38 – Wawasan LK

Opini Redaksi

Kariu: Sebuah Indonesia Kecil

Pemelajaran dari Penyerangan Raja di Rumah Raja

Polisi Lemah, Wakil Rakyat/Saniri Lemah,Gereja Juga

Bagian Pertama: Polisi Lemah atau Dilemahkan?

Seperti diwaritakan dalam kronik pengeposan bulan lalu, Raja Negeri Adat Kariu (NAK) diserang di dalam rumahnya, Rumah Raja. (Simak 35-Kronik Leamoni Kamasune-14 Agustus 2010-I).

Redaksi dalam tulisan ini, mencoba memahami peristiwa tersebut sebagai cerminan dari (sebagian) kacau-balau yang sedang menerpa negeri ini di tingkat nasional.

Pemahaman yang berangkat dari tesis Redaksi. Tesis—mengacu pada para cendekiawan, salah satunya Thamrin Tomagola—bahwa keperkasaan desa adalah keperkasaan Indonesia. Kacau balau di tingkat nasional, tergambar dalam keseharian di desa. Desa adalah Indonesia kecil —setidaknya yang terjadi di NAK.

Karenanya, tulisan bersambung ini diberi tajuk “Kariu: Sebuah Indonesia Kecil”.

Kekacauan yang, menurut hemat Redaksi, salah satu kontribusi utamanya dari negara yang lemah. Institusi negara lemah, lembaga politik negara lemah.

(Negara diartikan, dimaknai sebagai “kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.” Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1999)

Dalam kasus NAK, aparat negara, polisi lemah; lembaga politik, saniri NAK lemah. Termasuk, ironisnya, lembaga non politik non negara yang sejatinya bertanggung jawab atas integritas (kejujuran, akhlak, budi pekerti) warga, dalam hal ini gereja, di NAK pun juga lemah.

Redaksi akan mengulas ketiga institusi tersebut, polisi, saniri, dan gereja di NAK dalam konteks, seperti disebutkan di atas,  penyerangan Raja di Rumah Raja.

Tulisan bersambung yang akan dimulai dari polisi—pada pengeposan ini. Sub judulnya sengaja Redaksi pilih “Polisi Lemah atau Dilemahkan?”

Pasalnya, sesuai persepsi (tanggapan/penerimaan langsung dari sesuatu) yang Redaksi miliki atas Kepolisian RI (Polri), tulisan ini justru intinya mendambakan Polri yang kuat. Redaksi dengan sadar dan sengaja berpihak pada Polri.

Redaksi, tiba-tiba (menyimak perkembangan akhir-akhir ini), sangat memprihatinkan stigma (ciri negatif) yang saat ini sedang marak: polisi lemah. Dan lalu terbesit sebuah pikiran, jangan-jangan polisi justru dilemahkan.

Tentu saja sinyalemen ini perlu analisis lebih lanjut. Dan di sinilah, Redaksi, dalam kapasitas sebagai pewarta warga (citizen journalist), mengajak pembaca—orang Kariu khususnya—memandang polisi secara positif. Polisi yang (bakal) kuat, pengayom masyarakat—pada sebuah negeri yang perlu kita dukung untuk menjadi sebuah negara kuat pula. Sekuat Tiongkok, sebagai sebuah contoh soal, dalam menghadapi negara adi daya Paman Sam sekalipun.

Sehingga dengan menyebutkan nama seorang Kapolsek dalam warita/kronik pengeposan bulan lalu, Redaksi sebenarnya sedang melampiaskan kegeraman. Berang pada seorang Andi Hasanudin S.Sos yang mencoreng wajah Polisi. Jabatan Kapolsek yang pengayom masyarakat perlu diingatkan pada masyarakat, tidak identik dengan seorang Andi yang berkelakuan diametral dengan jabatan itu.

Almarhum Hoegeng Imam Santoso, mantan Kapolri (Kepala Polri—1968-1971), adalah sosok yang sepatutnya menjadi kiblat, panutan seorang polisi Indonesia. Apa kata Pak Hoegeng menyaksikan kinerja polisi di NAK itu—seandainya beliau masih hidup.

Lantas dari tulisan bersambung ini, Redaksi menaruh harapan. Bahwa ada pemelajaran (learning) yang dapat dipetik dari upaya  pemahaman Redaksi—seperti dimaksud di atas: keperkasaan desa—itu.

Bentrokan Buol, Penggantian Kapolri

Ada dua kejadian/isu, pascapenyerangan Raja NAK di Rumah Raja, yang Redaksi acu untuk menyoal “polisi yang lemah atau dilemahkan?” itu.

Pertama, “Bentrokan Buol” awal bulan ini (3/9), selang sebulan sejak penyerangan Raja NAK. Bentrokan warga dan polisi di Kelurahan Leok 1, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kedua, isu penggantian Kapolri. Calon Kapolri baru yang tengah digodok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari-hari ini—saat tulisan ini tengah disiapkan.

Bentrokan Buol

Redaksi mengacu pada buah pena Reny Sri Ayu yang mengabadikan kejadian dan menulis laporannya untuk harian cetak nasional Kompas di dua terbitan (3/9 dan 5/9  http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/09/03/03510744/buol.kembali. mencekam dan http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/09/05/02504289/musibah. jelang.lebaran )

Hasil jepretan Reny yang menghiasi halaman depan Kompas, Jumat (3/9), memerlihatkan bangkai sepeda motor akibat aksi pembakaran.  Pada teksnya antara lain tertulis “… sedikitnya tujuh warga tewas dan puluhan waga luka-luka. Selain itu, sedikitnya 7 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda empat, Serta Markas Kepolisian Sektor Momunu dibakar…”

Dan hasil jepretan Reny Sri Ayu yang dimuat Kompas, Minggu (5/9), jelas memerlihatkan kantor atau markas Polsek Momunu yang telah menjadi puing. Hanya tersisa tembok-tembok bangunan tanpa atap dan daun pintu maupun jendela.

Dalam laporannya (5/9) Reny menyebutkan bentrok pertama kali pecah Selasa (31/8) malam.

Saat itu, tulis Reny, ratusan warga mendatangi markas Polsek Biau untuk menanyakan tewasnya seorang tahanan sehari sebelumnya, Kasmir Timumun, warga Kelurahan Leok 2.

“Tahanan itu, diketahui tewas Senin siang. Ia ditahan karena kasus kecelakaan lalu lintas, Sabtu (28/8) malam. Saat itu Kasmir yang diduga melakukan aksi balapan liar, secara tak sengaja menabrak anggota Satuan Lalu Lintas Polres Buol Briptu Ridwan dengan sepeda motor.”

Dalam laporan sebelumnya (3/9), Reny merinci pemicu itu.

“…Pada Senin siang lalu polisi mengabarkan bahwa Kasmir meninggal dunia akibat gantung diri di tahanan. Kepala Polres Buol dan Kepala Polda Sulteng hingga Rabu lalu bersikeras menyatakan bahwa Kasmir tewas akibat gantung diri. Namun, hasil visum RSUD Buol, sebagaimana dijelaskan dr I Made Darmawan, menunjukkan bahwa kematian Kasmir akibat patah tulang leher dan saluran pernapasan yang terjepit. Tak ada kesimpulan bunuh diri.

Hal itulah yang membuat warga protes dan berujung bentrokan…”

Seperti halnya Kapolsek Pulau Haruku dalam kasus penyerangan Raja NAK di Rumah Raja yang sulit untuk mengelak dari stigma polisi lemah. Dari laporan Reny di atas, Kapolres (Kepala Polres) Buol dan Kapolda (Kepala Polda) Sulteng ternyata telah membuat pernyataan ke publik yang keliru.

Kekeliruan yang sangat mahal harganya. Harta benda dan nyawa taruhannya. Sehingga, lagi-lagi, para pejabat teras Polri ini telah ikut memerkuat stigma polisi lemah.

Mereka-mereka ini, menurut hemat Redaksi, maaf, telah mencoreng wajah Polri. Mereka, sadar tidak sadar, justru telah membuat polisi dilemahkan.

Dalam konteks inilah, setidaknya bagi Redaksi, nama-nama mereka perlu diumumkan—seperti halnya Redaksi memunculkan nama Kaplosek Pulau Haruku.

Kenapa?

Agar masyarakat, secara tak langsung dan bertahap, paham bahwa jabatan-jabatan polisi itu—Kapolsek, Kapolres, Kapolda—tidaklah serta merta dan tak pernah buruk. Tetapi orang-orang, manusia-manusia yang menduduki jabatan itu, pada saat itu, pada kejadian itu yang telah gagal. Gagal menjaga citra Polri seperti pernah dipraktikkan oleh almarhum Pak Hoegeng.

Penggantian Kapolri

Atau dalam “bahasa orang sekolahan”. Komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra Saldi, “Kasus perusakan kepolisian sektor oleh warga menunjukkan pembinaan aparat kepolisian masih lemah.”

Pandangan Saldi yang diberikan pada Kompas (14/9)http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/09/14/0319153/ tantangan.terberat.pulihkan.kepercayaan.masyarakat.. —menanggapi calon Kapolri baru yang tengah diproses Presiden SBY.

Saldi yang dimintai pendapatnya bersama dua tokoh lainnya. Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar, dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Baik Saldi maupun Bambang, sepakat bahwa tantangan atau tugas terberat Kapolri baru adalah memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi Polri.

Redaksi yang berpihak pada Polri, tentu saja sepakat betul pada harapan kedua Guru Besar itu.

Tapi ketika Neta melihatnya lebih “politis”, sinyalemen Redaksi “polisi lemah atau dilemahkan?” seolah mendapat sebuah titik terang.

“Polri harus benar-benar menyerahkan calon terbaik yang diajukan kepada Presiden.”

“Presiden cukup mengajukan satu calon Kepala Polri kepada DPR. ”Kalau lebih dari satu, akan ’dagang sapi’ di DPR. Pasca-pemilihan, institusi Polri akan terpecah belah.”

Demikian dua alinea cuplikan pernyataan Neta.

Artinya, ujaran Neta itu, setidaknya dari penangkapan Redaksi, “polisi yang dilemahkan” dalam sosok seorang Kapolri yang juga lemah, akan berpeluang muncul. Baik dari penggodokan di Istana (SBY) maupun di Senayan (DPR).

Dan dengan melihat sepak terjang, dengan segala maaf, baik SBY maupun DPR selama ini, Kapolri baru seperti diharapkan kedua Guru Besar itu, bagi Redaksi sulit terwujud.

Tentu saja, Redaksi bisa saja keliru—justru malah bagus! Harapan Indonesia yang kuat dan bermula dari Polri yang kuat berpeluang besar menjadi kenyataan.

NAK yang Perkasa

Berarti pula—mengacu tesis di atas—NAK berpeluang besar pula menjadi perkasa. Kapolsek Pulau Haruku tak lagi diisi pribadi sekualitas Pak Andi. Ketertiban dan keamanan di NAK dengan sendirinya berpeluang besar terjamin. Hukum adat yang sudah tegak di NAK, akan berpeluang besar pula didukung penuh oleh polisi. Termasuk Kewang (polisi adat) dengan ketentuan sasi.

Lalu, keperkasaan Indonesia hanyalah konsekuensi logis. Keperkasaan desa adalah keperkasaan Indonesia.

Namun, semuanya itu hanyalah bagaikan bola-bola sabun. Sebentar saja, lalu hilang ditelan udara. Ketika “kekuatan yang tak tampak itu” berhasil menelurkan kehendaknya: “polisi yang dilemahkan” dalam sosok Kapolri baru. Hasil proses di Istana dan/atau di Senayan. (Bersambung)

Iklan

Satu Tanggapan to “38 – Wawasan LK”

  1. ray sangga kusuma Says:

    Salut buat Redaksi yang konsisten tetap menulis. Mungkin dari sekian banyak yang dipaparkan Redaksi, penyisipan gambar dalam tulisan akan membuat tulisan semakin menarik untuk dibaca. Terima kasih.

    Redaksi:

    Terima kasih banyak atas saran yang konstruktif. Akan kami pertimbangkan. Alasan teknis (lagi-lagi) menjadi kambing hitam. Namun kesulitan mengakses internet di Negeri Adat Kariu, menjadi salah satu kendala. Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: