sekali lagi, berlanjut pertama-tama pada kemanusiaan. Atau  pada “keteladanan di masa depan”. Pada “ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban”. Nantilah! Toh akan ada gilirannya.  Seperti kesaksian di rumah raja itu.

Penulis pertama-tama berpaling dulu pada tesis sang filsuf dunia kondang itu, melempar sebuah pertanyaan serta (atau setidaknya sedang bereksplorasi) memperoleh jawabannya. Pertanyaan yang sama saat penulis lontarkan dalam tulisan “Gereja Kristen Putih”. (Simak rubrik Wawasan Leamoni Kamasune 14 Mei 2009, pengeposan bulan lalu—pen). “Siapakah yang pertama-tama diuntungkan dengan konflik berkepanjangan di Maluku memasuki abad ke-21?”

“Hutang RI”

Dengan pertanyaan di atas, kalimat de Fretes ‘Merdeka’ berarti daerahnya dikembalikan kepada yang punya (pusaka), kini memiliki makna “baru”.

Pemaknaan yang berbeda ketika periode sosial saat itu adalah kolonialisme Belanda dan kini Kariu yang memasuki abad ke-21 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Tetapi pengalaman antikemanusiaaan serta ketidakmerdekaan yang menyertai terusirnya yang punya ( pusaka), suka tidak suka serupa pada kedua periode sosial itu.

Karena itu, menurut hemat penulis, pertanyaan di atas tak butuh jawaban mendesak. Tetapi pertanyaan itu mau tak mau memunculkan fakta yang tak terbantahkan: telah terjadi kerusuhan yang berkepanjangan di Maluku memasuki abad ke-21. Lebih spesifik lagi, rayat Kariu terusir dari pusakanya yang rata deng tana 6 tahun lebih lamanya. Sekali lagi, ini fakta.

Sehingga konsekuensi logisnya, pemerintah NKRI hasil pilihan rakyat—siapa pun dia—mau tak mau, suka tak suka, memiliki “hutang” pada Provinsi Maluku, pada NAK khususnya. “Hutang RI” pada Maluku, pada Leamoni Kamasune. “Hutang” berupa “jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di Maluku, khususnya di NAK, di Leamoni Kamasune”.

Bagi penulis, jaminan yang dimaksud di atas telah tampak langkah awalnya yang baik karena bermula dari terbitnya seperangkat perundang-undangan tentang pemerintah desa.

Telah dimafhumi bersama bahwa di tingkat nasional/pusat UU No.5/1979 telah digantikan UU No.32/2004. Kemudian di tingkat provinsi dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku No.14/2005.  Berlanjut ke Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 dan No.2/2006.

Seperangkat perundang-undangan yang berawal dari penghapusan UU No.5/1979 itu, pada intinya adalah legalitas diberlakukannya kembali adat istiadat di Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Tengah. Termasuk di dalamnya Negeri Kariu yang bernaung  di bawah Kecamatan Pulau Haruku.

Atas dasar perundang-undangan itu pula, Desa Kariu dipimpin Kepala Desa berubah menjadi Negeri Kariu dipimpin seorang Raja. Maka sejak akhir November 2008 lalu naiklah Raja NAK Herman Pattiradjawane, menggantikan Penjabat Kepala Desa Ince (Marthina) Salakory-Pattiradjawane, seorang Ibu, penduduk Kariu, pegawai Kantor Kecamatan, pangkat anak terhadap Raja NAK. Ince menggantikan Kepala Desa Andy Pattinasarany yang “tiba-tiba mengundurkan diri” saat proses naiknya Raja NAK.

Ince dikenal sepulau Haruku sebagai pengurus Raskin (beras untuk orang miskin) di Kantor Kecamatan. Dan di masing-masing negeri, raja yang bertanggung jawab untuk urusan Raskin. Khusus di Kariu, bukan Raja NAK tapi Ince. Dari sumber-sumber di Kariu yang penulis peroleh, Raja NAK tak bisa berbuat banyak karena orang nomor satu di Kecamatan mendukung langkah sang pangkat anak ini untuk urusan Raskin. (Bersambung)

Catatan Redaksi:

Tulisan ini akan bersambung (Bagian Kedua) bulan depan pengeposan medio Juli 2009.

Dapat Redaksi sebutkan, bahwa tulisan mendatang akan melanjutkan masalah intervensi dari birokrat yang membawahi desa/negeri seperti dialami Raja NAK itu.

Rupanya intervensi dimaksud itu adalah kelemahan menonjol dari UU No.32/2004 seperti dikritik Andi Erwing dalam tulisannya “Pembangunan Perdesaan (Ekskluasi Sosial Terhadap Pembangunan Perdesaan Akibat Kebijakan Yang Tidak Berpihak Pada Pembangunan Perdesaan)” (klik) http://andierwing.blogspot.com/2009/01/eksklusi-sosial-pembangunan-perdesaan.html.

Di samping, tulisan mendatang masih menyoalkan “hutang RI” di atas, termasuk Titah Raja (lihat pengeposan 14 Mei 2009). Dua hal yang diulas penulisnya masih  dalam konteks  kelemahan UU No.32/2004. UU yang, seperti disinggung dalam Bagian Pertama di atas, merupakan “induk” seperangkat perda “kembali ke adat” di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah khususnya.

Menarik, bahwa Andi Erwing menawarkan beberapa solusi. Di antaranya,  meminta Mahkamah Konstitusi meninjau ulang UU No. 32/2004. Serta mendorong DPRD untuk mengeluarkan perda yang menguntungkan desa.



Iklan

2 Tanggapan to “8 – Wawasan LK”

  1. Henriette M. Soeparto Says:

    Mohon diralat de Vlamina van Oudshoorn seharusnya de Vlaming dst. Orang Ambon (generasi beta) selalu meyebutkan sesuatu yg sudah kuno/lama dengan”jaman vlaming” rupanya muncul dari nama tokoh ini. Kenapa begitu perlu diselidiki, karena konon dia terkenal dengan kekejamannya. Apa begitu ?

    Redaksi:
    Nama “de Vlamina van Oudshoorn” dalam tulisan di atas menurut penulisnya di kutip sesuai buku Johannes D. de Fretes dimaksud, “Kebenaran Melebihi Persahabatan” Cetakan I 2007 di halaman 42.

    Setelah penulisnya mengecek ulang lewat mesin pencari di internet, memang benar, seperti koreksi Henriette M. Soeparto. Jadi seharusnya atau lengkapnya adalah “Arnold de Vlaming van Outshoorn”. Tetapi ada pula sebutan lainnya (malah dalam satu tulisan) ditulis dengan perbedaan sedikit “Arnold de Vlamingh van Oudshoorn”. Juga masih ada satu lagi “Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn”.

    Berikut rangkuman data-data yang Redaksi terima dari penulis. Redaksi akan menggunakan nama yang pertama tadi, sesuai dengan daftar para Gubernur Ambon dari VOC.

    Arnold de Vlaming van Outshoorn adalah pejabat Belanda pada zaman VOC. Menjabat Gubernur (istilah resmi Belanda saat itu: Landvoogd) Ambon pada dua periode (1647-1651 dan 1654-1656). Diselingi sebagai Superintendand atas Ambon, Banda, dan Ternate (1651-1654) ketika Gubernur Ambon dijabat Willem Verbeek. Sebelumnya (1645-1646) de Vlaming menjabat sebagai Gubernur Malakka (sekarang Malaka, Malaysia; seberang Riau, Sumatera).

    Selama 5 tahun (1651-1656) de Vlaming memimpin operasi penumpasan pemberontakan rakyat Maluku terhadap kolonial Belanda di Jazirah Hoamoal, Seram Barat. Perang yang sudah disinggung oleh de Fretes “…Terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap kaum laki-laki. Pemuda dan orang laki-laki…” (selanjutnya simak tulisan di atas).
    Karenanya perang 5 tahun tersebut disebut sebagai Perang Ambon Besar (The Great Ambon War) atau Perang Hoamoal (The Hoamoal War). Atau dalam istilah Belanda Ambonse Oorlogen seperti sudah pula disebut oleh de Fretes.

    Sekaligus kekejaman luar biasa itu merupakan kemenangan kolonial Belanda. Artinya Belanda berhasil memegang hak monopoli atas rempah-rempah di Maluku tanpa halangan lagi.

    Sehingga kalau orang Ambon segenerasi Henriette M. Soeparto (usia 60-70an?) menyebut-nyebut kekejaman luar biasa kolonial Belanda di Maluku dengan “zaman Vlaming” adalah tepat sekali.

    Malah, menurut Redaksi, generasi sekarang pun hendaknya menggunakan istilah tersebut. Sebab dengan menyebut “zaman Vlaming” tersirat jelas Vlaming sebagai seorang penguasa Belanda, representatif dari kekejaman luar biasa kolonial Belanda yang telah meluluhlantakkan serta menguras habis Maluku di suatu ruang dan waktu bernama VOC. Ini adalah sejarah, jauh dari dendam kesumat dan seterusnya itu.

  2. Henriette M. Soeparto Says:

    Danke lai Redaksi, yang menyebut “jaman Vlaming” untuk sesuatu yang kuno (seperti istilah “jaman kuda gigit besi” ) oleh generasi beta dan sebelumnya (orang totua dolo-dolo). Istilah yang diartikan sebagai jaman dahulu kala ketika masyarakat Ambon, Maluku mengalami kekejaman dan perbudakan, diperlakukan secara sangat tidak manusiawi. Bagus kalau istilah ini masih katong tetap gunakan, di samping untuk sesuatu yang kuno dan ketika katong diperlakukan seperti masa “Arnold de Vlaming.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: