24 – Wawasan LK

Opini Redaksi Menyambut  Setahun

Blog kariuxapakabar.wordpress.com

14 Februari

Sebagian anak-anak muda di seluruh dunia, akan selalu mengenang tanggal 14 Februari. Pasalnya, ini adalah peringatan “Hari Kasih Sayang”. Peringatan yang lebih dikenal sebagai “Valentine’s Day” atau Hari Valentine (HV).

HV yang—menurut situs Wikipedia—sudah dirayakan sejak awal abad ke-19 di Eropa Barat—tepatnya di Inggris. Saling berkirim kartu, bunga, coklat, atau cindermata lainnya.

Di Indonesia pun tak terkecuali, setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir ini. Dan HV tak terbatas hanya pada dua sejoli yang dimabok cinta. Tapi juga berbagai kasih sayang terhadap orang tua maupun orang-orang yang kurang beruntung secara materi.

Di Leamoni Kamasune pun, tepat 81 tahun yang lampau, 14 Februari 1929, ada sebuah suka cita mendalam sebagai wujud konkrit dari kasih sayang terhadap orang tua dan  negeri. Soalnya, pada hari itu, anak muda bernama Marthin F. Pattiradjawane, ditetapkan oleh Resident van Amboina Frederik Hendrik Karel Brodhaar mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebagai Pattih Negeri Karioe. (Sebagai Raja, istilah yang lebih populer di kalangan rayat—Red).

Bapa Sie, begitu panggilan akrab beliau, telah rela meninggalkan pekerjaan yang ditekuni selama 3 tahun di Perkebunan Teh dan Kina “Kali Poetih”, Dampit, Malang, Jawa Timur. Memenuhi permintaan ayahandanya Jacob Amos Pattiradjawane: sebagai penerus kepemimpinan Leamoni Kamasune.

Bapa Sie yang selang 50 tahun kemudian, menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.25/1/2-2 tentang Pemberian Piagam Tanda Kesetiaan, Ketaatan dan Pengabdian Jasa Pamong Desa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1979 dan ditandatatangani oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Amirmachmud. Dalam surat dimaksud tercantum kata-kata “Berjasa luar biasa atas usul Gub.Kdh.” (Maksudnya, Gubernur Kepala Daerah—Red).

Dan Raja Negeri Adat Kariu saat ini, Bapa Emang (BE) alias Herman Pattiradjawane, keponakan langsung dari Bapa Sie, menghimbau rayat maupun masyarakat Leamoni Kamasune di mana pun berada untuk secara serentak berdoa dan mengheningkan cipta tepat pukul 06.00 pagi, Minggu, 14 Februari 2010. Dipimpin, lanjut Bapa Emang dalam himbauan termuat di milis pattiradjawane@yahoogroups.com tanggal 10 Februari 2010, oleh masing-masing Kepala Keluarga di rumah sebelum beraktivitas.

Satu hal yang penting dari Doa tersebut adalah betapa Allah tetap mengasihi anak dan Negeri Kariu, baik dalam suka maupun duka. Jadikanlah ini sebagai tradisi. Salam dalam Kasih Tuhan. Demikanlah BE mengakhiri himbauannya itu.

Last but not least, 14 Februari 2009 adalah pengeposan pertama blog ini yang beralaskan jurnalisme warga. Jadi, seperti tajuk teras di atas, menyambut setahun blog ini, berikut adalah beberapa catatan Redaksi atas peristiwa 14 Februari 1999 di Leamoni Kamasune.

Tak Kenal Maka Tak Sayang

Sub judul di atas, adalah ungkapan lama dalam Bahasa Indonesia. Dalam konteks di sini, maksud Redaksi, berupaya mengenali agak menukik peristiwa memilukan itu sebagai salah satu upaya untuk lebih mencintai Leamoni Kamasune.

Artinya pula, menurut hemat Redaksi, dengan sengaja melupakan atau menghindar untuk membicarakan peristiwa tersebut secara rasional (baca: dengan kepala dingin), kita sedang mengikuti langkah keledai terantuk batu yang  sama dua kali. Kita sedang tak mau belajar dari masa lalu. Ini bukan sesuatu yang baik sebagai mahluk yang bernama manusia.

Konsekuensinya, kita sebenarnya sedang mencintai Leamoni Kamasune secara membabi-buta. Pura-pura “tak berakibat apa-apa” dan “tak berusaha mengambil hikmah” dari peristiwa penyerangan maha dahsyat itu. Kita lalu merasa “nyaman” berlindung di balik ungkapan “jangan mengungkit-ungkit masa lalu”; atau “yang lalu biarlah berlalu yang penting ke depannya”; atau “itu urusan politik, politik orang besar, katong ni rayat biasa”.

Beberapa catatan itu sebagai berikut.

Satu. Perlu ditegaskan disini, bahwa beberapa catatan dari Redaksi ini jauh samasekai dari niat untuk mengganggu ketentraman yang sudah berlangsung memasuki tahun ke-5 sejak rayat Kariu kembali ke Leamoni Kamasune pada 6 Juni 2005.

Ini semata adalah dorongan atau hasrat dari mahluk yang menyadari harkatnya sebagai manusia dan bukan hewani. Akal yang dimilikinya akan sampai pada pertanyaan-pertanyaan  sederhana. Kenapa NAK diserang? Pelajaran apa yang dapat dipetik oleh yang menamakan atau merasa dirinya orang Kariu?

Dua. Justru dari catatan butir satu di atas, Redaksi yakin, orang Ambon sejati tak akan ngaruh dengan catatan semacam ini. Orang Ambon sejati, maksudnya, paham dan melaksanakan adat istiadat dalam konteks kekinian.

Orang Ambon sejati, dengan religiusitas/keimanan yang makin tebal berujung pada makin kokohnya integritas diri oleh sentuhan peradaban dunia modern (transisi ke pascamodern) lewat perkembangan dahsyat teknologi komunikasi, akan mengamini—ungkapan semacam—puisi Jalaluddin Rumi itu (simak 16-Wawasan Leamoni Kamasune-14 Oktober 2009).

Tiga. Penyerangan itu secara kualitas tak kalah dahsyatnya dengan peristiwa “de Vlaming” di abad ke-17, Semenanjung Hoamoal, Seram Barat.

Ironinya, “de Vlaming” adalah perbuatan brutal (sangat jelas) oleh kolonial Belanda. Sementara penyerangan NAK di Hari Kasih Sayang itu adalah perbuatan brutal yang tak jelas sampai hari ini, siapa otaknya.

Tapi Redaksi berani pastikan, bahwa NKRI dengan institusi penjaga dan penegak hukum/keamanan (tentara dan polisi yang masih tergabung dalam ABRI), ternyata tak mampu mengatasinya dalam waktu singkat. Buktinya: butuh 6 tahun lebih untuk rayat Kariu kembali dari pengungsian ke Leamoni Kamasune. Bagi Redaksi, terlalu lama untuk sebuah negara yang telah berusia lebih dari 60 tahun

Empat. Mungkin kita bisa berdebat tak habis-habisnya bila muncul pertanyaan apakah penyerangan atas NAK itu kebetulan atau bukan dengan peristiwa mundurnya Soeharto hanya beberapa bulan sebelumnya: 20 Mei 1998. Kejatuhan yang didahului Kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta, dan menyusul berbagai kerusuhan di beberapa daerah lainnya.

Tapi bagi Redaksi, hal yang sudah pasti: Soeharto dengan memberlakukan UU No.5/1979 membawa dampak langsung, adat istiadat orang Ambon, khususnya di Leamoni Kamasune, ikut tergusur. Maka Bapa Sie pun ikut tergusur pula dari NAK. Bapa Sie adalah Raja “terakkhir” secara adat istiadat di NAK.

Dan baru setelah Soeharto tak berkuasa, muncul UU No.32/2004 yang menggantikan UU No.5/1979 tersebut. Dampak langsungnya pada NAK: Bapa Emang, keponakan langsung Bapa Sie, naik menjadi Raja NAK. Melanjutkan estafet kepemimpinan Leamoni Kamasune secara adat.

Lima. Serupa seperti butir empat di atas. Mungkin kita bisa berdebat tak habis-habisnya bila muncul pertanyaan apakah UU No.32/2004 itu “semangat”-nya masih sama seperti UU No.5/1979 yang sejatinya tak pro-adat istiadat orang Ambon. Dengan pertanyaan logis berikutnya, apakah UU No.32/2004 itu memang dihasilkan oleh para pendukung (minimal bersimpati lantaran “diuntungkan”) Soeharto yang ternyata masih bercokol kokoh lewat para wakil rakyat di pusat maupun daerah (menghasilkan perda-perda).

Tapi bagi Redaksi, hal yang pasti, seperti sudah disinggung berkali-kali di blog ini, perundang-undangan dimaksud tak berpihak pada adat istiadat orang Ambon. Sebutan umumnya: UU No.32/2004 tak berpihak pada perdesaan.

Bukti yang gamblang: kendala terbesar BE Raja NAK dalam menjalankan roda pemerintahan, justru datang dari atasan langsungnya: Kecamatan. Keruwetan BE dalam mengurus program-program pemerintah pusat (BLT, Raskin, PNPM-M) misalnya, dengan mudah bisa ditelusuri asalnya dari Kantor Kecamatan. Tak terkecuali dalam membentuk perangkat-perangkat adat yang sudah lama tergusur itu.

Enam. Kembali, serupa seperti butir empat di atas. Mungkin kita bisa berdebat tak habis-habisnya bila muncul pertanyaan apakah gereja juga sama seperti NKRI tak berpihak pada perdesaan, pada pemerinah negeri adat. Dengan pertanyaan logis berikutnya, apakah gereja “terpancing” lalu serta merta meyakini betul bahwa penyerangan ke NAK itu adalah awal dari konflik agama.

Tapi bagi Redaksi, hal yang pasti, gereja di NAK tak tunduk sepenuhnya pada pemerintah adat. Bukti yang gamblang: penundaan gedung gereja yang baru (lagi) oleh BE Raja NAK, diabaikan dengan  berbagai dalih oleh pihak gereja.

Tujuh. Bila Redaksi seakan sinis terhadap NKRI, apakah lalu pro-gerakan separatis? Tentu saja tidak! Justru Redaksi berani pastikan bahwa ada bukti kuat di tangan kami.

Bahwasanya, para “preman kampung” yang baru sebatas “gerak-gerik” sudah mengaku diri aktivis gerakan separatis. Malahan ikut “menyemarakkan memersiapkan jalan” bagi meletusnya kerusuhan yang kambing hitamnya adalah “konflik agama”. Tidak heran tiba-tiba muncul singkatan yang bermakna “baru”: Republik Maluku Serani. (Serani bahasa Ambon untuk Agama Kristen—Red).

Otot yang menonjol, membuat otak tak lagi bisa berpikir waras. Kita pun bila tak awas, bisa ikut-ikutan jadi edan. RMS yang sudah lama almarhum bahkan hantunya sekalipun, tiba-tiba bisa dipercayai eksistensinya. Absurd!

Delapan. Sampai di sini, apakah pertanyaan pada butir satu di atas bisa dijawab. Kenapa NAK diserang?

Redaksi memberanikan diri, bahwa jawabannya ada dua.

Pertama, lunturnya adat istiadat di Maluku Tengah oleh gempuran legalitas yang dicanangkan Soeharto.

Meski Redaksi juga memertimbangkan analisis antropologis dari Dieter Bartels yang menyebutnya secara lengkap sebagai “beberapa penyebab bersifat internal”. Bahwa di samping legalitas yang menghapus pemerintah negeri adat itu, ada faktor-faktor “Kristenisasi” dan “Islamisasi”. Faktor terakhir ini, di NAK cukup kompatibel, ketika gereja mengabaikan pemerintah NAK soal pembangunan gereja baru (lagi).

Kedua, adanya pertarungan di tingkat elite (tepatnya kepemimpinan nasional) yang bagi Redaksi secara kasat mata di”representasikan” oleh perjalanan UU tentang perdesaan dari waktu ke waktu.

Khususnya, pasca-Soekarno dikup Soeharto, sekitar 5 tahun terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (luar biasa!—Red). Sampai ketika UU No.6/1969 membatalkan perundang-undangan perdesaan zaman Soekarno: UU No.18/1965 dan UU No.19/1965. Kedua UU yang oleh Andi Erwing disebut sebagai “Puncak berlangsungnya demokratisasi, kemandirian dan kemerdekaan desa.”

Kedua UU itu baru digantikan dengan terbitnya UU No.5/1974 yang dipertegas dengan UU No.5/1979 tersebut.

Lalu ketika pasca-Soeharto mundur, sebenarnya telah terbit UU No.22/1999 yang disebut Andi sebagai “Lebih-lebih para camat merasa kehilangan segalanya dengan adanya UU No.22/1999” atau “Maka dari itu tidak heran kalau UU No.22/1999 diganti UU No.32/2004 yang menghilangkan potensi dan kecenderungan desa mempunyai hak politisnya.”

Bagi Redaksi, suka tidak suka pertarungan itu adalah pertarungan ideologi. Ideologi NKRI, UUD 1945 dan Pancasila, yang sudah diset oleh para founding father, hari-hari ini, telah dikalahkan secara perlahan dan bakal pasti oleh kapitalisme. Social formation sosialistis (meminjam istilah Arief Budiman), yang berpeluang ditegakkan oleh ideologi khas NKRI itu, telah kalah meski belum telak. NKRI hari-hari ini, suka tak suka telah ber-social formation kapitalistis.

Namun masih ada kesempatan besar. Lantaran UUD 1945 dan Pancasila pra-amendemen itu adalah jati diri NKRI. Dan bangsa besar ini (populasi nomor 4 dunia, memiliki satu Bahasa, kekayaan alam dan budaya melimpah ruah) tinggal selangkah lagi untuk masuk kedalam kelompok BRIT (Brasil, Rusia, India, Tiongkok) versi Goldman Sach, asalkan pede (percaya diri) atas jati dirinya itu.

Dan adat istiadat orang Ambon (yang membuat Soekarno memberi nama sebuah kota baru Masohi [=gotong royong]; kini menjadi ibukotanya “kabupaten orang Ambon”) bukan saja kompatibel dengan jati diri khas NKRI itu. Malahan adat istiadat orang Ambon itu berkontribusi besar dalam ideologi NKRI tersebut.

Tidak heran Soeharto yang pro-kapitalisme  (untuk tidak mengatakan anteknya negara-negara kapitalis) dan yang mengkup Soekarno perlu-perlunya menggusur adat istiadat orang Ambon itu lewat UU No.5/1979.

Inilah, salah satu tantangan besar bagi anak-anak muda negeri ini, hari-hari ini. Persoalan besar bangsa ini bukan pertama-tama korupsi. Tapi jati diri NKRI sesuai ideologi yang digariskan sejarah yang seharusnya berada pada trajektori social formation sosialistis bukan kapitalistis.

Sembilan. Terakhir, pelajaran apa yang dapat dipetik dari peristiwa 14 Februari 1999 di NAK.

Redaksi kembali memberanikan diri, menjawab bahwa hanya satu. Adat istiadat orang Ambon itu, hendaknya ditegakkan di Leamoni Kamasune. Adat yang ­batul-batul (betul-betul) bukan adat-adatan; jang yang parlente-parlente (jangan yang bohong-bohongan). Dalam kekinian, tentu saja.

Dan sekali lagi, orang Ambon sejati, khususnya orang Kariu, bahkan ketika dalam kesehariannya telah menjadi warga dunia, warga metropoiltan dunia  sekalipun, justru mestinya malah bisa lebih mampu mendamaikan antara adat dan keimanan. Semoga. Amin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: