11 – Kronik LK

11-Kronik Leamoni Kamasune-14 Agustus 2009-I

Seng Karja Mar Minta Kepeng

Sudah dimafhumi, kita bekerja untuk hidup. Bekerja pada seseorang atau institusi tertentu. Atau berusaha sendiri, papalele (bahasa Ambon: berjualan hasil pertanian/perikanan kecil-kecilan untuk hidup—Red). Bisnis, kata orang sekarang. Karena dengan bekerja kita memperoleh imbalannya. Dapat, gaji. Dapat kepeng (uang).

Bagaimana kalau kita tidak sakit tapi tak bekerja? Maksudnya, kalau kita tidak sakit dan tak ada halangan lain tapi kita tidak bekerja untuk jangka waktu relatif panjang. Dengan pihak pemberi kerja pun tidak ada komitmen atau kesepakatan sama sekali. Ya, jawabannya sederhana saja: tak ada gaji!

Tetapi di Leamoni Kamasune lain. Adalah Andrian Leatomu (Andi) yang seng karja mar minta kepeng (tidak bekerja tapi minta uang—Red). Andi tidak bekerja sama sekali sebagai Sekretaris Desa (Negeri) tetapi meminta gajinya untuk periode  Maret-April-Mei 2009. Raja NAK (Negeri Adat Kariu) Bapa Emang (BE) yang hadir di Kantor Kecamatan Pulau Haruku, Negeri Pelauw, untuk mengambil gaji, lalu mencegah niat Andi itu. Petugas di Kantor Kecamatan sempat terperangah (terkejut) ketika  BE berujar “Orang ini tidak pernah kerja! Saya atas nama Pemerintah Negeri Adat Kariu dan NKRI minta agar tidak dibayar!”

Padahal, dari keterangan BE pada Redaksi,  dalam periode triwulan pertama (Desember 2008-Januari-Februari 2009) Andi juga sebenarnya sudah tidak bertugas sama sekali sebagai Sekretaris Negeri. Tapi BE berusaha memberikan toleransi. Di samping petugas Kantor Kecamatan yang mengantarkan gaji raja dan perangkatnya di Kantor Raja, tampaknya   mengalami “kesulitan” bila gaji sang sekretaris  tak dibayar.

Ketika Redaksi mengkonfirmasi, apakah Andi benar-benar tidak dibayar untuk triwulan kedua ini, BE mengaku tak yakin. “Biarlah itu urusan mereka. Yang penting saya sudah menginformasikan (ulang) alasannya. Andi bukan saya pecat. Dia yang menyatakan mundur. Ada banyak saksi. Dan sejak itu tak pernah muncul di Kantor Raja. Laporan saya ke Bupati beberapa bulan lalu pun sudah mencantumkan ketidakaktifan Andi itu.”

BE juga menambahkan, bahwa Andi itu dalam proses untuk diangkat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) oleh Kantor Kecamatan. Proses rekrutmen yang—dalam pengamatan Redaksi—sebenarnya memancing tanda tanya. Bagaimana seorang Penjabat Kades (Kepala Desa) yang bernotabene “sementara” perlu-perlunya mengangkat seorang Sekretaris Desa.  “Nanti kita lihat saja, apakah pengangkatan PNS itu akan berlanjut atau tidak,” ujar BE.

Redaksi tergemap (tercengang), sebuah contoh riil. Bagaimana perundang-undangan di tingkat pusat (baca: UU No.32/2004) berimbas langsung pada kehidupan desa/negeri. Coba kita simak ulang dua butir rincian (total 7 butir) dari apa yang ditulis Andi Erwing menyoal UU dimaksud.  4) Hampir semua pengaturan desa berada di Pemerintahan Kabupaten. 5) Sekretaris desa secara bertahap diisi oleh PNS, dengan demikian administrasi pemerintahan desa secara tidak langsung dikendalikan oleh birokrasi pemerintahan di atasnya. (Lihat  rubrik Wawasan Leamoni Kamasune-14 Juli 2009—Red).

Dari kesimpulan Andi Erwing di atas, terjawablah sudah tanda tanya itu. Pertanyan yang muncul sejak proses rekrutmen sampai bersikerasnya sang sekretaris yang seng karja mar minta kepeng. Artinya, ironinya, UU itu “memuluskan jalan” untuk sebuah intervensi atas desa. Sekaligus menciptakan kecurangan. Sebuah awal tindak korupsi di desa.

Pemerintah SBY-Boediono telah memenangkan Pemilu Presiden  2009. Contoh kecil ketidakberpihakan pada sebuah desa kecil di atas, apakah juga terlalu “kecil” sebagai (mewakili) sebuah tantangan bagi SBY?

Program-program pro-rakyat (BLT, Raskin, PNPM) yang “langsung dari pusat ke desa” sanggupkah “melangkahi” UU No.32/2004 (baca: perda-perda turunannya di Kabupaten Maluku Tengah), khususnya di Kariu? Sanggupkah SBY-Boediono “memberdayakan” kepala desa, Raja NAK dalam hal ini, sebagai “perpanjangan tangan pemerintah pusat” khususnya untuk program-program dimaksud?

Kekuatiran raja negeri tak demokratis dan mengkhianati rakyat, tak pernah terbukti di zaman Suharto. Soalnya, adat-istiadat dimandulkan dengan UU No.5/1979. Tapi ketika reformasi bergulir, ujung-ujungnya, UU No.32/2004 (beserta perda turunannya) ternyata juga tak berpihak pada desa/negeri.

Memang raja negeri adat sudah naik lewat UU/perda dimaksud. Karenanya, biarlah sistem pemerintah adat berikut perangkatnya di negeri (desa) yang akan “menjaga” raja dari sikap korup dan antidemokrasi. Ini sebuah kearifan adat orang Ambon sejak berabad silam. Percayalah Pak SBY!

11-Kronik Leamoni Kamasune-14 Agustus 2009-II

Karja Mar Seng Bilang Raja

Warita ini, satu lagi bukti nyata UU No.32/2004 yang tak berpihak pada pembangunan perdesaan.

Coba saja. Dengan hanya berdasarkan hasil pengukuran, proyek Pembangunan Tanggul Anti-Banjir di dekat Kolam Air Oruku NAK (Negeri Adat Kariu) dilaksanakan.

Artinya, tanpa memberi tahu (apalagi meminta ijin) Raja NAK. Tanpa dukungan dokumen lengkap dan sah dari instansi yang berwenang (Dinas PU/Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah), tahu-tahu proyek sudah berjalan. Karja mar seng bilang Raja (Kerja tapi tidak memberi tahu Raja).

Raja NAK pun memasang Tapeka (salah satu penanda adat, semacam garis-polisi/police line berupa potongan-potongan batang bambu 2-3 m yang ditancap menyilang ke tanah disertai doa singkat Bapa Emang/BE; merupakan larangan bagi siapa pun untuk memasuki areal dimaksud—Red). Maka bereaksilah sang pemborong: Isac Latuconsina.

Anehnya, malah Isac yang berang (marah)! Minggu (2/8) sore menjelang malam itu, Isac mendatangi Raja NAK ditemani tiga lelaki berbadan kekar. Marah-marahlah sang pemborong di Rumah Raja. Isac sempat terdiam, ketika BE mengingatkan bahwa jangan marah-marah di Rumah Raja. Juga diingatkan apakah Isac berani melakukan hal yang sama pada Raja Negeri Pelauw di Rumah Raja Pelauw?

Tapeka tampaknya cukup efektif. Meski hanya “bertahan” sampai hari Selasa (4/8). Pada hari Rabu (5/8), beberapa warga Kariu (kebanyakan orang dagang—istilah adat untuk para pendatang bukan penduduk asli negeri—Red) yang terlibat proyek dimaksud dikabarkan membongkar Tapeka. Proyek pun berlanjut!

Rupanya hasil perundingan antara para perangkat Pemerintah NAK yang diberi wewenang oleh BE untuk berhadapan dengan Dinas PU, tanpa sadar “terpeleset”. Pihak PU lalu menangkapnya, menjadikannya “lampu hijau” dilanjutkannya proyek.

Namun bagaimana pun, proyek tanggul anti-banjir tesebut adalah sebuah contoh. Bagaimana sebuah negeri (adat sekali pun) tak berdaya di hadapan “bos”-nya di tingkat kecamatan, apalagi tingkat kabupaten.

Tinggal NAK yang kebagian “getah”-nya. Pasalnya, spesifikasi teknis tanggul tersebut tidak beres. Diprediksi, tanggul anti-banjir itu tak bakal berumur panjang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: