42 – Wawasan LK

Opini Redaksi

Kariu: Sebuah Indonesia Kecil

Pemelajaran dari Penyerangan Raja di Rumah Raja

Polisi Lemah, Wakil Rakyat/Saniri Lemah, Gereja Juga

Bagian Ketiga: Gereja Lemah atau Terlampau Gemuk/Kurus?

Tulisan Bagian Ketiga ini adalah tulisan terakhir dari tiga rangkaian tulisan yang dimuat berturut-turut sejak pengeposan  pada September 2010—kurang lebih sebulan setelah Penyerangan Raja di Rumah Raja. Karena itu tajuk utama rangkaian tulisan ini pun serupa; dibedakan hanya pada sub judul Bagian.

Lamun  sub judul pada Bagian Ketiga ini—seperti tertera di atas—agak berbeda dengan sub judul dua tulisan sebelumnya. Kali ini, dalam menyoal Gereja terkait Penyerangan Raja di Rumah Raja,  Redaksi merasa lebih pas bertumpu pada pandangan jauhari (cendekiawan), teolog Kristen Protestan almarhum Pdt Eka Darmaputera. Pandangan Pdt Eka yang pernah disinggung salah seorang anggota Redaksi dalam tulisannya yang pernah mencagun (muncul) di blog ini.

Otokritik dan rekomendasi

Di samping dengan memertanyakan “Gereja Lemah atau Terlampau Gemuk/Kurus?”, Redaksi menempatkan diri pada koridor yang sama dengan sang penulis.

Tulisan ini, tentu saja bukanlah dalam koridor  keimanan meski yang dibicarakan adalah gereja. Sehingga ketika penulis mengutip pemikiran Eka Darmaputera, seorang pendeta yang melayani sampai akhir hayatnya di Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat (GKI Jabar) Jl. Bekasi Timur, Jakarta Timur, adalah dalam koridor yang sama. Eka, dalam tulisan ini, penulis tempatkan sebagai jauhari (cendekiawan) teolog Kristen Protestan sejajar dua tokoh sebelumnya politisi Johannes D. de Fretes (Om Nani) dan antropolog Dieter Bartels. Ketiganya adalah tokoh-tokoh kelas dunia, di mata penulis.

Malah, penulis sebut sebagai “otokritik” (kritikdiri) dari Eka, lantaran tulisannya  yang penulis kutip…berikut ini.

…Bahwa tidak jarang sikap hidup Gereja-gereja kita juga seperti katak di bawah tempurung itu. Menutup diri terhadap persoalan dunia luar yang lebih luas, dan membiarkan diri terlarut dalam persoalan dalam yang tak habis-habisnya. Membesar-besarkan persoalan yang kecil, sebaliknya meremehkan persolan yang besar. Ini memang dapat dimengerti. Kalau gereja memang hanya bekerja memuaskan selera anggota-anggotanya, sampai kapankah ia pernah akan terpuaskan?

Bukan saya hendak mengatakan bahwa persoalan itu tidak penting. Atau memberi kepuasan kepada anggota-anggota gereja itu tidak perlu. Saya tidak mengatakan hal itu. Tetapi, soal yang besar ialah bahwa Gereja sering lupa apakah sebenarnya tugas pokoknya berada di dunia ini. Ia tidak lagi menghayati hakikat dirinya sebagai pelaksana misi Allah untuk dunia ini, sebagai penyalur kasih Allah untuk dunia ini.

…Yesus mengatakan, bahwa hanya orang bodohlah yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang (takaran atau ukuran untuk beras misalnya; 1 cupak = ¼ gantang—pen) Padahal, mestinya pelita diletakkan di atas kaki dian ( pelita—pen), supaya ia dinikmati oleh seluruh ruangan.

Tapi sayangnya yang bodoh itu yang sering kita lakukan. Kita menutup dian itu hanya untuk kita nikmati sendiri, tanpa sadar, pelita itu sebentar saja akan padam karena kekurangan udara.

Soalnya bagi kita, sekali lagi, ialah soal mendahulukan apa yang harus didahulukan, mengutamakan apa yang harus diutamakan. Bukan supaya Gereja terlampau gemuk sehingga sukar bergerak. Bukan juga supaya Gereja terlampau kurus, sehingga tidak mampu bekerja. Tetapi, supaya terang itu bercahaya di depan orang, supaya dunia melihat perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapa di sorga.

(Dikutip dari: 6-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Mei 2009 “Gereja Kristen Putih” https://kariuxapakabar.wordpress.com/kronik-leamoni-kamasune-14-mei-2009/wawasan-leamoni-kamasune/ ; garis bawah oleh Redaksi).

Jadi, sekali lagi. Tulisan Redaksi ini juga pada koridor yang sama itu, bukan dalam koridor keimanan atau teologia. Sehingga, pertanyaan sub judul Bagian Ketiga di atas “Gereja Lemah atau Terlampau Gemuk/Kurus?”,  bersandar  pada “otokritik” bagi Gereja. Otokritik dari seorang pendeta. Dan juga—nanti berikutnya di bawah—ketika Redaksi mengangkat “rekomendasi” dari sebuah karya ilmiah, itu pun masih dalam koridor yang sama pula.

Gereja dan Penyerangan Raja

Hanya lepas sepekan setelah Penyerangan Raja di Rumah Raja itu, pihak Gereja—dalam hal ini sub bagian dari Gereja: Panitia Pembangunan Gereja—mendatangi Raja Negeri Adat Kariu (NAK).

Dari informasi yang Redaksi peroleh lewat sebuah sumber terpercaya, inti pembicaraannya, panitia meminta Raja NAK lebih membantu dan berpartisipasi dalam pembangunan gereja baru (lagi) itu. Masih ditambah, agar Pemerintah NAK bersatu dengan Gereja dalam pembangunan NAK! Dan, sama sekali tak disinggung sedikit pun perkara Penyerangan Raja di Rumah Raja!

Informasi ini, setidaknya bagi Redaksi, biking takajo batul (membikin terkejut betul)! Betapa tidak, Raja NAK diserang di kediamannya sendiri Rumah Raja oleh seorang anak negeri, preman kampung pula. Yang bila Raja NAK terpancing meladeni—untuk membela diri sekali pun. Maka, sang raja yang akan dijebloskan dalam tahanan polisi dan bukan si preman kampung itu! Ini bukan asumsi kosong, tapi berdasarkan fakta-fakta seputar peristiwa itu. (Simak 35-Kronik Leamoni Kamasune-14 Agustus 2010-I https://kariuxapakabar.wordpress.com/36-wawasan-leamoni-kamasune-14-agustus-2010-2/ ).

Dan ibarat darah yang mengalir dari luka di lengan sang preman kampung itu belum lagi kering, Gereja telah bertandang ke Raja NAK. Topik pembicaraan bukan moralitas, kerohaniaan jemaat. Tapi bicara fisik, gedung jemaat beribadah—yang baru, yang jauh lebih mewah menggantikan yang lama yang masih baru pula! Luar biasa!

Ditambah, Gereja seolah menempatkan diri di atas Pemerintah NAK, ketika mengajak bersatu dalam membangun NAK. Luar biasa!

Apakah Gereja NAK sengaja memanfaatkan Raja NAK yang sedang “limbung” pascadihajar si preman kampung itu? Hanya Gereja dan Tete Manis yang tahu!

Padahal, sejak awal naik ke pucuk pimpinan NAK hampir dua tahun silam, Raja NAK jelas-jelas telah mengeluarkan surat resmi untuk penundaan (bukan pembatalan!) waktu dimulainya pembangunan  gereja baru (lagi) itu. (Simak 1-Kronik Leamoni Kamasune-15 Maret 2009- I https://kariuxapakabar.wordpress.com/ kronik-leamoni-kamasune/ ).

Malah di blog ini salah seorang anggota Redaksi telah menurunkan 10 butir telaah yang paralel dengan sikap Pemerintah NAK dalam menunda pembangunan gereja baru (lagi) itu.

Silakan pembaca budiman, luangkanlah sedikit waktu untuk menyimak ke-10 butir dimaksud dalam 12-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Agustus 2009. “Opini: Menyoal Lagi Pembangunan Gereja Baru (Lagi), Setelah Negara (UU) Tak Berpihak pada Kariu, Akankah Gereja Juga?” (https://kariuxapakabar.wordpress.com/kronik-leamoni-kamasune-14-agustus-2009/wawasan-leamoni-kamasune-14-agustus-2009/ )

Redaksi tidak akan mengulangi lagi kesepuluh poin itu di sini. Hanya melengkapi sekalian menegaskan dengan dua hal berikut.

Pertama, Redaksi dengan segala maaf serta rasa prihatin yang mendalam, sulit untuk tidak mengatakan institusi keagamaan yang satu ini  di NAK ternyata tidak berbeda jauh dengan si Tukang Malawang yang memang riil ada di NAK.

Masih ingat pembaca, anekdot (cerita singkat menarik, lucu) orang Ambon tentang Tukang Malawang? Bahwa di Ambon itu banyak sekali tukang. Para ahli dalam berbagai bidang tertentu. Tetapi yang lebih banyak lagi adalah Tukang Malawang (Tukang Melawan) atau orang yang “ahli” melawan atau bersikap sangat tak patuh—Simak 39-Kronik Leamoni Kamasune-14 Oktober2010-I).

Kedua, dengan sikap Gereja—lewat Panitia Pembangunan Gereja—menghadapi kasus Penyerangan Raja di Rumah Raja, Redaksi mengulangi pertanyaan pokok dalam tulisan ini.

Gereja lemah atau terlampau gemuk/kurus?

Redaksi kembalikan pada pembaca budiman untuk menjawabnya.

Di lain pihak, rekomendasi berikut untuk GPM (Gereja Protestan Maluku)—tempat  bernaungnya Gereja NAK—yang Redaksi pungut dari sebuah tesis pascasarjana Strata-2 mungkin berguna. Mungkin bermanfaat dalam memahami zaman yang terus berubah khususnya ketika Gereja berhadapan dengan adat istiadat.

Sebuah rekomendasi

..Agama bukan sekadar pranata (institusi, lembaga—Red) Ilahi, tetapi agama juga merupakan pranata sosial budaya. Berdasarkan bingkai ini, diharapkan bagi gereja-gereja, khususnya Gereja Protestan Maluku (GPM), perlu memertimbangkan kembali cara pandang dan sikap yang  berbasis pada doktrin, khususnya konsep tentang ‘Tuhan’. Karena berdasarkan penelitian, masyarakat telah memahami Tuhan dalam konteks budaya mereka. Untuk itu, gereja harus mengetahui bagaimana cara menyatu dengan masyarakat setempat, mencari dan mendalami pengalaman religiositas (kesalehan, kepatuhan pada ajaran-ajaran agama—Red) masyarakat yang ada, kemudian mencari dasar relasi (hubungan—Red) manusia dengan Ilahi itu seperti apa. Ini merupakan tanggung jawab gereja, sehingga terhindar dari konflik antara Injil dan Adat yang sering menjadi wacana (dialog, diskusi—Red) perdebatan, mencari siapa yang benar dan salah

(Dikutip dari hal.116-117 tesis “Ritus Ma-atenu, Suatu Kajian Sosio-Teologis Terhadap Ritus Perlindungan Tete-Nene Moyang Kembali Eksis di Negeri Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku”, oleh Grace Alenda Prayer, mahasiswa Program Pascasarjana Magister  Sosiologi Agama untuk memeroleh gelar Magister Sains, diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Sosiologi Agama Universitas Satya Wacana, Salatiga, pada 2005—Red).

Dengan seolah main comot sepenggal tulisan dari sebuah tesis S2, Redaksi sekaligus ingin menegaskan ulang sepak terjang media ini sebagai hasil dari perkembangan teknologi.

Bahwa blog ini sebagai sebuah pewarta warga (citizen journalist), melakukan kerja jurnalis pada ruang/celah yang kemungkinan sangat besar tidak mungkin dikerjakan oleh media “besar” atau “arus utama” (main stream) baik lokal maupun nasional sistem on line sekalipun. Lamun, tetap berpegang pada sebuah etika yang bersandar pada integritas—yang dalam konteks NAK, juga pada penghormatan tete nene moyang.

Jadi, sekali lagi, dengan seolah main comot kutipan tesis di atas, berharap GPM di NAK  maupun pusatnya di Ambon, mudah-mudahan—setelah menyimak seluruh karya  Grace itu—tergerak, terinspirasilah setidaknya. Dan tentunya akan lebih bijak, tidak reaktif menganggap apa yang blog ini lansir jauh di atas “tanah” , pembicaraan “setinggi langgit”, dst.

Justru dari ulasan Redaksi di atas, ternyata ada lagi Tukang Malawang di NAK. Yang ironisnya adalah sebuah institusi yang, mengutip Pdt Eka di atas,  …Ia tidak lagi menghayati hakikat dirinya sebagai pelaksana misi Allah untuk dunia ini, sebagai penyalur kasih Allah untuk dunia ini.

Dan menurut hemat Redaksi, institusi dimaksud ini, dengan segala maaf, bukan saja terpaku pada “tanah”, malah, (sekali lagi) mengutip Pdt Eka, …bahwa tidak jarang sikap hidup Gereja-gereja kita juga seperti katak di bawah tempurung itu…

Leimena pahlawan, ASEAN & jaz dunia di Ambon

Pada saat tulisan ini sedang disiapkan, almarhum Dr J Leimena, ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia lewat Surat Keputusan Presiden No.52/TK/2010 sebagai Pahlawan Nasional. Penganugerahan—yang diusulkan oleh pemerintah dan masyarakat Maluku sejak awal 2010—dibacakan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi  Silalahi di Istana Negara, Jakarta, 11 November 2010. Demikian rangkuman Redaksi atas warita (berita) yang dilansir Antara News (11/11/2010 ) dan detikNews (14/11/2010).

Sebulan sebelumnya, di kota Ambon digelar dua acara (event) skala internasional “ASEAN Regional Media Workshop on New ASEAN and Its Cooperation with Dialogue Partners” (8-9/10/2010). Dan “Ambon Jazz Plus Festival” (8-10/10/2010). Warita yang Redaksi kutip dari JPPN.Nusantara (8/10/2010).

Redaksi blog ini—yang adalah jurnalis warga sebuah desa kecil berpopulasi tak lebih dari 2.000 jiwa—dengan sengaja menghadirkan ke hadapan pembaca budiman ketiga peristiwa “setinggi langit” itu.

Kenapa?

Pertama, dari pemahaman Redaksi, kerusuhan Maluku memasuki abad ke-21 itu, perlu ada tindakan konkret dari orang Maluku sendiri untuk mencegahnya tak terulang kembali. Tentu saja ada banyak upaya dan jalan yang sudah ditempuh. Ketiga peristiwa di atas, bagi Redaksi, adalah beberapa wujud tindakan konkret dimaksud itu.

Artinya, putera-puteri Maluku yang terlibat dalam proses pada masing-masing ketiga peristiwa itu, setuju tidak setuju adalah “pelobi tingkat nasional”. Mereka inilah, setidaknya Redaksi sangat berharap, akan memainkan peranan sangat strategis semacam itu ketika ada pihak-pihak tertentu bernafsu lagi menjadikan Maluku (istilah Redaksi) “Zaman Vlaming jilid 3”.

Kedua, dengan pemahaman atau tesis pada butir pertama di atas, Redaksi lewat blog ini, pada hakikatnya sedang melakukan hal serupa, hal yang setidaknya paralel. Sudah barang tentu, bukan dalam arena pelobi apalagi tingkat nasional.

Tetapi seperti disinggung di atas, sedang memanfaatkan celah kerja jurnalis yang tak sempat/mungkin dikerjakan pewarta “arus utama”. Kerja khas jurnalis warga untuk menarik perhatian para pengambil keputusan di tingkat nasional. Agar mereka, setidaknya “menoleh” pada sebuah desa bernama NAK.

(Redaksi bisa memahami betul, bila ada yang bertanya “Siapa Anda, yang dapat membuat mereka ‘menoleh’ ?” Redaksi dengan menyadari betul kemampuan dan keterbatasan diri, berupaya mencoba dan terus mencoba ikhtiar ini).

NAK, satu di antara 100-an Negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang sedang “bergumul” menegakkan adat istiadat—pacakembali dari 6 tahun lebih (!) mengungsi di Tihunitu. Adat istiadat yang oleh jauhari (cendekiawan) antropologi Dieter Bartels, dianalisis secara panjang lebar sebagai salah satu faktor internal kemungkinan menuju pada kerusuhan Maluku ketika kekerabatan pela telah memudar, merenggang. (Simak 6-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Mei 2009).

Singkat kata, blog ini tengah berupaya paralel dengan “para pelobi nasional” itu   mencegah terulangnya “Zaman Vlaming jilid 3”. Mendukung tanpa reserve/cadangan/embel-embel Pemerintah NAK yang berkomitmen kuat menegakkan adat istiadat di NAK.

Di samping, sebuah lagi urusan “setinggi langit”. Blog ini berupaya pula mengingatkan, bahwa dasar negara Pancasila itu perasan terakhirnya (=sari pati) adalah gotong royong. Gotong royong itu dalam bahasa Melayu Ambon: masohi; sebuah unsur penting dalam adat istiadat dimaksud. Sehingga bukan kebetulan Soekarno menamai sebuah kota baru ketika itu (1957) Masohi—kini ibukota Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan kata lain, tegaknya adat istiadat di NAK (juga di Maluku Tengah, di Maluku pada umumnya) adalah salah satu upaya konkret revitalisasi Pancasila. Yang bukan tidak mungkin, akan “mengembalikkan” Indonesia pada jati dirinya yang, meminjam sosiolog Arief Budiman, bukan social formation kapitalis (neoliberalis–istilah sekarang). (Mohon pembaca budiman meluangkan waktu menyimak 18-Wawasan Leamoni Kamasune-14 November-2009 https://kariuxapakabar.wordpress.com/17-kronik-leamoni-kamasune-14-november-2009/18-wawasan-leamoni-kamasune-14-november-2009/).

Pemerintah NAK dan blog ini

Bila blog ini mendukung tanpa reserve Pemerintah NAK,  tidak berarti blog ini corong atau milik dari PNAK. Atau kemudian disimpulkan pula PNAK berkebijakan “setinggi langit”–dalam nada negatif pula. Naif sekali cara berpikir begitu.

Mungkin ini yang Redaksi singgung di atas. Bahwa hal itu justru berangkat dari cara berpikir terlalu terpaku pada “tanah”, bagai katak dalam tempurung metafornya Pdt Eka itu.

Sehingga salah satu konsekuensi logis lainnya dari cara berpikir itu, PNAK dipandang sebagai pemerintah berikutnya setelah pemerintah desa.  Negeri dipandang sama  seperti desa. Sebagai ajang “proyek” dengan mengatasnamakan pembangunanan perdesaan; apalagi desa korban kerusuhan. (Masih ingatkah pembaca budiman, kloset jongkok yang harus dipasang sendiri oleh rayat Kariu yang akan menempati “rumah burung” pascakembali dari Tihunitu; sehingga terpaksa dijual dan “ber-BAB” di pantai lagi?).

Negeri “hanya sekadar” dikepalai oleh seorang “Raja”  dari mataruma prentah. Fungsi Saniri dipahami persis seperti yang dipaksakan peraturan daerah, sekalipun melanggar adat. Istilah-istilah adat yang digunakan sekadar pengganti istilah dalam Bahasa Indonesia. Padahal, ada perbedaan sangat prinsipil antara kedua sistem pemerintahan itu–terlebih keterkaitannya dengan institusi keagamaan.

Dengan begitu, dari pemahaman Redaksi, bila ada yang kebetulan tidak bisa, tidak mau mendukung PNAK tanpa reserve, seyogyanya tidak berkiprah apa-apa alias diam pasif. Ini hakikat adat. Lantaran setelah 3 dasawarsa adat istiadat dihapus Soeharto, banyak orang memandang adat malah dari kacamata “demokrasi” satu-suara-satu-orang. Padahal ada yang namanya musyawarah mufakat yang menjadi ciri kearifan lokal tidak hanya di Maluku saja.

Bagaimana mau ikut membangun NAK dengan tulus,  bila saat naiknya Raja NAK saja telah ikut menentang dengan sengit. Sampai perlu-perlunya untuk sebuah urusan “merancang dari tanah”, harus  lewat cara “setinggi langit”: menentang naiknya Raja NAK lewat media massa cetak lokal terbitan Ambon pula! Dan masih terus saja bergabung dalam barisan Tukang Malawang–sampe oras bagini (sampai saat ini).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: