22 – Wawasan LK

Satu Tahun Pemerintah NAK

Kerinduan akan Adat vs Indonesia yang Kapitalistis

Sebuah Masukan untuk Raja NAK Bapa Emang

(Bagian Kedua-Habis)

Hal senada dengan Guru Besar Universitas Gajah Mada Prof Dr Miftah Thoha di atas (tulisan Bagian Pertama—Red), disampaikan oleh pemerhati perdesaan Andi Erwing:

Sekretaris desa secara bertahap diisi oleh PNS, dengan demikian administrasi pemerintahan desa secara tidak langsung dikendalikan oleh birokrasi pemerintahan di atasnya.

Apa yang ditulis Andi itu adalah salah satu dari tujuh butir yang disebutnya sebagai “Tujuh rincian UU No.32 Tahun 2004 yang mengeksklusi (menyingkirkan—Red) proses politik, sosial dan pemerintahan desa.” (Simak 10-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Juli 2009).

Dan, di Negeri Adat Kariu (NAK), bila pembaca menyimak tanggapan Redaksi atas komentar Henriette Soeparto pada tulisan Bagian Pertama itu, integritas sang Sekretaris NAK seolah membuktikan tengara (sinyalamen) kedua jauhari (cendekiawan) di atas itu.

Beliau yang seng karja mar minta kepeng (tidak kerja tapi minta uang). (Lihat 11-Wawasan Leamoni Kamasune 14 Agustus 2009). Atau istilah Henriette “makan gaji buta.” Ironinya, Raja NAK tak punya wewenang apapun untuk mengatasinya.

Ini sebuah temuan terang benderang di NAK—seperti disebutkan Andy—perihal pengendalian secara tidak langsung administrasi desa oleh birokrasi pemerintahan di atasnya. Birokrasi pemerintahan kecamatan-kabupaten, dalam hal ini.

Artinya, kewenangan Raja NAK atas administrasi NAK telah di-by pass. Sehingga, bagi penulis, kegagalan membangun perangkat administrasi Kantor Raja keliru bila dialamatkan melulu pada Raja NAK.

3). Sumber Dana dan Pengelolaan Pembangunan Negeri. Kepiawaian (kecakapan) Raja NAK menghadapi ketidakberpihakan-pada-desa dari para birokrat kecamatan-kabupaten terkait urusan: dana dan pembangunan negeri. Ini tanggapan ketiga penulis dalam konteks setahun Pemerintahan NAK.

Seperti diketahui bersama, ada berbagai program pemerintah (pusat) yang ditujukan pada desa.  Seperti BLT (bantuan langsung tunai), Raskin (beras untuk massyarakat miskin) atau PNPM-M (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri). Serta sumber dana desa lainnya seperti ADD (Anggaran Dana Desa).

Realisasi berbagai program serta anggaran tersebut di negeri-negeri Kabupaten Maluku Tengah, memang bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tetapi khusus di NAK, setidaknya bagi penulis, punya nilai tersendiri. Dan ini terkait kepiawaian Raja NAK. Mengapa?

Pertama-tama penulis kembali mengacu pada “tujuh butir rincian UU No.32/2004” dari Andi Erwing, khususnya butir 6 dan 7.

6) Sumber dana desa yang cukup konkret tetapi hak dan pengaturannya tidak jelas diberikan kepada desa.

7) Pengelolaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dibawah asuhan, bimbingan, kontrol dan arahan dari camat.

Dua butir ini adalah penjelasan gamblang dari sebuah undang-undang soal ketidakberpihakan-pada-desa dari para birokrat atasannya sang raja. Dalam hal ini menyangkut dana desa dan pengelolaan pembangunan desa.

Lalu keadaan di lapangan, di NAK, seolah merupakan bukti tengara Andi Erwing itu. Sang Camat (sekarang sudah non aktif) bersekutu dengan seorang stafnya yang (ironisnya) adalah orang Kariu, “mengangkangi” dana dan pegelolaan pembangunan desa dimaksud. Politik uang pun mengental. “Aroma” korup pun merebak. Di sinilah Raja NAK menunjukkan kepiawaiannya. Menunjukkan “kelas”-nya sebagai Raja Adat. Bahwa kepentingan rayat adalah prioritas pertama Raja yang dicalonkan mataruma prentah.

Hasilnya jelas: NAK bersama negeri-negeri di pantai Utara Pulau Haruku, program-program pemerintah pusat itu khususnya Raskin realisasinya lebih dulu ketimbang yang di pantai Selatan. BLT, PNPM-M termasuk ADD untuk NAK pun, sudah terealisasi.

4). Adat di NAK dan Kepolisian RI. Perlahan tapi pasti adat istiadat orang Ambon di NAK, tegak sudah. Ini tanggapan keempat penulis dalam konteks setahun Pemerintah NAK.

Di tengah-tengah perangkat adat yang belum sempurna (Saniri Negeri, para Soa Negeri, misalnya), Raja NAK berhasil menggelar Pengadilan Adat. Pengadilan dipimpin langsung oleh Raja NAK yang—sesuai adat—bertindak sebagai Hakim Kepala. (Simak 2-Kronik Leamoni Kamasune-14 April 2009 bertajuk Pengadilan Adat Pertama Digelar. Serta 4-Kronik Leamoni Kamasune-14 Mei 2009 bertajuk Berganti Rugi Lewat Pengadilan Adat).

Ada dua hal menarik dari Pengadilan Adat. Pertama, kedua pihak yang bertikai tunduk pada keputusan Pengadilan Adat. Kedua, pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) Kecamatan Pulau Haruku, ikut mendukung pengadilan itu.

Suatu hal positif. Kepolisian Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai sebuah institusi negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ikut mendukung salah satu perangkat adat itu.

Raja NAK telah membuktikan, bahwa sebuah perangkat adat istiadat orang Ambon itu, bisa tegak berjalan berdampingan dengan sebuah institusi modern sekalipun—bahkan sebuah institusi negara.

5). Gereja di NAK. Raja NAK tidak melarang namun menangguhkan pembangunan Gereja baru (lagi) di NAK. Sebuah keputusan yang tidak populer tapi tepat. Ini adalah tanggapan kelima penulis dalam konteks setahun pemerintah NAK.

Penulis tidak akan mengulangi lagi di sini alasan-alasan yang mendukung keputusan Raja NAK itu. Keputusan yang tepat di mata penulis. Pembaca silakan menyimak ulang tulisan-tulisan dimaksud.

Silakan tengok rubrik 6-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Mei 2009. Tulisan bertajuk Agama Kristen Putih. Minimal, saran penulis, simak otokritik dari almarhum Pdt. Eka Darmaputera.

Atau 1-Kronik Leamoni Kamasune-15 Maret 2009 yang bertajuk Pembangunan Gereja baru (Lagi).

6). NAK dalam NKRI. Raja NAK memiliki komitmen yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Dan NAK berada di dalam NKRI. Ini tanggapan keenam serta terakhir dari penulis dalam konteks setahun Pemerintah NAK.

Mataruma prentah NAK bila disimak sejarahnya, memiliki para pemimpin negeri yang tidak bersekutu dengan kolonial Belanda. Untuk tidak mengatakan menentang kaum penjajah itu.

Pemberian status “Pattih” pada Kepala Adat merangkap Kepala Pemerintahan NAK oleh pihak kolonial, adalah salah satu bukti. Sebab menurut Jacob W. Ajawaila (Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan, majalah Antropologi Indonesia Th.XXIV No.61 Jan-Apr 2000 hal.20) ada tiga jenis gelar. Yang berhasil memuaskan kepentingan Belanda diangkat sebagai “Raja”. Yang kurang berhasil sebagai “Pattih”, dan yang tidak berhasil sebagai “Orang Kaya”. (Meskipun dalam prakteknya orang Ambon menyebut pemimpin negeri dengan satu sebutan saja: Raja).

Bahkan Raja NAK sebelumnya, paman dari Raja NAK saat ini,  Marthin F. Pattiradjawane (Bapa Sie), dianugerahi Pemberian Tanda Kesetiaan, Ketaatan dan Pengabdian Jasa Pamong Desa oleh Pemerintah RI melalui Departemen Dalam Negeri RI tertanggal 5 Januari 1979 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Amirmachmud.

Pada surat keputusan pemberian dimaksud tercantum kata-kata “berjasa luar biasa atas usul Gub.Kdh” (maksudnya, Gubernur Kepala Daerah—pen).

Bapa Sie yang justru diangkat pertama kali menjadi Pattih Karioe oleh Resident van Amboina Frederik Hendrik Karel Brodhaar semasa pemerintahan Hindia  Belanda pada 14 Februari 1929. (Tepat 70 tahun kemudian NAK rata deng tana—Red).

Dan, sepengetahuan penulis, ayahanda dari Raja NAK saat ini, Hermanus Pattiradjawane, menjabat sebagai Residen Maluku atau Wakil Gubernur Maluku (1956-1961) ketika Bung Karno meresmikan kota baru bernama Masohi pada 1957.

Masa-masa ketika kota Soa Siu di Pulau Tidore menjadi Ibukota Provinsi Irian Barat (dengan Sulatan Tidore Zainal Abidin Sjah sebagai Gubernur pertama) yang sedang diperjuangkan untuk masuk ke dalam NKRI dari tangan Belanda.

Masa ketika Gubernur Maluku dijabat M. Djosan (1955-1960) yang menggantikan Johannes J. Latuharhary, Gubernur Maluku pertama (1950-1955). Serta semasa Gubernur Maluku dijabat Muhammad Padang (1960-1965). Berbarengan dengan Herman Pieters sebagai Komandan Daerah Militer Maluku dan Daerah Irian Barat (1956-1957) dan Komandan Kodam XV Pattimura (1957-1958).

Tentu saja “anak biologis” tidak otomatis adalah “anak politis”. Tetapi, setahu penulis, Raja NAK dalam berbagai kesempatan sempat marah besar kepada satu dua orang yang—disebutnya—masih bermimpi di siang hari bolong. Mimpi mendambakan terwujudnya gerakan separatis dari NKRI.

Karenanya, Raja NAK sangat sepakat sekali dengan apa yang ditulis Johannes D. de Fretes, seperti kutipan resensi bukunya yang pernah dimuat di blog ini (simak 3-Wawasan Leamoni Kamasune-14 April 2009):

Bagaimana mungkin kegelisahan dan kesulitan suatu kelompok manusia dapat dijadikan alasan untuk menentang ombak sejarah yang demikian dahsyatnya seperti yang terjadi sejak tahun 1945 ketika dimulai perjuangan-perjuangan bangsa yang terjajah?

…RMS adalah suatu fenomena terlambat yang merupakan penghalang, yang memutar kembali lonceng sejarah Maluku. Berarti juga memutarbalikkan sejarah Indonesia. Proklamasi RMS merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena olehnya terputus begitu saja hubungan kemanusiaan dan kebudayaan dengan suku-suku dari daerah lain.

Relasi dengan orang-orang Kei, Tanimbar, Tobelo, Ternate, Bugis, Jawa dan sebagainya, yang keseimbangannya justru hendak dicapai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat terhalang oleh adanya RMS.(Kebenaran Melebihi Persahabatan oleh Johannes D. de Fretes, hal.158-159)

Soalnya lagi, Raja NAK pernah berujar pada penulis, bahwa beliau tidak ingin kompromi sama sekali dengan soal “sensitif” yang satu ini. Sehingga siapa pun dia, bila cukup bukti, akan diusir dari NAK atau dilarang masuk NAK.

Penutup

Sekali lagi, penulis ingatkan bahwa Raja NAK yang dicalonkan mataruma prentah telah menjalankan roda pemerintahan NAK dalam satu tahun lebih. Ketika tekanan yang begitu berat dari perundang-undangan yang tak berpihak pada perdesaan. Sementara kerinduan akan beralakunya adat istiadat seperti dolo-dolo (zaman dulu) terganjal social formation Indonesia yang kapitalistis.

Sehingga rayat NAK yang telah lama dijauhkan secara legal dari adat istiadat orang Ambon, tak mudah untuk mengaktualisasikan adat dimaksud dalam kekinian. Walau adat telah diberlakukan kembali secara legal. Hal yang ditandai naiknya Raja sesuai adat.

Maka, setidaknya bagi penulis, pencapaian dan apa yang telah diupayakan Raja NAK selama setahun ini, tetaplah sesuatu yang berarti. Terlebih bagi rayat NAK, suka seng suka.


2 Tanggapan to “22 – Wawasan LK”

  1. ray Says:

    Tetap semangat ya Redaksi. Walau dengan keterbatasan blognya ternyata tetap eksis. Salam.

    Redaksi

    Terima kasih Bung Ray Sangga Kusuma Direktur Komunitas Djuanda (http://www.komunitasdjuanda.wordpress.com) atas komentar dan dukungan.

  2. ray Says:

    Salam hangat dari Komunitas Djuanda. Jika diperbolehkan kami ingin meminta tulisan Redaksi (khususnya di rubrik wawasan) untuk masuk ke dalam website jejaring kami, http://www.akumassa.org. Kami tunggu kabar dari Redaksi. Terima kasih.

    Redaksi

    Salam hangat pula buat kawan-kawan Komunitas Djuanda. Silakan saja dengan senang hati, jika ada tulisan di rubrik Wawasan Leamoni Kamasune yang ingin dimasukkan ke dalam website jejaring dimaksud.

    Seperti yang pernah disinggung dalam salah satu tulisan, tulang punggung ekonomi negeri ini adalah perdesaan. Sementara suka tidak suka secara legalitas, negara tak berpihak pada perdesaan. Termasuk perdesaan adat.

    Makin luas perhatian kita khususnya kaum muda pada perdesaan, berpeluang “memaksa” perundang-undangan itu direvisi. Lalu membuka jalan berikutnya bagi revitalisasi jati diri negeri ini yang sudah diset para founding father yakni Pancasila dan UUD 1945.

    Jati diri ini punya satu kata kunci: “gotong royong” atau dalam bahasa Ambon “masohi“. Masohi ini, mencirikan Indonesia itu, menurut pemikiran Arief Budiman, secara ideologi memiliki social formation sosialistis, dan bukan kapitalistis.

    Sehingga, sebuah upaya seperti pembentukan Ormas (orgnisasi massa) Nasional Demokrat baru-baru ini, minus revitalisasi jati diri yang bersocial formation sosialistis, bagi kami, dengan segala maaf, adalah kesia-siaan.

    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: