10 – Wawasan LK

Merdeka’ Berarti Daerahnya Dikembalikan kepada yang Punya (Pusaka) – Bagian Kedua (Selesai)

Sekadar menyegarkan kembali ingatan pembaca pada bagian-bagian akhir tulisan Bagian Pertama. Sekalian pengantar bagi pembaca (baru) yang langsung ke Bagian Kedua ini.

Ada sebuah istilah yang dimunculkan penulis:  “Hutang RI”. Ini bermakna “Hutang Republik Indonesia” pada Maluku, pada Leamoni Kamasune. “Hutang” berupa ‘jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di Maluku, di Negeri Adat Kariu (NAK)’

‘Peristiwa serupa’ yang dimaksudkan adalah fakta tak terbantahkan. Telah terjadi kerusuhan berkepanjangan di Maluku memasuki abad ke-21. Lebih spesifik lagi, rayat Kariu terusir dari pusakanya yang rata deng tana 6 tahun lebih lamanya.

Lebih panjang dari “Zaman Vlaming”. Lima tahun perang besar pada abad ke-17 di jazirah Hoamoal, Seram Barat. “Pembunuhan besar-besaran terhadap kaum lelaki. Pemuda dan orang laki-laki dikirim ke Pulau Jawa sebagai budak. Puluhan ribu pohon pala dan cengkeh dimusnahkan karena rakyat menjual hasil kebunnya kepada orang Jawa dan Bugis,” tulis Johannes D. de Fretes. (Lihat tulisan Bagian Pertama, rubrik “8-Wawasan Leamoni Kamasune 14 Juni 2009”, berikut komentarnya oleh seorang pembaca yang ditanggapi Redaksi—pen).

Kemudian, bahwa jaminan dimaksud telah tampak langkah awalnya yang baik karena bermula dari terbitnya seperangkat perundang-undangan tentang pemerintah desa. Berinduk dari UU No. 32/2004 yang menggantikan UU No.5/1979. Lalu dituangkan dalam perda-perda (peraturan daerah) Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah—wilayah bernaungnya Leamoni Kamasune.

Intinya, legalitas diberlakukannya kembali adat-istiadat di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, NAK khususnya.

Dampaknya secara kasat mata, naiknya raja dari mataruma prentah yang memimpin NAK sejak akhir 2008. Menandai berakhirnya periode ‘tak-beradat’ selama 3 dasawarsa lebih!

Begitulah yang penulis coba kemukakan di Bagian Pertama. Mencoba menempatkan legalitas kembalinya ke adat di Leamoni Kamasune khususnya, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah menyikapi “Hutang RI” tersebut.

Pasalnya, banyak orang Ambon berpendapat, kalau saja adat-istiadat (baca: penghormatan terhadap leluhur) tak digusur atau setidaknya tak diperlemah oleh perundang-undangan, bisa jadi “Zaman Vlaming jilid 2” memasuki milenium ketiga itu sulit terpicu.  Hal yang senada analisis antropolog Dieter Bartels, walau lebih menekankan faktor penyebaran agama (Kristen maupun Islam) di Maluku sejak beberapa abad silam. Faktor yang menurut Bartels ikut mempreteli penghormatan terhadap leluhur.

Bukan ‘Manusia’nya

Tetapi ketika ibu muda mantan Penjabat Kades (Kepala Desa) Kariu melangkahi Raja NAK soal raskin (beras untuk orang miskin). Malah membentak sang raja agar tidak ikut campur tangan (sungguh mengerikan!—pen). Dan…raja pun tak berdaya.

Lalu ketika ibu muda yang sama merobek kopi daftar penerima BLT (bantuan tunai langsung) yang ditempel raja (betul-betul mengerikan!—pen). Daftar penerima BLT yang aslinya dipegang petugas Kantor Pos Besar (PT Pos Indonesia) Kota Madya Ambon. Sebuah indikasi terang benderang bahwa program tersebut adalah rancangan pemerintah pusat. Pemerintah (lanjutan) SBY-Boediono yang dapat dipastikan memenangkan Pemilu Presiden 2009. Dan kembali… raja pun tak berdaya.

Maka penulis yang semula beranggapan intervensi dimaksud semata masalah tabiat, karakter sang ibu muda itu. Tata krama yang dari adat-istiadat orang Ambon—untuk seseorang berpangkat anak terhadap Bapa apalagi Raja—sungguh sebuah pelanggaran mahaberat. Tapi toh penulis masih mencoba memahami, bahwa inilah harga yang harus dibayar pascatiga dasawarsa ‘tak beradat’. Di samping beranggapan mungkin terimbas ’post power syndrom’ (sindrom pascaberkuasa) ibu muda mantan Penjabat Kades itu.

Namun dari informasi di dunia maya, penulis takajo (terkejut) sendiri. Ternyata, ini bukan pertama-tama masalah ‘manusia’nya. Ada sebuah perkara besar dan prinsipil jauh di luar urusan ahlak atau tata krama. Ini soal hukum.

UU No.32/2004 itu sendiri rupanya yang bermasalah! “Induk” payung hukum kembalinya ke adat itu sendiri bermasalah! Peluang intervensi dari birokrat yang membawahi desa, adalah kelemahan menonjol dari UU dimaksud. Lebih tepatnya, UU itu berdampak desa tak berpeluang memperoleh hak dan kewenangannya, tak bebas leluasa dari cengkeraman kekuasaan pemerintah di atasnya.

Setidaknya itulah saripati  yang penulis peroleh dari tulisan Andi Erwing “Pembangunan Perdesaan (Ekskluasi Sosial Terhadap Pembangunan Perdesaan Akibat Kebijakan Yang Tidak Berpihak Pada Pembangunan Perdesaan)”. Hal yang paralel dengan pendapat Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSKP) Universitas Gadjah Mada Prof Dr Susetiawan ketika menanggapi RUU (Rancangan UU) baru tentang desa  “…sebelumnya sudah pernah ada 10 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Namun demikian, kesemua peraturan tersebut belum memberikan kedaulatan pada desa, sebaliknya sebagai objek kepentingan politik.” (CyberNews 6/9/2008 pk. 12.20 WIB).

Sehingga, sadar tidak sadar kiprah sang ibu muda terhadap Raja NAK—yang tak berdaya—itu telah ‘menelanjangi’ hakikat UU No.32/2004 seperti kritik Susetiawan di atas.

Padahal, seperti disinggung sebelumnya penulis menaruh harapan besar pada UU No.32/2004. Menanggapi sangat positif kehadiran UU itu terkait “Hutang RI” yang penulis maksudkan.

Tetapi, apa mau dikata. Harapan penulis itu kini betul-betul tinggal harapan. Tujuh rincian UU No. 32 tahun 2004 susunan Andi yang mengeksklusi (menyingkirkan—pen) proses politik, sosial dan pemerintahan desa, membuyarkan harapan penulis itu. Coba disimak.

1) Dihilangkannya legislasi desa (BPD; Badan Permusyawaratan Desa–pen) sebagai elemen strategis berkembangnya demokratisasi dan otonomi desa dalam bidang pemerintahan.

2) Kepala desa bertanggungjawab (dalam bentuk LPJ; laporan pertanggungan jawab–pen) bukan kepada rakyat desa tetapi kepada bupati/wali kota melalui camat. Artinya hilangnya kedaulatan rakyat desa secara konkret.

3) Tidak ada lagi perlindungan kepada adat istiadat desa oleh undang undang.

4) Hampir semua pengaturan desa berada di Pemerintahan Kabupaten.

5) Sekretaris desa secara bertahap diisi oleh PNS, dengan demikian administrasi pemerintahan desa secara tidak langsung dikendalikan oleh birokrasi pemerintahan di atasnya.

6) Sumber dana desa yang cukup konkret tetapi hak dan pengaturannya tidak jelas diberikan kepada desa.

7) Pengelolaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dibawah asuhan, bimbingan, kontrol dan arahan dari camat.

Tujuh butir di atas, menurut hemat penulis seluruhnya klop dengan keadaan di NAK.

Memang Andi di akhir tulisannya memberikan “Solusi dalam Penanganan Masalah”. Tetapi dengan segala maaf, solusi yang ditawarkan, adalah perubahan UU dimaksud atau paling tidak, ada perda baru yang “menguntungkan”. Artinya, yang penulis tangkap,  bagi Andi UU ini betul-betul tak berpihak pada pembangunan perdesaan.

Solusi, seperti meminta mahkamah Mahkamah Konstitusi meninjau ulang UU dimaksud. Mendorong DPRD (Dewan Perwakilan Rakayat Daerah—pen) mengeluarkan perda yang menguntungkan desa. Dan beberapa butir lagi.

“Hutang RI”

Pertanyaannya sekarang. Bagaimana nasib “Hutang RI” versi penulis itu?

Penulis terpaksa harus menjawab: pemerintah (pusat maupun daerah) tak sungguh-sungguh bermaksud kembali ke adat di Maluku Tengah, NAK khususnya.

Dengan kata lain “Hutang RI” ,  ‘jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di Maluku, di Negeri Adat Kariu (NAK)’ itu tak sungguh-sungguh ingin dipenuhi.

Penulis, seperti halnya kebanyakan orang Ambon,  rayat Kariu khususnya tak punya pilihan lain kecuali harus mejalankan hidup ini. Harus mempertahankan hidup ini.

Merdeka berarti daerahnya dikembalikan kepada yang punya (pusaka).

“Zaman Vlaming” abad ke-17 tak membuat orang Ambon lenyap dari muka bumi. “Zaman Vlaming jilid 2” memasuki abad ke-21 tak membuat rayat Kariu tidak kembali menginjak Leamoni Kamasune. Dan tiga dasawarsa tanpa adat, NAK kini telah tegak kembali.

Titah Raja yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, adalah sebuah terobosan Pemerintah NAK mematahkan komplotan jahat menjatuhkan raja. Komplotan yang terfasilitasi oleh perundang-undangan tak berpihak pada pembangunan perdesaan itu

Merdeka berarti daerahnya dikembalikan kepada yang punya (pusaka).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: