40 – Wawasan LK

Opini Redaksi

Kariu: Sebuah Indonesia Kecil

Pemelajaran dari Penyerangan Raja di Rumah Raja

Polisi Lemah, Wakil Rakyat/Saniri Lemah, Gereja Juga

Bagian Kedua: DPR RI/Saniri NAK Lemah atau Dilemahkan?

Tulisan Bagian Kedua ini masih berpegang pada tesis seperti sudah disebutkan pada Bagian Pertama (Simak 38-Wawasan Leamoni Kamasune-14 September 2010).

Pemahaman yang berangkat dari tesis Redaksi. Tesis—mengacu pada para cendekiawan, salah satunya Thamrin Tomagola—bahwa keperkasaan desa adalah keperkasaan Indonesia. Kacau balau di tingkat nasional, tergambar dalam keseharian di desa. Desa adalah Indonesia kecil —setidaknya yang terjadi di NAK.

Karenanya, tulisan bersambung ini diberi tajuk “Kariu: Sebuah Indonesia Kecil”.

Di tingkat negeri kita mengenal Saniri: lembaga perwakilan rayat yang terdiri dari para wakil Soa.

Soa adalah lembaga berhimpunnya marga/marga-marga atau (bisa juga disebut) mataruma/mataruma-mataruma tertentu di negeri bersangkutan, ditentukan secara turun-temurun sejak mulai berdirinya negeri tersebut.

Setiap Soa dikepalai oleh seorang Kepala Soa. Kepala Soa adalah juga pembantu raja, kira-kira seperti menteri sebagai pembantu presiden dalam sistem pemerintahan negara kita. Karenanya dikenal Kepala Soa Bulan, yang bertugas untuk dan atas nama raja, saat raja berhalangan atau tidak di tempat pada bulan berjalan; karenanya jabatan itu bergilir setiap bulan di antara Kepala-Kepala Soa yang ada.

Setiap Soa, dengan persetujuan Kepala Soa, akan mengirimkan wakilnya (di Negeri Adat Kariu/NAK 3 orang) untuk duduk dalam Saniri. Di NAK ada 3 Soa (Patti, Mahupau, dan Pele). Jadi Saniri NAK terdiri dari 9 orang, merupakan wakil dari ketiga Soa tersebut.

Tugas utama Saniri adalah membantu Raja, yang adalah juga Kepala Adat/Kepala Saniri/Hakim Kepala, dalam hal pembuatan/ penyempurnaan dan penegakan peraturan/hukum adat.

Jelaslah, kearifan lokal yang satu ini dalam hal sebuah pemerintahan negeri, menempatkan raja di puncak piramida. Lalu pada lapis kedua ada Kepala-Kepala Soa. Dan baru pada lapis ketiga ada Saniri.

Dan kunci dari “demokrasi” yang ditawarkan, bukanlah “satu orang satu suara” tapi—inilah yang kini menjadi “kalimat kosong” dalam Pancasila—yakni, “musyawarah mufakat”.

Plus integritas diri: paduan antara “eleng/takzim/hormat akan Dia” dengan sebuah greget atau semangat khas kearifan lokal: saling hormat menghormati, terlebih pada yang lebih tua, pada “pangkat” bapa, kakak, apalagi pada raja. Yang bila dirunut asal usulnya akan sampai pada yang namanya penghormatan kepada tete nene moyang (para leluhur), para pendiri negeri. Hal yang oleh satu dua jauhari (cendekiawan) muda orang Ambon pascakerusuhan, coba “didamaikan” dengan keimanan baik kristiani maupun islami—lewat kajian ilmiah tentunya. (Redaksi akan menyinggungnya kembali saat menyoal Gereja di Bagian Ketiga, penutup tulisan bersambung ini, pengeposan bulan depan).

Terkait “musyawarah mufakat”—menyoal raja yang korup, misalnya—”mulai bergerak” dari lingkungan mataruma prentah (mataruma dari mana raja berasal/seorang “calon raja” diputuskan). Kemudian “mulai/sudah menggema” di mataruma-mataruma lainnya di masing-masing Soa. Selanjutnya “hasil musyawarah mufakat” dari masing-masing Soa berada di tangan masing-masing Kepala Soa. Lantas Kepala-Kepala Soa membicarakan “hasil musyawarah mufakat” dimaksud.

Hasil dari “musyawarah mufakat” para Kepala Soa ini akan menjadi “rekomendasi” kepada Kepala Soa mataruma prentah untuk (kembali) di bawa kedalam Soa mataruma prentah. Hasil “musyawarah mufakat” Soa terakhir inilah yang final: sebuah keputusan terhadap raja—yang korup itu, dalam contoh di sini.

Dari paparan di atas, jelaslah pula Saniri yang sejati—setidaknya dari pemahaman Redaksi atas adat istiadat di NAK—tidaklah berperan apa-apa terhadap isu, semisal raja korup ataupun perbuatan lain tak berpihak rayat, yang berujung raja turun tahta.

(Tapi sangat disayangkan, orang-orang Ambon sendiri yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2006, malah menempatkan Saniri “sejajar” dengan raja alias “mitra kerja” raja. Sesuatu yang sangat melanggar adat—mengejutkan, setidaknya buat Redaksi. Betapa tidak, mereka sebagai orang Ambon yang bekerja dan hidup di Ambon, begitu acuh tak acuh pada yang namanya “sanksi adat” yang diyakini betul oleh [umumnya] orang Ambon).

Sementara di tingkat nasional, kita mafhum bersama ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berkedudukan dan berkantor di kawasan Senayan, Jakarta.

Tak perlulah kiranya Redaksi berpanjang lebar perihal DPR, laiknya mengulas Saniri seperti di atas. Yang pokok, baik Saniri maupun DPR adalah lembaga/himpunan para wakil rakyat.

Selanjutnya, coba kita simak apa yang terjadi di DPR hari-hari ini dan lalu menengok Saniri NAK, juga hari-hari ini—dengan memerhatikan tesis Redaksi di atas.

DPR RI: Gedung mewah baru

Ketika tulisan Bagian Pertama tengah disiapkan bulan lalu, sudah sejak awal September 2010 di media massa mencagun (muncul) berita rencana pembangunan gedung baru DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta.

Warita itu menghebohkan masyarakat, pasalnya rencana gedung baru itu cukup mewah.

Dan alasan pembangunan gedung baru itu pun tampaknya membuat Kompas (5/9/2010 simak http://cetak.kompas.com/read/xml/ 2010/09/05/03362417/alasan.dpr.tak. dapat.dipahami ) menamai tajuk waritanya  “Alasan DPR Tak Dapat Dipahami”.

Rupanya Kompas menyitir ucapan Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang pada acara diskusi sebuah stasiun radio swasta ”Polemik Radio Trijaya Network” di Jakarta, Sabtu (4/9).

“Alasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ngotot membangun gedung mewah baru senilai Rp 1,6 triliun tak dapat dipahami. Alasan membangun gedung baru karena yang lama tak lagi dapat menampung aktivitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga terkesan terlalu dipaksakan untuk mendasari pembangunan gedung mewah 36 lantai dengan fasilitas kebugaran dan kolam renang.”

Kompas juga mengutip tanggapan sastrawan Radhar Panca Dahana yang turut hadir dalam diskusi tersebut; dimuat di bawah sub judul “Buta dan tuli”.

“…kengototan DPR membangun gedung mewah pada saat rakyat masih terbebani banyak masalah semakin menunjukkan, anggota DPR ”buta dan tuli” terhadap penderitaan konstituennya. ‘Anggota DPR sudah tuli terhadap suara publik. Ada banyak masalah yang lebih substansial daripada persoalan membangun gedung baru yang mewah,’ ujarnya…”

Kritik pedas Radhar itu, seolah dikuatkan oleh tanggapan menggelikan anggota BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena (konon, Bung satu ini orang Ambon, tapi dari daerah pemilihan Papua—Red). Hal yang dilaporkan wartawan Kompas.com (4/9/2010 simak http://nasional.kompas.com/read/ 2010/09/04/10521490/Misteri.Kolam.Renang.di.Gedung.Baru.DPR ) Caroline Damanik dalam “Misteri Kolam Berenang di Gedung Baru DPR.”

” ‘Pool itu untuk memudahkan apabila terjadi kebakaran. Itu bisa membantu mengatasi kebakaran. Kalau kita tunggu pemadam kebakaran, maka waktunya tidak cukup,’ katanya dalam diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/9/2010).”

Hanya mencagun satu dua hari di media massa, masih di awal September,  isu rencana pembanguan gedung baru DPR yang menghebohkan tersebut akhirnya ditunda oleh DPR sendiri. Tapi bukan dibatalkan! Artinya, hanya dikutak-katik, direvisi agar “relatif tidak terlalu mahal dan mewah”. Ya, esensi dari alasannya tetap tidak berubah tentunya.

DPR RI: praktik percaloan

Menarik, setidaknya bagi Redaksi. Tidak sampai 2 bulan sejak heboh gedung baru DPR itu, kini mencuat isu praktik percaloan.

Kata “calo” sendiri bermakna “orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah”. Kata-kata sinonim lainnya, perantara, makelar, broker atau cengkau. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1999; Tesaurus Bahasa Indonesia Eko Endarmoko, 2006).

Jadi pertanyannya, praktik percaloan apa? Makelar atas jasa apa? Siapa cengkaunya? Calo antara siapa dengan siapa?

Jawabnya, praktik percaloan anggaran untuk daerah. Makelar atas jasa untuk mendapatkan kepastian disetujuinya anggaran dimaksud. Brokernya atau cengkaunya adalah para pengusaha yang akan memeroleh proyek dari alokasi anggaran tersebut. Dan  percaloan itu adalah antara anggota DPR yang menangani anggaran dengan kepala pemerintah daerah.

Sang cengkau biasanya akan memberikan fee 10 persen kepada anggota dewan; diambil dari potensi keuntungan yang bakal diraih pengusaha itu. Apakah kepala daerah kebagian juga, tak ada keterangannya. Yang jelas, para cengkau itu adalah suruhan kepala daerah.

Tetapi umumnya para makelar tersebut akan melobi  (melakukan pendekatan/partisipasi [politik] secara tidak resmi) lewat partai politik atau fraksi yang mengusung naiknya kepala daerah tersebut. Lalu partai atau fraksi itu akan menindaklanjuti dengan orang mereka di Badan Anggaran DPR.

Tentunya, di DPR adalah gerilya terakhir. Soalnya, para cengkau itu sudah bergerilya mengawal anggaran itu sejak masih di Kementerian Dalam Negeri  (Kemdagri) lantas berlanjut di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lantaran usulan anggaran itu datangnya dari daerah dimasukkan ke pemerintah pusat (Kemdagri-Kemenkeu). Praktik percaloan ini memang melibatkan berbagai pihak, tak cuma DPR.

Di sisi lain, tidak semua kepala daerah lewat calo. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, salah satunya. Alex lebih memilih lewat rapat dengar pendapat dengan DPR. Sebab yang penting bagi beliau, meyakinkan DPR juga pemerintah pusat bahwa program pemerintah daerah itu untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, juga tidak lewat broker. Paralel dengan Alex, mereka mengandalkan kuatnya jaringan pemerintah daerah dalam membangun pelobian dengan pusat. Sehingga peluang mendapatkan kucuran dana itu lebih besar. Hal yang diakui oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Ende Yustinus Sani.

Praktik busuk dan culas percaloan ini apakah tidak terendus oleh lembaga pemerintah yang fungsinya memeriksa keuangan negara semisal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)? Tercium sih tercium. Tapi, aneh,  “aroma”-nya beda!

Artinya, BPK menemukan potensi kerugian negara Rp 3,55 triliun yang disebabkan oleh 4.708 kasus. Lamun, ribuan kasus itu oleh BPK disebut sebagai “kasus ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan perundang-undangan”.

Terhadap praktik percaloan, Ketua BPK Hadi Purnomo punya alasan sendiri: “BPK tidak dapat menyimpulkan adanya praktik percaloan anggaran di daerah karena membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam.”

Demikianlah, rangkuman oleh Redaksi mengacu pada warita Kompas (13/10/2010 simak http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/10/13/04052986/dpr.akui. praktik.percaloan ) bertajuk “DPR Akui Praktik Percaloan.”

Seperti tampak pada rangkuman di atas, Kompas memungut keterangan dari berbagai pihak termasuk dari kalangan wakil rakyat sendiri, baik di pusat maupun daerah.

Selain nama-nama pejabat yang Redaksi munculkan di atas, keterangan dalam warita Kompas itu diawali dari narasumber anggota Badan Anggaran DPR, Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan juga mantan anggota badan yang sama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan. Dan di bagian lain ada mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid di Surabaya.

DPR RI lemah atau dilemahkan?

Katong takajo, kami terkejut, begitu komentar Redaksi. Betapa tidak, di mata Redaksi, Kompas entah sengaja atau tidak, telah mencoba membongkar sebuah konspirasi (komplotan, persekutuan jahat—JS Badudu, 2005).

Hal yang selama ini seolah gosip politik dari mulut ke mulut. Yang sering malah mencuat citra negatif atas kata “konspirasi”  itu. Lantaran kata itu identik dengan “tidak memiliki bukti kuat”, “penuh rahasia” bahkan “tidak  ilmiah” lalu diberi nama ”teori konspirasi”.

Semisal isu kudeta merangkak penggulingan Soekarno tahun 1965-67 yang dari “teori konspirasi” dikatakan didalangi oleh Amerika lewat CIA. (Simak tulisan Budiarto Shambazy “45 Tahun ‘Kudeta Merangkak’ ”, Kompas, 25/9/2010  http://cetak.kompas.com/ read/xml/2010/09/25/03585318 /45.tahun.kudeta.merangkak ).

Atau yang relatif baru, ketika Presiden Iran Ahamadinejad diwaritakan melansir lebih dari satu “teori konspirasi” terkait Serangan 9/11 saat berpidato di Sidang Umum PBB, New York, 23 September 2010.

Ahmadinejad tiba-tiba saja memaparkan tiga teori konspirasi di balik serangan 9/11 dalam pidatonya. Salah satu teori, yang ia klaim paling populer dan disetujui oleh mayoritas penduduk maupun politisi di dunia, adalah serangan itu dirancang sendiri oleh Pemerintah AS. (Simak warita Kompas, 27/9/2010 “Ahmadinejad Menebar Teori Konspirasi”: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/09/ 27/0330545/ahmadinejad.menebar. teori. konspirasi ).

Tetapi Kompas sendiri, maaf, kurang konsisten menyikapi “teori konspirasi”. Setidaknya itu yang Redaksi tangkap ketika Kompas melansir praktik percaloan di DPR ini dan “kudeta merangkak” lewat pewarta seniornya Budiarto Shambazy; dibanding ketika mewaritakan pidato Ahmadinejad di PBB itu.

Lamun apapun, Redaksi mencoba menawarkan pada pembaca budiman: “bagaimana kalau kita percaya pada ungkapan para pejabat” khususnya pada praktik percaloan di DPR yang diwaritakan Kompas itu. “…sambil menunggu sebuah sidang pengadilan yang bisa mematahkan pengakuan para pejabat itu.”

Dari sini, dengan greget, semangat keberpihakan pada DPR RI yang kuat, Redaksi makin kuat pula bertanya: DPR RI lemah atau dilemahkan?

Pasalnya, anggota dewan yang “buta dan tuli” dalam merencanakan gedung mewah baru. Anggota dewan yang merangkap kerja bareng calo anggaran daerah. Lalu (ini di luar DPR) sebuah lembaga pemeriksa keuangan negara yang seharusnya sigap untuk melibas (menundukkan) praktik maha merugikan negara dan rakyat di sebuah lembaga perwakilan rakyat pula, ternyata bisa luput mengendus. Aneh!

Maka, integritas yang sudah babak belur dari (sebagian) anggota dewan terhormat itu, apakah masih layak disebut kelemahan bahkan kelemahan sebuah lembaga terhormat itu?  Sekali lagi, masih layakkah sebagai kelemahan DPR RI?

Bukankah dari dewan terhormat ini, yang berintegritas tinggi, bermodalkan (atau setidaknya memertimbangkan) ideologi negara sebagai pijakan bersama beragam partai politik,  akan lahir perundang-undangan yang pasti atau paling tidak rada (agak) kental berpihak pada rakyat?

Saniri NAK lemah atau dilemahkan? (1)

Yang pasti, hari-hari ini, sebuah lembaga perwakilan rayat di sebuah desa adat: Saniri NAK, jelas-jelas keberadaannya melanggar adat; otomatis tidak (bakal) berpihak pada rayat.

Saniri, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tengah No.1/2006, disebutkan—seperti disingung di awal tulisan ini—adalah “mitra kerja” Kepala Pemerintah Negeri alias Raja. Padahal raja secara adat adalah Kepala Saniri.

Perda dimaksud yang merupakan turunan dari Perda Provinsi Maluku No.14/2005. Lalu ke atasnya berhulu pada sebuah payung hukum, undang-undang (UU) tentang pemerintahan daerah: UU  No.32/2004.

Sementara UU No.32/2004 tersebut oleh beberapa cendekiawan maupun pemerhati masalah perdesaan—bahkan sudah berkali-kali Redaksi singgung dalam blog ini—tidak berpihak pada perdesan.

Perdesaan yang oleh berbagai kalangan diklaim dihuni sekitar 80 persen penduduk Indonesia dan sekitar 70 persen di antaranya penduduk miskin. (Simak HS Dillon, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dalam tulisannya “Kemiskinan dalam Kemerdekaan”, Media Online Gagasan Hukum, 20/8/2009: http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/08/20/kemiskinan-dalam-kemerdekaan /).

Kini, Redaksi berani pastikan bahwa ini bukan teori konspirasi.

Bahwa anggota dewan terhormat itu (apakah ada perbedaan signifikan antara integritas [sebagian] anggota sekarang dengan [sebagian] mereka dulu yang pernah dijuluki almarhum Gus Dur sebagai murid-murid TK?), bukan saja akan, tetapi sudah menelurkan sebuah payung hukum tentang pemerintahan daerah yang ternyata tidak berpihak pada perdesaan. Artinya juga tidak berpihak pada kaum tak berpunya.

Dan hari-hari ini UU No.32/2004 itu sedang digodok,  direvisi oleh para wakil rakyat itu. Redaksi harap-harap cemas. Pasalnya, dengan integritas babak belur (sebagian) anggota dewan yang—mengulangi tanya Redaksi di atas—“masih layakkah disebut kelemahan DPR RI?” itu, sebuah harapan revisi payung hukum yang berpihak perdesaan nyaris bak mimpi.

Artinya, harapan Raja NAK sebagai Kepala Saniri NAK dan bukan sebagai  “mitra kerja” Saniri, juga nyaris bagai mimpi.

Sementara peribahasa  “guru (perempuan) kencing berdiri maka murid (perempuan) kencing berlari”, integritas (sebagian) anggota Saniri pun seolah meneladani integritas (sebagian) sejawatnya di Senayan.

Bila di Senayan bermain pada angka sekian ratus juta bahkan miliaran rupiah, di NAK “hanya” pada jumlah 500 ribuan per bulan. Maksudnya, para anggota Saniri NAK itu menerima gaji sebesar itu dari kabupaten, soalnya mereka ditetapkan resmi oleh Bupati.

Maksudnya juga, (sebagian) anggota Saniri menerima “gaji buta” alias menerima uang sebesar itu namun tidak bekerja sama sekali. Lamun kebijakan Raja NAK untuk menindak praktik culas semacam itu, sampai hari ini, selalu kandas di kecamatan juga kabupaten. (Sebuah bukti lagi, ketidakberdayaan raja adat terhadap intervensi perpanjangan tangan pemerintah di negeri akibat perda yang tak berpihak perdesaan).

(Ironisnya lagi, penetapan para anggota Saniri itu, adalah hasil penggodokan—untuk tidak mengatakan direkayasa—penjabat kepala desa sebelum naiknya Raja NAK; yang semestinya batal demi hukum adat ketika Pemerintah NAK secara sah tegak kembali oleh perintah undang-undang pascareformasi. Dengan begitu seharusnyalah raja yang akan membentuk Saniri lewat mekanisme adat—seperti sudah disinggung di awal tulisan).

Dan seolah masih mengikuti peribahasa di atas, seperti halnya DPR mengkritisi presiden, (sebagian) angota Saniri “kencang” sekali mengkritisi bahkan berupaya keras mengatur kebijakan Raja NAK (hal terakhir ini sangat ditentang oleh adat yang menghormati lebih tua terlebih raja—lihat ulasan di awal tulisan).  Lebih-lebih (sebagian) mereka merasa layak bersikap “keras” lantaran perintah perda bahwa mereka adalah “mitra kerja” raja.

Tetapi ketika terjadi penyerangan Raja NAK di Rumah Raja, adakah Saniri NAK yang katanya “mitra kerja” raja itu, memberikan reaksi keras? Atau, saat mantan penjabat Kades yang juga pegawai kecamatan itu terang-terangan merampas raskin/rasdi (beras untuk keluarga miskin/berasbersubsidi) yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah NAK, adakah tindakan nyata dari Saniri NAK?

Sehingga, ketika sebuah negeri adat di kawasan asalnya Orang Ambon itu telah melanggar adat mereka sendiri—seperti, misalnya, yang terjadi hari-hari ini dengan Saniri NAK—Redaksi mengulangi tanya serupa seperti pada DPR RI.

Maka, integritas yang sudah babak belur—terlebih dari segi adat istiadat—(sebagian) anggota Saniri itu, apakah masih layak disebut kelemahan bahkan kelemahan  sebuah lembaga adat?  Sekali lagi, masih layakkah sebagai kelemahan Saniri NAK?

Saniri NAK lemah atau dilemahkan? (2)

Seorang pembaca yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengomentari “teori konspirasi” dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bernada serupa. Jawaban sang pembaca itu masih samar, Redaksi mencoba membuatnya lebih terang di sini.

Siapakah yang diuntungkan dengan kudeta merangkak penggulingan Soekarno?

Indonesia hari-hari ini setelah 4,5 dasawarsa seakan jalan di tempat, begitu jauh ketinggalan dengan, misalnya RRT, yang hanya sekitar 2 dasawarsa pascalompatan ke depannya Deng Xiaoping. Padahal mereka sempat mengalamai “masa-masa sulit” ketika Mao melancarkan “revolusi kebudayaan”  bahkan Deng dan keluarganya adalah salah satu korbannya secara fisik.

Kini, yuannya malah membuat uring-uringan (marah-marah dan menggerutu) dollar Amerika. Tetapi Tiongkok masih dianggap (sampai hari ini) “tidak demokratis dan anti HAM”. Sedangkan dengan membiarkan Hongkong dan Macau (setelah masuk RRT) tetap pada jalan “kapitalis”, bukankah ini sebuah “perilaku demokrasi”. Termasuk sebagian besar warga yang ratusan juta itu terangkat dari kemiskinan apakah itu bukan sebuah “wujud HAM”.

Indonesia hari-hari ini yang sangking (karena begitu) dekatnya dengan “Paman Sam & Rekan”, ikut-ikutan “berdemokrasi ria” ala sang paman tapi diikuti politik uang rentan konflik horisonal di tengah-tengah masyarakat yang belum makmur; tanpa disadari telah meninggalkan miliknya sendiri: “musyawarah mufakat”.

Ikut-ikutan pula membuka pintu lebar-lebar bagi para saudagar kaya untuk menjadi pejabat negara. Kasus maha pilu lumpur Lapindo di Porong, adalah sebuah contoh betapa tak tulus dan berbahayanya seorang birokrat  yang juga saudagar kaya—di tengah sangat lemahnya kontrol rakyat atas pejabat negara termasuk membela haknya sendiri yang asasi (mendasar) sebagai manusia. Hal yang sulit terjadi di Tiongkok yang konon anti hak asasi manusia itu.

Siapakah yang diuntungkan dengan DPR RI yang lemah?

Sang “murid” Petronas Malaysia yang kini makin mengungguli sang “guru” Pertamina (apakah di Malaysia ada pompa bensin Pertamina?), adalah salah satu dampak perundang-undangan minyak dan gas bumi produk anggota dewan terhormat itu.

Termasuk harga premium (oktan 88;Rp 4500/liter)—untuk angkutan umum dan ojek—yang terpaut hanya sekitar 1,7 kali lebih murah dari harga bensin di Amerika, Chevron (oktan 89; Rp 7725/liter; $ 3,25/gallon; 1 gallon 3,785 liter; kurs Rp 9000). Padahal kemakmuran (lewat indikator “PDB pendapatan per kapita”) Amerika sekitar $ 47.000 sementara kita katakanlah bakal menembus $3.000 atau terpaut sekitar 15,6 kali lebih rendah!

Logika sederhananya. Bagaimana mungkin Shell, Total atau Petronas akan membuka pompa bensin di Jakarta, kalau harga bensin masih murah meriah alias disubsidi. Makanya, subsidi bahan bakar minyak itu kerap dikampanyekan “merugikan negara”. Tetapi berapa banyak uang rakyat yang di bawa keluar oleh perusahaan-perusahaan minyak asing itu, Redaksi terpaksa harus mengatakan: tak bakal ada kampanyenya!

Lalu, siapakah yang diuntungkan dengan perdesaan Indonesia yang tidak makmur?

(Ketidakmakmuran sebagai konsekuensi logis perundang-undangan tentang pemerintahan desa produk dewan terhormat yang tidak berpihak perdesaan itu).

Bayangkan bila yang terjadi sebaliknya: perdesaan yang  makmur! Maka (berdasarkan tulisan HS Dillon di atas) 80 persen penduduk Indonesia akan makmur termasuk hilangnya kemiskinan dari 70 persen di antaranya itu.

Sementara pernyataan sangat masuk akal, bahwa kemandirian secara ekonomi adalah denyut jantung kemakmuran (simak Al-hadj.com http://www.alhadj.com/ind/default.php?part=article&id=648).

Maka pada saat kemakmuran (80 persen penduduk Indonesia) itu dicapai, pihak asing tetap saja bisa berjualan di sini tapi tentunya pada posisi “saling menguntungkan”. Sehingga bukan tidak mungkin pompa-pompa bensin asing yang mengeruk langsung uang rakyat itu, harus di kuasai Pertamina lagi  yang juga tentunya 100 persen milik republik tercinta ini.

Itu baru pompa bensin asing. Yang lainnya juga sudah barang tentu akan mendapat gilirannya. Termasuk, misalnya, tambang tembaga Freeport di Papua. Perusahaan asing pertama yang ditandatangani Soeharto sesaat setelah Soekarno tumbang pada 1967.

Mungkinkah?

Kunci jawabannya ternyata ada di perdesaan! Kebijakan negara tentang perdesaan!

Maka, mestinya sekarang kita paham mengapa Soeharto menghapuskan adat istiadat (termasuk di Maluku) pada 1979. Bahkan setelah Soeharto lengserpun, DPR RI menelurkan perundang-undangan yang tak berpihak perdesaan termasuk negeri adat.

Jadi kini, NAK sebagai salah satu dari sekian ribu desa di Indonesia, akan terkena imbasnya. Kewenangan, otonomi  Raja NAK atas NAK kudu dipreteli; salah satunya lewat Saniri NAK yang ber”mitra kerja” dengan Raja NAK.

Maka masihkah kita menyebut Saniri NAK lemah?

Catatan Redaksi: pewarta warga & bukan corong PNAK

Redaksi merasa perlu untuk menutup tulisan ini dengan sebuah catatan.

Pertama, ulasan di atas khsususnya terkait teori konspirasi, mungkin bagi sebagian pembaca dirasakan sebagai penyederhanaan masalah. Tetapi, Redaksi, sebagai sebuah jurnalis warga atawa pewarta warga (citizen journalist), inilah, di sinilah, beginilah sebuah model pewartaan warga.

Artinya, tulisan Redaksi di atas—termasuk seluruh tulisan dalam blog ini—diusahakan semaksimalnya tetap pada “koridor pewartaan warga”. Melansir warta, warita, kabar pada orang-orang negeri di manapun berada atas apa yang terjadi di negeri, digarap oleh sekelompok kecil anak negeri, dengan memegang teguh kebenaran, menjauh dari gosip atau kabar burung termasuk fitnah. Dengan gaya bicara “khas warga” yang “ceplas-ceplos” (terus terang, tak berbelit-belit). Termasuk menunjuk hidung penegak hukum yang mencoreng institusinya sendiri ketika berkiprah di negeri, misalnya.

Artinya juga, pewartaan yang berpusar pada negeri atau desa, tidaklah harus tabu mengangkat isu di tingkat nasional. Berkonsekuensi, tulisan cenderung “rasa” koran nasional (mungkin) sekelas Kompas, misalnya. Tulisan terasa “kurang gaul”, “terlalu tingi”, dan seterusnya.

Lamun, tidak ada maksud untuk gagah-gagahan. Kecuali bahwa, media pewarta warga ini sedang berupaya keras mengabarkan, membangun sebuah pemahaman, bahwa “Zaman Vlaming jilid 3” tak akan pernah terjadi.

“Zaman Vlaming ” atau “Hoamoal War” selama 5 tahun pada paruh abad ke-17 yang memporakporandakan, meluluhlantakkan sebagian kawasan asalnya orang Ambon.

Lalu “Zaman Vlaming jilid 2” kerusuhan Ambon memasuki abad ke-21. Menyebabkan rayat Kariu harus meninggalkan Leamoni Kamasune mengungsi 6 tahun lebih di Tihunitu.

Cukup sudah! Dan peringatan ini—untuk sebuah upaya “Zaman Vlaming jilid 3” tak ‘kan pernah terjadi—seperti ditengara beberapa jauhari (cendekiawan), salah satunya adalah lewat tegaknya adat istiadat.

Di samping adat istiadat di kawasan asalnya Orang Ambon yang telah mengakar ratusan tahun itu salah satu unsurnya yang menonjol adalah masohi (=gotong royong); sesuatu yang kompatibel (cocok) dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang sari pati perasannya adalah juga gotong royong. Maka bukan tanpa sengaja Soekarno menamai sebuah kota baru (1957) “Masohi”—kini ibukota Kabupaten Maluku Tengah, kabupaten tempat NAK bernaung. Sesuatu yang sepatutnya dibanggakan—orang Ambon.

Kemudian Soeharto yang menggantikan Soekarno menggusur secara legal praktik adat istiadat itu—nyaris 3 dasawarsa!

Kini, adat istiadat itu telah ditegakkkan lagi pascareformasi. Pemerintah NAK telah tegak kembali. Lamun perundang-undangan yang mengembalikan adat istiadat itu, ternyata sekaligus juga menelurkan aturan yang melanggar adat.

Ini harus dilawan! “Zaman Vlaming jilid 3” tak ‘kan pernah terjadi! Masohi harus ditegakkan. Bersama PNAK menyongsong Kariu Baru.

Kedua, bahwa pewarta warga ini bukanlah corong atau bagian dari Pemerintah NAK.

Keberpihakan mati-matian pada PNAK adalah sebuah konsekuensi logis saja sebagai anak negeri. Sehingga segala akibat atau risiko dari perwartaan yang dimaksud di atas, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Redaksi bukan pada Pemerintah NAK apalagi pada Raja NAK.

Media ini,  “Sebuah Jurnal Warga untuk Kariu Baru”, hanyalah salah satu saja dari berbagai pewarta warga orang Kariu lainnya yang cepat atau lambat pasti akan hadir meramaikan; seiring kemudahan yang disediakan oleh perkembangan pesat teknologi khususnya elektronik.




Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: