30 – Wawasan LK

Opini

Mengapa UU No. 32 Tahun 2004 Penting?

Menyambut Hari Pattimura 2010

Bagian Pertama

Kawan penulis yang menghadiri sebuah diskusi panel menyambut Hari Pattimura 2010 di hotel berbintang empat, kawasan paling bergengsi Ibukota Jakarta, mengirim kabar lewat layanan pesan singkat (LPS/SMS). Tidak tanggung-tanggung, enam halaman.

Ternyata pesan itu menarik. Langsung saja penulis sunting total, lengkapi di mana perlu lalu dimuat di sini sebagai pembuka tulisan. Esensinya dipertahankan, tentu saja. Sekalian penulis ingin pula memeringati momen paling bersejarah bagi orang Ambon: Hari Pattimura.

“Tak satu pun panelis termasuk dari hadirin menyinggung adat istiadat orang Ambon. Khususnya terkait UU (Undang-Undang) No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (dengan perda-perda turunannya—pen) menandai diberlakukan kembali secara legal adat istiadat di Maluku Tengah.”

(Perda-perda/peraturan daerah turunannya yang dimaksud penulis adalah Perda Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dan di tingkat kabupaten, Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2006 Tentang Negeri. Dan Perda Kabupaten Maluku Tengah No.2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri—pen).

Di halaman dua LPS kawan penulis itu: “Padahal ke-6 orang panelis itu adalah para pakar. Malahan 5 orang adalah putera Maluku dan dua di antaranya profesor. Ada ekonom bank nasional milik negara, mantan pejabat tertinggi di Maluku, mereka yang mumpuni di bidang hukum, sejarah, sosiologi, serta wakil rakyat yang doktor pula.

Berlanjut: “Orang nomor satu di Provinsi Maluku yang berhalangan hadir pun mengirimkan pejabat terasnya membacakan sambutan beliau. Para mahasiswa dan pemuda asal Maluku pun ada.”

Di halaman 4: “Salah seorang professor  malah menyebutkan bahwa keperkasaan Indonesia adalah kuatnya daerah.”

”Professor yang satu lagi, menyinggung perihal menghilangnya integritas orang-orang Ambon. Faktor yang menghambat kemajuan di Maluku. Integritas yang dimaknai sang profesor: satu kata dan perbuatan.”

Kawan penulis itu mengakhiri LPS-nya: “Padahal penyelenggaranya, sebuah lembaga pusat penelitian untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Maluku, dalam pengantar diskusi telah meletakkan Pancasila pada posisinya.”  

Panasaran, penulis lalu menelepon kawan itu. Ingin konfirmasi soal adat dan UU terkait yang tak muncul dalam diskusi panel tersebut. Dia malah tersinggung, merasa LPS-nya tak dipercaya.

Penulis tercengang, taherang-herang (terheran-heran).

Pasalnya, penulis yang tak hadir, merasa tidak berkompeten menulis tentang diskusi panel itu. Tapi isu kembali ke adat yang tak muncul, penting dipersoalkan setidaknya bagi penulis sebagai orang Kariu. Dan tentunya bagi blog ini yang getol (giat) menyoal adat istiadat orang Ambon dan UU terkait tersebut dalam konteks NAK (Negeri Adat Kariu).

Makanya, tulisan ini mencoba menyoalkan taherang-herang-nya penulis itu. Penulis mencoba mengingatkan kembali mengapa begitu penting isu itu dibahas oleh orang Ambon sendiri. Apalagi menyangkut pembangunan Maluku. Pembangunan Maluku Tengah, NAK khususnya.

Mengapa penting? Keperkasaan Indonesia, keperkasaan desa/negeri

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Bambang PS Brodjonegoro di akhir tulisannya bertajuk “Menegakkan Tulang Punggung Perekonomian”: Apa pun program ekonomi yang diusung para capres dalam pemilu lalu, ujungnya adalah keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dari desa. (Simak 13-Wawasan Leamoni Kamasune-14 September 2009—pen).

Atau dalam satu kalimat, seperti dikabarkan kawan penulis di atas serta mengacu tajuk tulisan Prof Bambang, keperkasaan Indonesia, keperkasaan perdesaan.

Sementara di tanah pusaka orang Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, adat istiadat yang digusur Soeharto lewat UU No.5/1979 selama hampir tiga dasawarsa, telah diberlakukan kembali lewat UU No. 32/2004 berikut perda-perda turunannya itu.

Desa telah dikembalikan lagi menjadi negeri. Negeri yang nama lainnya “kesatuan masyarakat hukum adat” (Ps.2 Bab II Perda Provinsi Maluku No.14/2005). Termasuk di Leamoni Kamasune yang ditandai tegaknya PNAK (Pemerintah NAK) sejak akhir 2008 lalu.

Jadi, keperkasaan Indonesia, keperkasaan Maluku Tengah, ya keperkasaan negeri-negerinya.

Mengapa penting? UU No.32/2004 dan perda turunannya tak berpihak perdesaan (1)

Tetapi UU dimaksud juga penting, untuk  direvisi! Soalnya, perangkat UU dimaksud ternyata tak berpihak pada perdesaan. Pada pembangunan perdesaan.

Permerhati perdesaan Andi Erwing http://andierwing.blogspot.com/ misalnya, menampilkan tujuh hal dari perangkat UU dimaksud yang membuatnya tak berpihak pada pembangunan perdesaan.

Istilahnya Andi, perangkat UU 32/2004 itu menyingkirkan proses politik, sosial dan pemerintah desa itu sendiri. Hal yang sudah pernah disinggung dalam blog ini.  (Simak 10-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Juli 2009).

Sekadar menyegarkan ingatan. Penulis memuatnya kembali ketujuh butir dari Andi itu di sini, dengan sedikit suntingan.

1) Hilangnya Badan Permusyawarahan Desa (BPD).  Elemen strategis berkembangnya demokratisasi dan otonomi desa.

2) Kepala desa bertanggung jawab bukan kepada rakyat desa tetapi kepada bupati  melalui camat. Artinya hilangnya kedaulatan rakyat desa secara konkret.

3) Tidak ada lagi perlindungan kepada adat istiadat desa oleh undang undang.

4) Hampir semua pengaturan desa berada di Pemerintahan Kabupaten.

5) Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS). Jadinya administrasi pemerintahan desa secara tidak langsung dikendalikan oleh birokrasi pemerintahan di atasnya.

6) Sumber dana desa yang cukup konkret tetapi hak dan pengaturannya tidak jelas diberikan kepada desa.

7) Pengelolaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dibawah asuhan, bimbingan, kontrol dan arahan dari camat.

Maka sangat masuk akal. Bahwa Andi dalam solusinya antara lain meminta Mahkamah Konstitusi meninjau ulang perangkat UU dimaksud. Juga meminta Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) mengeluarkan perda yang menguntungkan perdesaan.

Singkat cerita, UU dimaksud berikut perda-perda turunannya perlu direvisi!

Mengapa penting? UU No.32/2004 dan perda turunannya tak berpihak perdesaan (2)

Dan ternyata, keseluruhan tujuh butir Andi itu, klop (cocok) dengan apa yang dihadapi PNAK juga Raja NAK secara dinas maupun personal. (Simak lagi 10-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Juli 2009).

Gonjang-ganjing yang menerpa Raja NAK selama ini, misalnya, bagi penulis sulit  dilepaskan dari faktor ketidakberpihakan tersebut. Sehingga mereka yang dirugikan (apalagi kalau bukan secara ekonomis alias kepeng/duit) dengan naiknya Raja NAK, akan memanfaatkan betul kondisi itu. Sadar tidak sadar. Kondisi ketidakberpihakan UU terkait oleh  pihak kecamatan dan kabupaten terhadap NAK itu. Raja NAK dengan mudah dilecehkan, disalahkan, dicaci-maki, bahkan diserang secara fisik—terutama oleh rayatnya sendiri.

Tuntutan terhadap Raja NAK agar bertanggung jawab atas gagalnya Proyek Bagan Ikan Mercy Corps (PIB MC) misalnya, adalah salah satu contoh. (Simak 28-Wawasan Leamoni Kamasune-14 April 2010—pen). Padahal, jelas-jelas PIB batal demi hukum adat. Suka tidak suka. Sebab PIB yang sebelumnya tidak melibatkan  Pemerintah Desa Kariu, setelah tegaknya PNAK (Pemerintah NAK) tidak bisa lagi. Raja adalah Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Adat.

PNAK yang menjalankan perintah adat, amanah para para leluhur pendiri NAK, orientasinya mutlak hanya  pada seluruh rayat Kariu. Bukan pada segelintir orang Kariu yang menggagas dan menangani sebuah proyek mengatasnamakan pembangunan desa. Mereka yang berpikiran jalan pintas, bersemangat proyek. Segelintir orang yang tak segan-segan memainkan isu politik-culas semasa maraknya kerusuhan: konflik agama. Menyudutkan PNAK seolah tidak mau bekerja sama dengan tetangga dusun muslim. Sungguh nekat! Juga sangat berbahaya!

Enam tahun lebih rayat Kariu terusir dari Leamoni Kamasune, terlalu mahal untuk kembali ditiup-tiupkan isu politik-culas itu. Apalagi oleh orang Kariu sendiri. Jang bagitu nyong, inga.

Tapi, di sisi lain, mereka pula yang paling getol bicara adat istiadat dengan semangat “demokrasi” ala “one-vote-one-man” Bukan dalam sebuah musyawarah mufakat di antara para tetua adat dalam suasana kental penghormatan kepada para leluhur. Hormat  pada yang lebih tua, mengasihi satu sama lain. Penuh eleng, takzim (amat hormat) akan Dia yang sudah lebih dulu mengasihi dan  berkorban.

Di sinilah, menurut hemat penulis, diskusi panel di atas luput membahas sebuah isu penting. Isu paling aktual yang tengah dihadapi negeri-negeri. Setidaknya seperti yang terjadi di NAK.

Isu yang—seperti tampak di atas—akan sampai pada ranah integritas juga. Dan bukan tidak mungkin, akan berlanjut pada revitalisasi (penyegaran) kembali adat istiadat orang Ambon.

Di sinilah, menurut hemat penulis,  salah satu tugas utama orang Ambon di perantauan. Di luar kampung halamannya, yang berada jauh dari negerinya. Yang sudah keluar dari “kungkungan tempurung sang katak”. Bahwa di luar “tempurung” itu ada begitu  beragam orang lain, yang jauh lebih hebat, jauh lebih tahu adat, juga sangat berwarna warni keimanannya. Religiusitas tak sebatas fisik lagi—yang sudah tak kompatibel dengan tuntutan zaman.

Perilaku kasar, bamaki-maki, baku pukul, itu zaman prau semang panggayo Bung. Ini zaman speedboat¸ telepon genggam, internet. Integritas tinggi sudah selayaknya. Aneh kalau tidak.

Dan bahwa yang namanya  Indonesia itu, yang NAK ada di dalamnya, ternyata memang masohi pijakannya. Bukan pertama-tama papalele (berjualan).

Jadi, belajar dari Pattimura, dengan beralas integritas tinggi, kita ingin mengembalikan tanah pusaka kita pada pemiliknya.: katong orang Ambon. Bukan pada para penjajah, bukan pada manusia-manusia macam Soeharto yang telah mengobrak-abrik adat kita selama hampir tiga dasawarsa. Cukup! (Bersambung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: