32 – Wawasan LK

Opini

Mengapa UU No. 32 Tahun 2004 Penting?

Menyambut Hari Pattimura 2010

Bagian Kedua—Habis

(Sekaligus Menyambut  5 Tahun Kembali dari Tihunitu: 6/6/10)

Cukup! Cukup sudah!

Zaman de Vlaming, Hoamoal War di pertengahan abad ke-17. Perang 5 tahun(!) yang memporakporandakan kehidupan orang-orang Ambon penghuni Jazirah Hoamoal, Seram Barat.

Kerusuhan Ambon memasuki abad ke-21. Perang sipil(?) lebih dari 5 tahun(!) yang juga memporakporandakan kehidupan orang-orang Ambon. Malah melanda sebagian besar dari seluruh negeri-negeri, desa-desa asalnya orang Ambon.  Negeri-negeri di Seram Barat, di pulau-pulau: Ambon, Haruku, Saparua.

Suda jua. Jang ulang akang lai! (Cukup sudah. Jangan terulang lagi!).

Tanah pusaka orang Ambon, orang Kariu khususnya harus dikembalikan kepada yang berhak.

Pattimura telah membuktikannya. Orang-orang Kariu yang gagah perkasa juga telah membuktikannya. Leamoni Kamasune yang nyaris hilang dari peta, akhirnya tegak kembali.  Rayat Kariu yang terusir sejak 14 Februari 1999 akhirnya toh kembali dari Tihunitu pada 6 Juni 2005.

Dan menimbang ulang hal ini, tak ada urusan sama sekali dengan balas dendam. Ini urusan “jasmerah”: “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”—seperti dikatakan Bung Karno.

Dari sejarah Pattimura, dari sejarah orang-orang Kariu semasa kerusuhan, ada pemelajaran (learning) di situ.  Bahwasanya ada sebuah semangat juang khas milik para leluhur kita: semangat kakehan.

Semangat juang para panglima perang hasil tempaan kakehan. Semangat pantang menyerah. Semangat juang atas dasar  cinta kebebasan dan kemerdekaan. Semangat tak ingin dijajah—oleh siapa pun dia. Entah kolonial Belanda entah Orde Baru yang menggusur adat istiadat. Atau pun Orde (Baru Jilid 2?) Pasca-kerusuhan yang masih juga tak berpihak pada perdesaan.

Mengapa penting? UU No.32/2004 semangatnya bukan masohi

Semangat kakehan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari adat istiadat orang Ambon yang masohi itu.

Masohi (gotong royong) yang diametris (berlawanan) dengan semangat papalele (berjualan). Yang terakhir ini, menurut pandangan penulis, bukan bagian dari adat. Tapi sebuah sebuah “jalan keluar alamiah” ketika orang-orang Ambon para leluhur kita yang berintegritas tinggi atas dasar adat istiadatnya itu harus “survive” (bertahan hidup) di sebuah dunia yang—suka tidak suka—didominasi semangat papalele. Sebuah dunia ketika para leluhur kita tak mungkin lagi “berbarter ria”, lantaran kepeng (uang) penggantinya. Bahkan kepeng telah menjadi komoditi, barang dagangan itu sendiri.

Sebuah dunia yang didefinisikan, dan dibuat nyaman oleh, untuk, dari kaum berpunya, para pemilik uang, para pengakumulasi modal. Salah satunya: kolonial Belanda. ‘Salah duanya’ Orde (Baru Jilid 2?) pasca-reformasi memasuki Abad ke-21 di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan hari-hari ini, seorang saudagar kaya raya yang juga menteri, ketua partai berkuasa semasa Suharto, sudah bukan rahasia lagi bisa memengaruhi sang presiden republik tercinta ini.

Tidak heran, setidaknya bagi penulis, mengapa UU No.32/2004 tak berpihak pada perdesaan. Lantaran pada dasarnya, semangat sejatinya memang bukan masohi, bukan kolektivitas. Bukan gotong royong. Semangat yang mendasari landasan hidup kita sebagai sebuah bangsa: Pancasila.

Atau dalam kalimat penulis, UU 32/2004 adalah induk payung hukum kembali ke adat istiadat tapi minus masohi.

Inilah pula salah satu sisi lain yang penting dari UU 32/2004 tapi luput dibahas oleh para panelis dalam diskusi panel tersebut di atas. Sangat disayangkan.

Padahal, bayangan penulis, ekonom bank milik pemerintah yang juga menjadi salah satu panelis perlu diberi wawasan, bersilang pendapat seputar UU dimaksud. Karena sebuah institusi perbankan salah satu misinya ya menyalurkan modal bagi masyarakat—perdesaan dalam hal ini. Tentu saja modal itu bukan hibah. Di sinilah persoalannya. Coba kita simak.

Seperti kita mafhumi bersama, di perdesaan, di negeri-negeri Maluku Tengah dalam hal ini, adat istiadat relatif baru ditegakkkan. Semangat masohi yang nyaris pudar selama tiga dasawarsa, mulai coba di tegakkan kembali. Meski terseok-seok oleh kendala UU dimaksud, toh jalan juga. Pasar Kariu yang hadir kembali, adalah salah satu contohnya. (Simak 30-Kronik Leamoni Kamasune-14 Juni 2010 pengeposan ini).

Pertanyaan penulis, apakah lembaga perbankan memang kompatibel (cocok) dengan situasi terkini di negeri-negeri asalnya orang-orang Ambon.

Apalagi perbankan sebagai salah satu instrumen perdagangan uang, atau perdagangan dari sebuah komoditi yang bernama uang.

Bagi penulis, sekalipun bank dimaksud adalah milik pemerintah, tetap saja tersisa sebuah pertanyaan besar. Apakah bank pemerintah dimaksud akan berpihak pada perdesaan? Soalnya negara sendiri tidak berpihak pada perdesaan lewat UU-nya. Lalu bagaimana perbankannya?

Sekali lagi, masalah-masalah ini yang sepatutnya didskusikan oleh para panelis. Karena, untuk kesekian kalinya penulis harus katakan, mengapa UU No.32/2004 itu penting—untuk dicermati dengan kritis. Kalau kita memang ingin berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan, pembangunan negeri-negeri asalnya orang-orang Ambon, NAK khususnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: