16 – Wawasan LK

OPINI

 

Os Tau Apa?

Sebuah Tawaran Menghilangkan Mitos

Bagian Pertama

Ilustrasi I

Dalam pembicaraan santai dengan seorang mantan pemain sepak bola nasional asal Maluku,  muncul ungkapan “Os tahu apa?” (Anda tahu apa?). Ungkapan yang penulis lontarkan dan langsung diamini oleh sang olahragawan yang kini berprofesi sebagai pelatih sepak bola.

Pasalnya, dalam pertemuan yang singkat itu, beliau sempat berkisah. Bahwa sekali terjadi, orang-orang Ambon, para mantan pemain sepak bola (termasuk dirinya) berkumpul. Mereka yang pernah malang melintang di tingkat nasional itu berinisiatif. Ingin berbagi pengalaman dengan persepakbolaan di Ambon. Mengembalikan kejayaan yang pernah diraih PSA (Persatuan Sepak-bola Ambon) zaman dulu.

Singkat cerita,  upaya itu kandas. Alasannya, ujar sang pelatih sepak bola kita ini, bahwa orang Ambon (di Ambon maksudnya—pen) itu “susah diatur” dan “merasa diri pintar”. Sehingga muncullah ungkapan yang menjadi tajuk utama tulisan ini.

Ilustrasi II

Ilustrasi kedua ini terus terang penulis peroleh tidak dari tangan pertama, malah tangan kesekian. Maka kebenaran dan keakuratannya pun patut dipertanyakan. Tapi, sejujurnya, penulis merasa  pas dengan “kabar burung” itu yang selama ini, katakanlah, mengganggu penulis.

Menurut sumber itu, terkisah satu dua orang Ambon mantan petinggi militer yang berdinas saat kerusuhan berkecamuk pascakejatuhan Suharto terlibat dalam sebuah kongko. Obrolan ala rumah kopi, sesama orang Ambon, penuh seloroh, dari hati ke hati. Para petinggi itu terus terang mengaku—pengakuan secara manusiawilah, istilahnya. Bahwa “katong ni orang Ambon seng mangarti politik.” (Kita ini orang Ambon tidak mengerti politik).

Artinya, penulis beranikan diri menyimpulkan dari pengakuan “sikap apolitis” itu. (apolitis bermakna tidak berminat pada politik, tidak bersifat politik; JS Badudu “KAMUS KATA-KATA SERAPAN ASING DALAM BAHASA INDONESIA” 2005—Red). Bahwa para petinggi itu sadar, mereka hanya sekadar menjadi “sekrup kecil” sebuah mesin politik. Mesin politik raksasa yang sedang berputar kencang oleh “tangan-tangan yang tak kelihatan”. Putaran yang meluluhlantakkan peradaban Maluku Tengah. Perusakan yang kualitasnya setara “zaman Vlaming” di abad ke-17 (lihat boks komentar pada 8-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Juni 2009).

Memporakporandakan kenangan indah masa kecil, remaja, pemuda. Melumuri tanah pusaka, makam para tete nene moyang dengan darah anak cucunya sendiri yang saling membunuh. Untuk apa? Yang mereka sendiri (waktu itu) tak paham.

Penulis akan kembali mengulasnya lebih lanjut

Bukti empiris di Kariu

Pada ilustrasi I di atas, tentu saja, masih perlu didukung oleh data (lewat sebuah penelitian, misalnya) yang lebih akurat lagi. Untuk sampai pada kesimpulan (salah satu) peringai, tabiat orang Ambon seperti dimaksud.

Sementara pada ilustrasi II, bagi penulis, sekali lagi, walau kebenarannya diragukan,  semangat atau greget yang dikandung dari kabar burung itu klop. Pas dengan apa yang sudah lama penulis (juga tentunya ada banyak orang) ketahui dari sejarah. Bahwa, bukan cuma orang Ambon. Rakyat Indonesia, khususnya para pemuda-mahasiswa, selama zaman Suharto sengaja dijauhkan dari politik.

Mahasiswa selalu saja dicekokin petuah bahwa tugas utamanya adalah belajar. Tidak usah “berpikir yang macam-macam”. Sementara para remajanya “disalurkan” lewat kegiatan Karang Taruna dilingkungan tempat tinggalnya. Para pemuda “disalurkan” lewat organisasi-organisasi pemuda yang tak “macam-macam”.

Langkah-langkah yang jelas-jelas sangat politis. Tapi bagi Suharto “bukan politis”—hanya lantaran menguntungkan (baca: mendukung) beliau. Politik bagi Suharto, adalah yang ia definisikan, versinya sendiri.

Perilaku para artis, selebriti yang ramai-ramai menjadi anggota legislatif di pusat maupun daerah hasil Pemilu 2009 misalnya. Ini, menurut hemat penulis, adalah salah satu peninggalan Suharto yang “apolitis” itu. Artinya, sebagian besar selebriti itu (tak seluruhnya tentu saja), maaf,  pertama-tama bukan berangkat dari kesadaran politik. Kesadaran yang seyogyanya beralaskan ideologi tertentu di kepalanya. Tapi lebih pada pemahaman politik versi Suharto itu. Plus incaran posisi atau tepatnya sebuah pekerjaan sangat menjanjikan bernama “politisi”. Jaga-jaga, antisipasi meredupnya ketenaran.

Makanya tidak heran, para selebriti itu menyerbu partai-partai besar yang sudah “jadi”. Tak penting ideologinya. Gonta-ganti partai pun tak masalah. Politisi itu untuk hidup!

Tetapi, di Negeri Adat Kariu (NAK), setidaknya ada dua peristiwa yang “mendukung”. Seolah merupakan bukti “empiris” tidak hanya dari ilustrasi I tapi juga ilustrasi II di atas. (empiris bermakna berdasarkan pengalaman terutama dari penemuan, penelitian, pengamatan; JS Badudu 2005—pen).

Pertama, masih ingatkah pembaca pada kisah Sekretaris NAK yang seng karja mar minta kepeng (tidak kerja tapi minta uang)? Seorang pejabat pemerintah negeri yang tak bekerja samasekali tetapi tetap bersikeras menuntut gajinya. (Simak 11-Kronik Leamoni Kamasune-14 Agustus 2009 bertajuk “Seng Karja Mar Minta Kepeng”).

Kedua, masih ingatkah pembaca pada ibu muda mantan Penjabat Kepala Desa (Kades) Kariu yang merobek-robek daftar nama para penerima BLT (bantuan langsung tunai)? Menghalang-halangi para petugas Kantor Pos Besar Kodya Ambon yang bertugas membagi-bagikan BLT itu. Sang ibu muda yang sehari-harinya adalah pegawai Kantor Kecamatan. (Simak 7-Kronik Leamoni Kamasune -14 Juni 2009 bertajuk “BLT dan Daftar yang Dirobek”).

Dua peristiwa di atas adalah fakta. Keduanya seolah merupakan bukti empiris dari ilustrasi I dalam keseharian di NAK. Bahwa perangai orang Ambon itu “susah diatur” dan “merasa diri pintar”.

Begitu pun tengara (sinyalemen, indikasi) penulis atas “sikap apolitis” pada ilustrasi II, seolah terbukti pula di NAK. Bahwa baik Sekretaris Desa maupun ibu muda mantan Kades jelas-jelas adalah pejabat pemerintah, pejabat politik pemerintah. Tetapi tanpa sadar telah mempraktikkan politik versi Suharto itu. Masing-masing merasa tindakannya bukan politis. Tapi justru sangat politis, fatal pula!

Ungkapan sinisnya, orang pemerintahan saja seng mangarti politik apalagi katong-katong (kita-kita) rayat biasa.

Mitos: “orang di negeri itu biasa begitu”

Sampai di sini, penulis perlu berhenti sejenak. Menjelaskan ke arah mana tulisan ini sebenarnya.

Dua ilustrasi di atas (bukan di NAK) yang seolah didukung dua bukti empiris di NAK, sengaja penulis lontarkan pada pembaca.

Maksudnya, lewat tulisan relatif pendek ini, penulis dalam kapasitas sebagai seorang jurnalis warga (citizen journlist) ingin menawarkan sebuah upaya-inspiratif. Artinya, upaya ini, karangan jurnalistik ini, adalah sebuah tawaran dengan harapan setidaknya dapat memberikan inspirasi bagi orang  lain—khususnya orang Kariu—untuk bertindak. Untuk berpraksis lebih lanjut.

Tawaran upaya-inspiratif itu, untuk mengurangi secara bertahap (syukur-syukur sampai tak berarti, sampai tingkat sangat minim) mitos bahwa “orang di negeri (NAK khususnya) itu biasa begitu”. Artinya, kalau orang di negeri itu “susah diatur” atau “merasa diri pintar” atau “berikap apolitis” itu sudah biasa. Sudah lumrah. Namanya juga di negeri bukan di kota, apalagi kota besar.

Padahal yang “sudah biasa” , “sudah lumrah” itu sejatinya adalah sesuatu yang tak benar. Jadi hal itu tak lain adalah dongeng atau mitos. (mitos padanan kata lainnya dongeng; Eko Endarmoko “Tesaurus Bahasa Indonesia” 2006—pen).

Dan bukan sebatas itu saja mitos dimaksud—setidaknya menurut hematpenulis—perangai lainnya, misalnya, yang tak sinkron dengan religiositas (iman, kesalehan, ketaatan; Eko Endarmoko 2006—pen) seseorang, mengumpat-umpat, memaki-maki, kurang “ringan tangan” (kurang sigap membantu orang lain) malah “panjang tangan” (tanpa rasa bersalah “mengalihkan” milik orang lain ke diri sendiri). Juga ketidakkejujuran.

Ada, katakanlah semacam krisis budi pekerti. Ada masalah dengan tata krama, perilaku individu yang mendasar.

Singkat kata, dari pengamatan penulis, ada masalah dengan integritas—di Leamoni Kamasune khususnya. (integritas memiliki padanan kata-kata seperti: kejujuran, ketulusan, kredibilitas, akhlak, fiil, kelakukan, kepribadian, moralitas,  perangai, perilaku, tabiat ; Eko Endarmoko, 2006—pen).

Mitos: bukan integritas orang modern

Dan mitos di atas sepatutnya menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bahwa atas nama negeri, desa, atas nama kampung, perilaku tak terpuji itu seolah boleh hidup. Malah hidup “berdampingan secara damai” dengan maraknya ibadah rentang sepekan di NAK!!!

Pengakuan seseorang bahwa ia beriman, beragama, perlu diikuti oleh “satu kata dan perbuatan”. Tak cukup hanya “permukaan” saja. Ini abad ke-21.

Orang yang beriman “secara senyap” tanpa heboh atau demonstratif (mengenakan kerudung dengan celana dalam menyembul dari balik ikat pinggang  di atas pantat ketika membungkuk, atau berkalung salib keluar dari rumah bordil, atau atas prinsip seperti domba di tengah-tengah serigala, hendaknya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati lalu bersekutu habis-habisan dengan pejabat korup, misalnya). Kaum “senyap” ini bersama mereka dari berbagai agama termasuk yang tak percaya pada Tuhan, kini sudah terbiasa duduk di ruang yang sama atas alas kemanusiaan dengan sokongan integritas tinggi. Seperti ajakan penyair Jalaluddin Rumi, yang puisi-puisinya paling luas dibaca di Amerika:

Datanglah sekarang siapapun anda

Datanglah tanpa kuatir bakal dibenci

Datanglah apakah anda seorang Muslim, Kristen, atau seorang Yahudi

Datanglah siapapun anda

Apakah anda percaya atau tidak percaya pada Tuhan

Pintu ini bukan sebuah pintu menakutkan

Ini adalah sebuah pintu itikad-itikad baik

(Saduran bebas penulis dari esai  Learning universal `Salaam’, a start to making peace on earth karangan Muhamad Ali, PhD, Asisten Professor Religious Studies Department, University of California, Riverside, termuat di harian berbahasa Inggris terbitan Jakarta The Jakarta Post, 24 Sep. 2009 )

Upaya-inspiratif ini yang penulis ingin tawarkan agar setidaknya menginspirasikan suatu tindakan menguranginya secara bertahap. Paling tidak, mitos itu menjadi tidak signifikan lagi dalam pergaulan, interaksi antar-rayat di NAK.

Namun di pihak lain, penulis sangat sadar betul. Ini bukan perkara enteng dan sudah berlangsung lama. Bahkan, dalam hitungan abad. Sehingga tawaran upaya-inspiratif penulis ini, bisa jadi, bagi banyak orang dianggap suatu kemustahilan.

Tapi, sekali lagi, yang penulis tawarkan sebuah upaya yang inspiratif. Mengingat memasuki abad ke-21 ini ada perkembangan teknologi luar biasa dalam komunikasi antarmanusia. Ada telepon selular, internet, parabola, misalnya. Hal-hal yang sudah pula bukan barang asing di NAK. Sehingga informasi dari belahan dunia lain mudah dan dicepat diakses. Cerita-cerita integritas berbagai manusia di berbagai penjuru dunia adalah segudang  inspirasi!

Rayat di NAK sebagai bagian dari Indonesia, dari dunia yang modern. Bahkan dunia yang konon memasuki pascamodern. Mitos di atas bukan integritas manusia modern.

Modern: bukan soal hidup di kota atau desa

Pasalnya, di abad ke-21 ini yang dicirikan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang dahsyat itu, modern itu tak selamanya identik dengan kota. Desa, negeri pun tak luput. Modern bukan soal hidup di desa atau kota—setidaknya yang penulis pahami khsususnya di NAK.

Apa yang ditulis seorang pendeta protestan tingkat nasional yang sering mencagun (muncul) dalam blog ini, seolah memperkuat pemahaman penulis di atas.

Masyarakat modern, tulis almarhum Pendeta Eka Darmaputera (dalam “Pancasila Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya,” 1991, hal. 149-150), juga bukan sekadar struktur-strukturnya. Masyarakat Modern, lanjut Eka, bersangkaut-paut dengan manusia-manusia yang berfikir, berbicara, dan bertindak secara “modern”.

Eka lalu mengutip tujuh pokok ciri manusia modern menurut Alex Inkeles: Ada seperangkat kualitas pribadi … yang menjadi ciri dari satu tipe manusia yang secara sahih (sah, valid—pen) dapat disebut memadai untuk  konsepsi yang akaliah (bersifat akal—pen) dan teoritis tentang manusia modern. Yang sentral dari ini adalah:

(1) keterbukaan terhadap pengalaman baru, baik antarmanusia maupun cara-cara baru dalam mengerjakan sesuatu…;(2) meningkatnya kebebasan dari kekuasaan tokoh-tokoh tradisional … dan bertukarnya kesetiaan kepada pemimpin-pemimpin pemerintahan, kejadian-kejadian di dalam masyarakat, serikat-serikat pekerja, koperasi-koperasi, dan sebagainya; (3) kepercayaan terhadap kemujaraban ilmu serta obat,  dan meningggalkan sikap pasif serta fatalisme di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dan (4) ambisi pribadi dan anak-anaknya untuk mencapai sasaran jabatan serta pendidikan yang tinggi.

Orang-orang yang mencerminkan ciri-ciri tersebut (5) ingin agar orang selalu tepat waktu dan memperlihatkan minat terhadap perencanaan yang cermat bagi semua yang terjadi di dalam kehidupannya.

Juga merupakan ciri adalah (6) memperlihatkan minat yang besar dan mengambil bagian yang aktif  di dalam kejadian-kejadian di dalam masyarakat dan politik setempat; dan (7) berusaha dengan penuh semangat untuk tidak ketinggalan berita yang penting secara nasional maupun internasional daripada berita-berita olah-raga, atau kejadian-kejadian yang betul-betul setempat.

Penggalan tulisan Eka yang penulis “comot” di atas, hendaknya pembaca budiman maklumi sebagai salah satu paragraf dari sebuah buku yang membahas secara ilmiah Pancasila. Buku yang menurut Eka sendiri (di Kata Pengantar) adalah bentuk yang lebih ringkas dan sekaligus sebagai penulisan ulang dari disertasinya yang berjudul “Pancasila and The Search For Indentity and Modernity, A Cultural and Ethical Analysis.” Disertasi yang menurut Eka ditulis untuk dan telah dipertahankan di hadapan publik akademis dari Pd.D. Joint Graduate Program Boston and Andover Newton Theological School, pada tahun 1982.

Penulis sangat berharap pembaca budiman dapat berkesempatan membaca buku yang sangat berharga itu. Buku yang dimaksudkan Eka … sebagai memungkinkan pemahaman yang lebih proposional terhadap Pancasila, sebagai titik tolak bagi pengamalannya secara positif, kritis, kreatif dan realistis…sebagai awal dari suatu proses yang harus berlanjut.

Perubahan: struktural vs mentalitas

Tetapi begitu tawaran upaya-inspiratif menghilangkan mitos ini dilontarkan, penulis serta merta berhadapan dengan sebuah persoalan di bidang ilmu sosial, yakni: perubahan. Dan persoalan perubahan (to change) bagi para ahli ilmu sosial itu sendiri, khususnya di Indonesia, sejak dua setengah dasawarsa lalu telah menimbulkan perdebatan seru.

Adalah Dr. Arief Budiman, seorang sosiolog terkenal, dosen Universitas Satya Wacana Salatiga, melontarkan gagasan “perubahan struktural” bagi Indonesia. Gagasan inilah yang menghebohkan para ahli ilmu sosial Indonesia waktu itu—dan masih aktual dan relevan sampai saat ini, setidaknya menurut penulis.

Intisari gagasan itu dapat kita simak dari sebuah tanya-jawab majalah Prisma dengan Arief Budiman di bawah tajuk “Ilmu-ilmu Sosial Indonesia A-historis.” (Prisma No.6, Juni 1983, http://www.geocities.ws/ekonomipolitik/ekopol/ariefb_ahistoris.html).

Kehebohan itu, yang penulis tangkap dari wawancara dimaksud, ketika Arief menawarkan perubahan dengan pendekatan struktural atau pendekatan historis (sejarah). Sementara para ahli ilmu sosial Indonesia (waktu itu) berpegang pada pendekatan perubahan mentalitas atau pendekatan ahistoris (bukan sejarah).

Terus terang para pembaca budiman,  penulis sendiri kesulitan memahami secara cepat dan tepat wawancara majalah Prisma dimaksud. Karena sepengetahuan penulis (seperti juga sudah disinggung secara tak langsung dalam wawancara itu), ini menyangkut perdebatan para jauhari (cendekiawan) tentang ide-ide “besar”. Yakni, tentang ideologi, paham, ajaran atau sistem yang disebut kapitalisme dan sosialisme.

Dan memang pada Seminar Nasional Kualitas Manusia Dalam Pembangunan di Palembang pada Maret 1984, Arief menyampaikan makalah yang lebih khusus menyoalkan kedua paham tersebut. Di bawah tajuk “Menciptakan Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik, Masalah Ilmu Sosial dan Proses Regenerasi”, Arief  dalam makalahnya ini sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia saat itu (tahun 1984—pen) sedang mengikuti sistem kapitalisme. Karena itu Arief lalu melontarkan gagasan untuk menggantikan sistem kapitalisme dengan sosialisme.  Sistem yang, menurut Arief, dinyatakan secara kuat pula dalam ideologi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Kembali ke wawancara Arief dengan majalah Prisma. Perdebatan itu sendiri menurut penulis, di samping menyoal isu yang tergolong langka tahun 80-an itu, sisa-sisa trauma peristiwa 1965 masih menggelantung. Terlebih, paham sosialisme yang digagas oleh Karl Marx-Friedrich Engels dan dikembang-terapkan Lenin (melahirkan negara Uni Soviet pada 1917, yang salah satu pecahannya sekarang adalah Negara Federasi Rusia—nyaris menyamai kejayaan Uni Soviet), secara hukum Indonesia dilarang sampai hari ini (Tap MPRS XXV Tahun 1966 Tentang Pembubaran PKI/Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme).

Gus Dur alias KH Abdurrachman Wahid salah seorang cendekiawan muslim yang diperhitungkan, ketika menjabat sebagai Presiden RI (1999-2001) pun telah mengusulkan pada MPR (April 2000)  untuk mencabut peraturan tersebut. Tapi ditolak oleh MPR. (http://gusdur.net/Berita/Detail/?id=139/hl=id/Gus_Dur_Tap_XXV_MPRS_1966_Bertentangan_)

Meski begitu, bagi penulis, apa yang dikemukakan Arief dalam wawancara itu terlalu penting untuk diabaikan. Artinya, kalau bicara perubahan masyarakat—mitos di sebuah NAK yang relatif kecil sekalipun—suka tidak suka, pendekatan historis itu perlu dipertimbangkan. Di samping masukan dari tinjauan budaya seperti yang dikemukakan Eka di atas.

Soalnya lagi, apa yang Arief kemukakan tentang pendekatan sejarah itu setidak bagi penulis cukup masuk akal. Coba kita simak.

Pertama-tama, saya percaya kepada satu sejarah yang teleologis (bermakna ajaran bahwa semua kejadian [gejala apa saja] terarah ke satu tujuan; Badudu 2005—pen).

Pertama analisis sejarah dulu. Saya percaya sejarah itu bergerak ke titik tertentu, misalnya dari A ke Z. Mungkin dari A itu berbelok-belok (ber-zigzag) ke mana-mana. Gerak menuju tujuan itu bisa dihindarkan, bisa ditunda, bisa dipermainkan, tetapi akhirnya mesti ke sana. Maka titik itu satu titik progres (kemajuan, perkembangan; Eko Endarmoko 2006—pen) bukan siklus—jadi progres ke arah sesuatu yang lebih baik.

Dengan begitu tugas ilmu membantu proses sejarah itu. Dengan demikian berarti pemihakan. Tentunya yang diperdebatkan adalah apakah analisisnya betul?

Ilmu yang tidak berpihak, tanpa melihat progres sejarah itu, suatu ilmu yang kurang dekat dengan realitas dan karena itu tidak punya visi ke mana masyarakat ini mau diarahkan. Saya tidak setuju pada netralitas ilmu karena ilmu seperti itu tidak punya visi. Tidak tahu arahnya ke mana. Akibatnya ia hanya menjadi permainan orang-orang yang punya vested interest (kepentingan pribadi—pen).

Atau Arief berucap di bagian lain wawancaranya. Kesimpulan bahwa sejarah itu teleologis didasarkan pada satu analisis yang kuat juga.

Kalau sejarah saya anggap menuju kepada masyarakat yang sosialistis, itu bukan suatu lompatan, tetapi saya melihat berdasarkan analisis sekarang bahwa kalau masyarakat ini tidak dikontrol maka suatu saat ketika energy resources (sumber-sumber daya energi—pen) makin sedikit, pemakaian tidak akan seimbang. Ada orang yang memakai terlalu banyak, sebagian orang tidak punya sama sekali, dan akibatnya bencana akan tiba lebih cepat dari ramalan.

Tetapi bila energi itu dibagi-bagi, mungkin kita lebih makmur. Kalau melihat begini akhirnya nanti semua orang menyadari akan keterbatasan resources. Kesadaran akan keterbatasan resources ini menimbulkan tekanan kepada perusahaan swasta ke arah penggunaan sumber-sumber alam dan sebagainya yang lebih sosial. Karena resources itu lebih sedikit jumlahnya maka akibatnya mesti ada suatu proses menuju kontrol bersama. Milik pribadi akan hilang. Bukan karena gerakan apa-apa, tetapi pada suatu saat mesti hilang karena survival manusia dipertarungkan di sana.

. . . Kalau sejarah itu tidak akan bergerak kepada ini, maka manusia akan hancur. Maka dari itu orang-orang sekarang perlu mentransendenkan (melampaui-bataskan-pemahaman—pen) situasi, mencoba mempengaruhi atau mengarahkan sejarah itu demi survival (kelangsungan hidup—pen).

Jadi kalau kita tidak bergerak ke masyarakat sosialistis, kalau ini tidak tercapai, negara bisa hancur. Dia hancur atau dia maju ke sana. Usaha ilmu pengetahuan adalah mencegah terhalangnya proses yang natural ini. Saya percaya bahwa satu kontrol bersama terhadap sumber-sumber alam kita itu satu keniscayaan; bukan suatu kepercayaan belaka tetapi hasil suatu analisis.

Masih dengan Arief yang mengomentari budaya.

Kalau konsepsi kita selalu pada analisis antropologi (ilmu tentang manusia khususnya asal usulnya, bermacam-macam bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau; Badudu 2005—pen) tentang nilai, yaitu bahwa yang mempengaruhi manusia adalah nilai-nilai budaya, maka akhirnya kita melihat satu nilai budaya yang tidak berubah menurut perubahan historis.

(Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: