12 – Wawasan LK

OPINI: Menyoal Lagi Pembangunan Gereja Baru (Lagi)

Setelah Negara (UU) Tak Berpihak pada Kariu, Akankah Gereja Juga?

Dalam rubrik wawasan edisi bulan lalu, negara (baca: UU No.32/2004) ternyata tak berpihak pada perdesaan.

Tulisan pada rubrik itu (Wawasan Leamoni Kamasune 14 Juli 2009), oleh penulis sendiri, bertajuk “Merdeka” Berarti Daerahnya Dikembalikan kepada yang Punya (Pusaka) – Bagian Kedua (Selesai), salah satu acuannya tulisan Andi Erwing.

Andi yang di akhir tulisannya itu menurunkan kesimpulan berupa tujuh butir rincian UU No.32/2004. Ketujuh butir yang menyingkirkan (mengeksklusi) proses politik, sosial dan pemerintahan desa. Dengan kata lain, seperti sudah tersurat di judul tulisan Andi (Pembangunan Perdesaan [Ekskluasi Sosial Terhadap Pembangunan Perdesaan Akibat Kebijakan Yang Tidak Berpihak Pada Pembangunan Perdesaan]), semuanya ini akibat tidak berpihaknya kebijakan negara pada desa, pada pembangunan perdesaan.

Dan penulis sempat pula mengutip pernyataan senada seorang profesor perguruan tinggi negeri.

Hal yang paralel dengan pendapat Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada Prof Dr Susetiawan ketika menanggapi RUU (Rancangan UU) baru tentang desa “…sebelumnya sudah pernah ada 10 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Namun demikian, kesemua peraturan tersebut belum memberikan kedaulatan pada desa, sebaliknya sebagai objek kepentingan politik.” (CyberNews 6/9/2008 pk. 12.20 WIB).

Jadi, tulisan pada rubrik wawasan edisi kali ini, sengaja penulis awali dengan menyinggung kembali ketidakberpihakan UU No. 32/2004 pada desa. Maksudnya, setelah negara lewat UU tak berpihak pada pembangunan perdesaan, akankah gereja juga? Lebih spesifik lagi, akankah GPM Ebenhaezer tidak berpihak pada Pemerintah NAK?

Pertanyaan yang akan penulis coba elaborasikan (jelaskan) lebih lanjut. Dengan pusat ulasan pada sebuah proyek yang sedang berlangsung di NAK saat ini. Proyek pembangunan gereja baru (lagi).

Sepuluh Butir

Karena itu, penulis pertama-tama akan memulai dari beberapa hal terkait proyek pembangunan dimaksud. Atau tepatnya fakta-fakta terkait pembangunan gereja baru (lagi) yang sebenarnya bukan baru. Sudah mencagun (muncul) dalam rubrik kronik mapun rubrik wawasan edisi-edisi sebelumnya dari blog ini. Berikut ini sari patinya fakta-fakta dimaksud dalam sepuluh butir.

Pertama, bahwa dasar argumentasi tulisan ini adalah surat penangguhan dari Raja Negeri Adat Kariu (NAK). Ingat, bukan surat penolakan atau pembatalan pembangunan gereja! Tapi Surat Penangguhan Waktu Dimulainya Pembangunan Gereja Negeri Kariu. Surat bernomor 012/PNAK/2009 tertanggal 26 Januari 2009 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Gereja Negeri Kariu (selanjutnya disebut Panitia—pen). Alasan penangguhan pun sangat jelas. Yakni, faktor keamanan dan keadaan  sosial ekonomi rayat Kariu yang mayoritas masih miskin. (Detailnya dapat disimak pada 1 – Kronik Leamoni Kamasune-15 Maret 2009—pen).

Kedua, proyek pembangunan gereja baru (lagi) ini sebenarnya dicanangkan pada masa pemerintah sebelumnya (masih berstatus desa). Bukan di masa pemerintah adat Pemerintah NAK saat ini! Malah bagi penulis, sulit untuk tidak mengatakan, Panitia sengaja  memanfaatkan (baca: “menodong”) Pemerintah NAK yang belum ada seminggu umurnya. Dimanfaatkan untuk menandatangani surat dari Panitia dalam rangka acara “Peletakkan Batu Pertama” oleh Gubernur  Provinsi Maluku—jelang akhir tahun 2008. Sebuah seremonial yang, menurut hemat penulis, tidak harus disusul dengan pembangunan fisik. Seperti keputusan penangguhan yang diambil Raja NAK, begitu ada perioritas lain yang jauh lebih mendesak.

Ketiga, istilah “gereja baru (lagi)”, penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa Gereja Ebenhaezer di NAK yang saat ini sudah berdiri dan berfungsi sebagaimana mestinya itu, juga relatif masih baru. Artinya, Ebenhaezer ternyata cukup representatif untuk penyelanggaraan ibadah dan kegiatan religius terkait lainnya. Usianya pun belum lagi genap empat tahun. Dibangun dengan biaya pemerintah (sebesar Rp 250 juta atau berkisar 20.000-25.000 dollar AS)—sebagai tanggung jawab pemerintah atas Kariu yang rata deng tana (rata dengan tanah—lihat Kronik Leamoni Kamsune 14 April 2009-I; Red). Sehingga pembangunan gereja saat ini, bagi penulis, tak lain adalah pembangunan sebuah gereja baru lagi! Sementara di mata Panitia, Gereja Ebenhaezer senilai puluhan ribu dollar AS itu, hanyalah “gereja sementara”. Sungguh luar biasa!

Keempat, pembangun fisik gereja baru (lagi) itu dilakukan di atas kintal (tanah) gereja. Hal yang memang seturut adat. Namun sekaligus ketentuan ini digunakan Panitia sebagai rasionalisasi untuk membangun gereja baru (lagi) itu secepat mungkin. Padahal, menjadi pertanyaan, kenapa tidak sejak awal membangun gereja pascakerusuhan di kintal gereja? Alasan yang beredar di rayat Kariu, puing-puing reruntuhan gereja relatif besar dan berat sehingga sulit disingkirkan dalam waktu singkat. Sementara kebutuhan sebuah rumah ibadah begitu mendesak, pascakembali dari pengungsian di Tihunitu. Alasan yang kemudian terbantahkan, begitu pembangunan gereja baru (lagi) akan segera dilaksanakan. Tak sampai berpekan-pekan, puing-puing yang besar dan berat itu lenyap dari kintal gereja!

Kelima, sadar tak sadar ada implikasi lain bagi Panitia. Bahwa  dengan pembangunan gereja baru (lagi) itu, Panitia telah mengabaikan bantuan pemerintah yang puluhan ribu dollar AS itu! Dengan kata lain Panitia telah menganggap Ebenhaezer terlalu “murah”, tak sepadan gereja yang dihancurkan saat kerusuhan. Bisa saja alasan ini masuk akal. Tapi kenapa hal itu tak (berani) dinegosiasikan dengan pemerintah? Menuntut Rp 4 milyar pada pemerintah. Hal yang, bagi penulis, bukan suatu kemustahilan. Gereja yang dibakar, diluluhlantakkan, dan pemerintah NKRI tak mampu mencegahnya. Sangat wajarlah bila Panitia meminta ganti yang setimpal! Kenapa Panitia “takut”? Kenapa Panitia malah harus “mengemis” pada orang Kariu lagi? Rayat Kariu telah terusir dari tana pusaka-nya enam tahun lebih, masihkah harus menanggung lagi dana pembangunan gereja? Jadi, menurut hemat penulis, kalau memang, maaf, tidak berani bernegosiasi. Atau setidaknya tak berhasil, tak memungkinkan, atau apalah, dalam memenangkan posisi tawar yang baik, ya terima sajalah. Terima apa yang disodorkan pemerintah. Tak perlu memiliki agenda terselubung. Toh, suka tak suka, dari segi fungsi, Ebenhaezer  tak bermasalah.

Keenam, Ebenhaezer yang “gereja sementara” itu, kelak memunculkan masalah lain lagi. Akan dimanfaatkan buat apa? Atau bagaimana kalau kintal tempat berdirinya Ebenhaezer itu yang bukan kintal gereja akan diminta kembali oleh pemiliknya? Solusi paling dekat dan masuk akal adalah dengan “memberi kompensasi”;  ya disewa jangka panjang! Tentu saja setelah ditetapkan fungsinya. Sebuah peluang mendapat penghasilan tetap bagi sang pemilik kintal. Tapi beban pengeluaran (lagi-lagi) bagi kas GPM NAK. Atau solusi agak “liar”, ya dibongkar! Hasil bongkarannya? Apakah pemilik kintal tak akan mempersoalkannya? Tapi, apapun solusinya, kerumitan tersendiri bakal muncul!

Ketujuh, pembangunan fisik gereja baru (lagi) itu, bukan oleh dana pemerintah. Tapi oleh Panitia dengan cara swadaya rayat, masohi kumpul kepeng deng bahan (bergotong-royong mengumpulkan uang dan material) masyarakat Kariu seantero dunia. Targetnya diperkirakan Rp 4 milyar (berkisar 320.000-400.000 dollar AS)! Jumlah yang 16-kali dana pemerintah untuk “gereja sementara” itu. Penulis terpaksa harus mengatakan, Panitia sadar tidak sadar telah memainkan “psikologis sentimen keagamaan/keimanan” orang-orang Kariu di perantuan termasuk para pela gandong yang “mudah tersentuh” oleh isu “pembangunan Rumah Tuhan”.

Masih pada butir tujuh. Penulis mempertanyakan integritas (ketulusuan, kredibilitas, akhlak, dst—pen) para personal Panitia ketika berhadapan dengan angka 16 kali atau ratus ribu dollar AS dana pembangunan gereja baru (lagi) itu. Sementara di lain pihak mayoritas rayat Kariu masih miskin. Terbukti, BLT (bantuan langsung tunai) dan Raskin (beras untuk masyarakat miskin) mengalir ke Leamoni Kamasune. Apakah “syaraf kepedulian sosial” para personal Panitia yang bernotabene down line-nya GPM Ebenhaezer NAK sudah “putus”?

Masih di butir tujuh lagi—masih terkait integritas. Apakah “syaraf kesadaran akhlak” para personal Panitia maupun GPM NAK secara keseluruhan juga telah “putus”? Pasalnya, di NAK, mayoritas para pria pemuda dan separuh baya yang tanpa pekerjaan tetap (untuk tidak mengatakan pengangguran), akrab dengan kata-kata kasar dan kotor, mabok-mabokan,  maeng top (bermain judi), panjang tangan, lembek mempertahankan kebenaran, rentan bakalai tabodo-bodo (berkelahi lantaran hal tak prinsipil dan hasilnya nihil), dst, dst. Kenapa masih saja jumawa (sombong) bersikeras membangun fisik gereja dan bukannya pembangunan ruh, pembangunan integritas para lelaki dimaksud, misalnya? Kenapa terang-terangan menyatakan diri bertindak atas nama Yang Maha Pengasih, kok bukan ruh, jiwa, yang diurus malah sibuk mencari kepeng (uang) untuk membangun fisik gereja?

Kedelapan, terkait butir tujuh di atas,  dengan permainan psikologis yang sama, Panitia sadar tak sadar menerapkannya pada anak negeri, anggota jemaat di Leamoni Kamasune. Rayat pun sadar tidak sadar, mematuhi panggilan Panitia lewat pengeras suara di Gereja atau pengeras suara jinjing TOA. Rayat “memilih” meluangkan waktunya untuk ber-masohi membangun gereja. Ketimbang, pergi berkebun untuk bernafkah. Sebuah hambatan lain lagi bagi Raja NAK yang mencanangkan penggiatan kembali sektor pertanian secara intensif. Sektor yang luluh lantak saat kerusuhan. Faktor utama menjadikan Leamoni Kamasune termasuk dalam daftar negeri miskin.

Masih pada butir delapan, termasuk pengerahan anggota jemaat (baca: rayat Kariu) menebang pohon di  hutan untuk material bangunan. Sebuah tindakan tak terpuji ketika dunia sedang memprihatinkan lingkungan hidup. Padahal di sebuah negeri adat  lain telah diterapkan konstruksi baja ringan pengganti kayu. Apakah GPM—yang mestinya sudah berkesadaran lingkungan hidup—mengetahui potensi perusakan lingkungan ini?

Kesembilan, tulisan ini (termasuk butir-butir di atas) sama sekali bukanlah dalam koridor keimanan ataupun teologis. Gereja (berikut Panitia) dalam tulisan ini, ditempatkan sebagai sebuah institusi (organisasi) keagamaan yang suka tidak suka, mau tidak mau tunduk di bawah perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—termasuk perpanjangan tangannya di tingkat perdesaan.

Sehingga—masih di butir sembilan—Gereja Ebenhaezer NAK sebagai bagian dari GPM juga tak punya pilihan lain kecuali tunduk pada Pemerintah NAK. Pemerintah negeri adat yang dilantik, disahkan pada 26 November  2008 oleh pejabat Pemerintah NKRI berwenang di atasnya. Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini. Bisa saja GPM Ebenhaezer NAK punya beribu alasan untuk tak patuh pada pemerintah secara adat. Tapi, untuk satu ini, Pemerintah Negeri, yang merupakan “ujung tombak” dari NKRI di tingkat perdesaan, dengan segala maaf, GPM Ebenhaezer di Leamoni Kamasune harus tunduk.

Kesepuluh, yang terakhir. Pertanyaannya, di manakah peran dan posisi Pendeta GPM Ebenhaezer? Sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan, bahwa Pendeta telah “bertindak sendiri”. Secara de facto benar bahwa segala sesuatu terkait pembangunan gereja baru (lagi) adalah urusan Panitia. Tetapi secara de jure penanggung jawab terakhir adalah pada Pendeta. Ketika Raja NAK menerbitkan surat penangguhan tersebut, Pendeta sepatutnya bereaksi cepat menanggapi. Bukankah GPM tunduk pada NKRI? Bukankah GPM Ebenhaezer NAK juga serta merta tunduk pada Pemerintah NAK? Tapi sang Pendeta lebih memilih jalannya sendiri. Malah “menunggu” Raja NAK. Menarik jadinya, setidaknya bagi penulis. Pertanyaannya, siapakah pemimpin tertinggi sebuah desa, sebuah negeri (adat) pula? Apakah GPM Pusat di Ambon tahu mengenai kiprah salah satu pendetanya di sebuah negeri (adat)? Negeri (adat) yang baru saja tegak setelah tiga dekade lebih digusur oleh perundang-undangan?!

Setelah Negara, Akankah Gereja juga?

Pertanyaan di atas lengkapnya: Setelah negara (baca: UU No. 32/2004) tidak berpihak pada Negeri Adat Kariu (NAK) akankah Gereja Ebenhaezer NAK juga tak berpihak?

Dari sepuluh butir fakta-fakta terkait pembangunan gereja baru (lagi) di atas, penulis serahkan kepada sidang pembaca budiman untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Bagi penulis, terus terang dengan segala maaf, sulit untuk menaruh hormat dan percaya pada personal-personal dengan integritas macam begitu. Pasalnya, persoalan kembalinya  ke sistem pemerintahan  adat setelah tiga dasawarasa lebih dimandulkan, bukanlah perkara mudah. Apalagi negara (UU) ternyata juga ikut tak berpihak pada pembangunan perdesaan. Sementara pada rentang waktu yang relatif panjang di masa lalu itu, di bawah pemerintah Suharto yang korup pula, “semangat proyek” mewarnai perdesaan di seantero Nusantara. Tak terkecuali Desa Kariu.

Kebiasan meletakkan “proyek” (baca: uang) di urutan pertama baru bicara soal maksud dan tujuan proyek, adalah “lumrah”. Proyek pemanfaatan Kolam Air Oruku untuk kepentingan publik yang gagal total. Proyek bantuan pengadaan speed boat dari Dinas Perikanan Ambon yang juga gagal. Termasuk Proyek Bagan Ikan bantuan MercyCorp, adalah contoh-contoh nyata “semangat proyek” di Leamoni Kamasune peninggalan sistem pemerintahan desa  saat beralih ke sistem pemerintah adat.

Kali ini pun, penulis sulit menutup mata, kuping, hidung, rasa, dari “semangat proyek” yang mencuat dari kiprah, cakap, aroma, kejumawaan, bersumber dari yang namanya pembangunan gereja baru (lagi) itu.

Apalagi, warita terakhir yang penulis peroleh dari matarua prentah (khususnya garis lurus dari Raja Jacob A. Pattiradjawane/Amos—Raja Marthin F. Pattiradjawane/Sie—Raja Herman Pattiradjawane/Emang; Raja NAK saat ini—pen) di Jakarta.  Bahwasanya Pendeta GPM Ebenhaezer NAK bersama satu dua anggota Panitia berencana ke Jakarta untuk penggalangan dana. Salah satu agendanya, berencana bertemu mataruma prentah dimaksud yang disebut-sebut cukup berperan di masa lalu dalam pembangunan gereja lama yang luluh lantak saat kerusuhan itu.

Penulis tertegun. Display integritas macam apa ini?

Buru-buru penulis ingin menyudahi tulisan ini. Maaf pembaca budiman, silakan, simpulkan sendiri. Lalu silakan mengambil sikap terhadap proyek yang satu ini. Proyek pembangunan gereja baru (lagi) di Leamoni Kamasune tercinta.

Penulis sendiri tak kuasa menahan diri untuk tidak menyitir penggalan otokritik cendekiawan Pendeta Eka Darmaputera yang pernah mencagun di blog ini (simak tulisan “Agama Kristen Putih” rubrik 6 – Wawasan Leamoni Kamasune-14 Mei 2009).

Soalnya bagi kita, sekali lagi, ialah soal mendahulukan apa yang harus didahulukan, mengutamakan apa yang harus diutamakan. Bukan supaya Gereja terlampau gemuk sehingga sukar bergerak. Bukan juga supaya Gereja terlampau kurus, sehingga tidak mampu bekerja. Tetapi, supaya terang itu bercahaya di depan orang, supaya dunia melihat perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapa di sorga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: