20 – Wawasan LK

OPINI

Satu Tahun Pemerintah NAK

Kerinduan akan Adat vs Indonesia yang Kapitalistis

Sebuah Masukan untuk Raja NAK Bapa Emang

Bagian Pertama


Tanggal 25-26 November 2009, genap satu tahun pemerintah Negeri Adat Kariu (NAK).

Hari pertama (25/11/08), pelantikan Raja NAK secara adat. Hari berikutnya (26/11/08) pelantikan (oleh Bupati) secara kenegaraan dan pemberkatan di Gereja Ebenhaezer NAK.

Tulisan, opini kali ini dalam rangka peringatan hari jadi ke-1 itu. Sekalian sebagai sebuah masukan untuk Raja NAK Bapa Emang, Bapa Herman Pattiradjawane.

Kerinduan akan Adat

Ketika gagasan masohi (gotong royong) dari Jojo Pattiradjawane untuk pembangunan kembali Rumah Raja NAK yang tak lagi “murni” dalam pelaksanaannya. Lantas keluhan hilangnya masohi di NAK dari Ibu Boya Werinussa dalam acara bincang-bincang bersama Bapa Toto Soeparto awal November lalu. (Simak blog ini pengeposan November 2009—Red).

Maka bagi penulis, suara kedua orang rayat Leamoni Kamasune itu, merupakan sebuah representasi. Sebuah gambaran atau potret dari kerinduan orang-orang Ambon pada umumnya atas berlakunya adat.

Tetapi kerinduan yang—penulis tangkap khususnya bagi kedua rayat NAK di atas—tinggal kerinduan. Setidaknya penerapan adat belum seperti dolo-dolo (dulu-dulu). Maksudnya seperti dahulu kala sebelum adat digusur secara legal oleh Suharto pada 1979.

Tetapi di pihak lain, suara kerinduan rayat itu tidak diikuti penjelasannya. Artinya tak ada jawaban atas pertanyaan “mengapa?” atau “apa sebabnya?”

Penyebabnya

Pembaca budiman, bila disimak tulisan-tulisan khususnya di rubrik wawasan blog ini, jawaban atas pertanyaan di atas ternyata sudah coba dijawab.

Penyebab adat istiadat yang tinggal sebatas kerinduan itu. Penyebab adat istiadat yang belum diterapkan seperti dahulu kala, ternyata sudah coba dijawab di blog ini. Paling tidak, dari kesimpulan penulis, ada dua jawabannya.

Pertama, perundang-undangan yang tak berpihak pada perdesaan. Maksudnya UU No.32/2004, berikut turunannya berupa perda-perda (peraturan daerah) di tingkat Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah. Kawasan bernaungnya NAK.

Kedua, seperti yang ditengara sosiolog Arief Budiman, social formation Indonesia adalah kapitalistis. (Untuk penyegaran pemahaman, termasuk definisi “umum” kapitalisme, silakan simak rubrik wawasan bulan lalu).

Bahkan menurut penulis, penyebabnya cuma satu. Social formation Indonesia yang kapitalistis itu. Penyebab tunggal ini memberikan “konsekuensi logis” bagi terbitnya UU yang tak berpihak pada perdesaan. Dengan kata lain, kalau UU tersebut berpihak pada perdesaan malah aneh! Ada yang tak beres, tak nyambung (terhubung)! Kok kapitalistis idem dito sosialistis?

Satu tahun Pemerintah NAK

Sebelumnya, penulis ingin tegaskan satu hal. Penulis, dengan segala kerendahan hati, berupaya menggapai individu yang “berkesadaran bukan-das Man. Individu—seperti uraian Arief Budiman—yang ber-“eksistensi otentik”. Yang mengatasi, mentransendenkan struktur, melampaui-bataskan-pemahaman struktur.

Atas dasar penyebab tunggal di atas serta upaya “berkesadaran bukan-das Man,” penulis mencoba menanggapi setahun pemerintah NAK.

1) Saniri Negeri versi perda yang kalabor paskali. Tanggapan pertama penulis: pemerintah NAK tidak berhasil membentuk perangkat adat khususnya Saniri Negeri.

Tetapi ketidakberhasilan tersebut bagi penulis, bukan pertama-tama lantaran kepemimpinan Raja NAK. Tapi lantaran perda yang mengatur bahwa Saniri Negeri adalah mitra kerja Raja/Kepala Pemerintah Negeri (Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1/2006 Pasal 37 ayat 1).

Bagi penulis, ketentuaan perda di atas terkait Saniri Negeri, batul-batul kalabor paskali (betul-betul kacau balau sekali)! Penulis berani bertaruh, bahwa tak satu pun orang Ambon setuju dengan peraturan yang kalabor itu.

Jacob W. Ajawaila, seorang jauhari (cendekiawan) yang juga orang Ambon memperkuat pandangan penulis di atas. Kita simak di bawah ini apa kata Ajawaila (seperti dikutip dari makalahnya “Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan,” termuat pada Antropologi Indonesia Th.XXIV, No.61 Jan-Apr 2000—hal.20-21).

Dalam struktur pemerintah negeri. Raja mempunyai kedudukan paling tinggi. Dia dianggap pemimpin negeri sekaligus Kepala Adat. Dalam hubungan dengan peradilan negeri, Raja bertindak sebagai Hakim Kepala.

Jabatan Hakim Kepala ini, rupanya terkait salah satu peran Saniri Negeri yang oleh Ajawaila dipahami seperti berikut ini.

Saniri Negeri adalah adalah lembaga musyawarah rakyat sekaligus sebagai lembaga peradilan yang menetapkan aturan-atuiran dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. Raja adalah Kepala Saniri.

Maka makin jelaslah ke-kalabor-an perda tersebut. Sebab bagaimana mungkin seorang Kepala Saniri bisa bermitra, menjadi sejawat dari Saniri Negeri yang dipimpinnya.

Untung ada Arief Budiman dengan pemahaman social formation. Sehingga bagi penulis, membantu untuk menjelaskan ke-kalabor-an perda tersebut.

Artinya, social formation Indonesia yang kapitalisitis termasuk di dalamnya Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah yang menerbitkan perda terkait, suka tidak suka memiliki semangat serupa kapitalis, kolonialis Belanda zaman penjajahan dulu.

Kewenangan Raja patut dipreteli, untuk memudahkan eksploitasi (penghisapan) kekayaan petuanan negeri baik di daratan maupun lautan. Kearifan lokal macam sasi, misalnya, yang sejatinya menjaga kelestarian lingkungan tidak cocok dengan “semangat pembangunan” yang dimotori para kapitalis. Semangat melipatgandakan kapital.

Makanya, dibuatlah Saniri Negeri yang menjadi “mitra Raja.” Sebuah upaya mempreteli (melujuti) kewenangan Raja. Upaya “menghentikan langkah” kearifan lokal sang Raja.

Ke-kalabor­-an pun menjadi sempurna ketika para anggota Saniri Negeri itu dikukuhkan oleh Bupati. Dengan imbalan honorarium rutin per bulan pula.

Meski jumlah nominalnya relatif tak besar, cukup untuk “menyulitkan” Raja menindak anggota Saniri yang berintegritas tak terpuji (pemabok, penjudi, korup, misalnya). Diperkuat perasaan “di atas angin” karena dikukuhkan oleh atasan sang Raja.

Tambahan pula, para anggota Saniri itu ternyata “terpilih” di masa transisi kembalinya ke adat, saat Raja pengganti Kepala Desa tengah disiapkan. Jadinya, Raja terpaksa harus menerima Saniri Negeri yang sudah “jadi” itu.

Ini yang penulis pahami dari perda terkait Saniri Negeri yang kalabor itu. Khususnya dalam konteks setahun Pemerintah NAK.

2) Juru Tulis/Sekretaris Negeri versi Perda yang PNS. Tanggapan kedua dari penulis: pemerintah NAK tidak berhasil membentuk perangkat administrasi Kantor Raja.

Serupa seperti pada butir 1) di atas, ketidakberhasilan di sini bukan pertama-tama lantaran kepemimpinan Raja. Tetapi, adanya posisi kunci di bidang administarsi Kantor Raja yang berstatus eksklusif. Untuk tidak mengatakan kalabor juga.

Yaitu sebuah jabatan dalam struktur pemerintah adat yang—satu-satunya—berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS): Juru Tulis/Sekretaris Negeri (Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1/2006 Pasal 32 ayat 1).

Menarik menyimak tinjauan Guru Besar Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Miftah Thoha peraih Pamong Award 2008 katagori Akademisi Pemerintahan, dalam  tulisannya “Analisis Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.” (www.bkn.go.id/seminarsekdes1.pdf)

Jika desa yang dahulunya dipimpin oleh perangkat desa yang dipilih secara demokratis oleh warganya, setelah Sekdesnya menjadi PNS maka keaslian demokrasi yang sering menjadi acuan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi sulit dibuktikan lagi…

Selain tidak sesuai dengan undang-undang maka dengan meletakkan desa sebagai suatu bentuk pemerintahan yang salah satunya pengisian PNS sebagai Sekdes, maka aspek dan warna politik akan menjadi suasana baru di perdesaan

(Bersambung)

Iklan

Satu Tanggapan to “20 – Wawasan LK”

  1. henriette soeparto Says:

    Dengar-dengar, Sekretaris Negeri sekarang yang sudah lama mengundurkan diri dari jabatannya masih terima gaji (makan gaji buta) setiap bulan. Dan itu diambil dari jatah Sekretaris Desa yang sudah almarhum. Sementara yang bersangkutan sendiri belum ada surat keputusan (SK). Kecuali diangkat oleh penjabat Kepala Desa sebelum Raja NAK dilantik. Mohon konfirmasi Redaksi.

    Redaksi:

    Kalau dikatakan “makan gaji buta”, itu serupa dengan warita yang pernah Redaksi turunkan beberapa waktu lalu. Berita bertajuk Seng Karja Mar Minta Kepeng (simak 11-Kronik Leamoni Kamasune-14 Agustus 2009).

    Tetapi bahwa gaji itu diambil dari jatah Sekretaris Desa yang sudah meninggal, Redaksi belum dapat mengkonfirmasikan—sampai saat ini. Dengan berpegang pada etika pewartaan bahwa hanya semata kebenaran yang dikabarkan, Redaksi, sekalipun sebagai jurnalis warga “kelas desa”, berkomitmen kuat memegangnya.

    Dan bila dengan memegang komitmen seperti ini, yang mengutamakan kebenaran warta, oleh segelintir rayat diisukan bahwa blog ini “memecah belah NAK”, jangan-jangan mereka inilah pembela ketidakbenaran itu.

    Ketika Anda menyebutkan yang bersangkutan belum ada SK. Jika yang dimaksud SK pengangkatannya sebagai PNS (pegawai negeri sipil), Redaksi saat ini terus terang ragu.

    Soalnya bisa saja tanpa sepengetahuan Raja NAK, yang bersangkutan telah menjadi PNS. Hal yang dimungkinkan oleh perundang-undangan—yang tak berpihak pada perdesaan (simak rubrik-rubrik wawasan di blog ini). Artinya, Bupati memiliki kewenangan penuh dan legal untuk itu, tanpa hirau Raja NAK.

    Tetapi lepas dari hal di atas, Redaksi termasuk pihak yang berkeyakinan kuat. Bahwa sekalipun perundangan-undangan tak berpihak perdesaan, hal-hal yang melecehkan sampai katakanlah menjatuhkan raja adat, khususnya Raja NAK, oleh, maaf, Bupati misalnya, tidak mudah.

    Alasannya, bagi Redaksi, ada pada adat istiadat orang Ambon itu sendiri. Bahwa perangkat adat berikut mekanismenya, adalah “kekuatan” khas kearifan lokal di Nusantara ini.

    Maksudnya, sekali lagi maaf, Bupati (atau Camat atau siapa pun yang berlindung dibalik kedua “atasan” raja itu) bisa saja menjatuhkan raja secara legalitas negara.

    Tetapi tidak “otomatis” jabatan raja adat ikut tergusur. Yang terakhir ini akan tergantung pada, setidaknya, dua unsur adat.

    Satu, Soa (institusi adat tempat bernaungnya marga-marga asli negeri bersangkutan; marga-marga yang disimbolisasikan dengan “kepemilikan” tiang-tiang utama di baeliu—rumah adat: representasi utama sebuah negeri adat; berfungsi semacam ruang serba guna berlangsungnya aneka acara [terkait] adat).

    Soa yang dikepalai seorang Kepala Soa berfungsi sebagai pembantu raja. Malah Kepala Soa Jaga Bulan berfungsi sebagai penjabat raja ketika raja berhalangan/tidak di tempat (Simak 2-Kronik Leamoni Kamasune-14 April 2009). Jabatan yang bergiliran setiap bulan secara otomatis di antara kepala-kepala Soa (ada 3 Soa di NAK: Patti, Pele, Mahupau).

    Dua, mataruma prentah (marga yang secara turun-temurun menduduki posisi raja) yang memberikan rekomendasi bagi calon raja.

    Dalam kasus NAK, perangkat adat belum optimal terbentuk. Termasuk Soa. Sehingga yang mampu efektif menyoalkan kepemimpinan Raja NAK hanyalah dari mataruma prentah.

    Makanya, pernah terjadi segelintir rayat Kariu berupaya memengaruhi mataruma prentah untuk menggoyang Raja NAK. Inilah latar kenapa keluar Titah Raja pada 12 Mei 2009 (Simak Kronik Leamoni Kamasune-14 Mei 2009-Khusus:Titah Raja) .

    Bila misalnya, Raja NAK pun terguling secara legalitas kenegaraan, sementara mataruma prentah masih tetap memertahankan rekomendasinya. Maka Kantor Kabupaten, menurut Redaksi, akan mendapat kesulitan bukan kecil.

    Pasalnya, siapa yang akan menduduki raja adat “baru” bila raja adat “lama” (sejati) masih ada dan sah sesuai adat. Dan, seandainya pun dipaksakan, sehingga naik raja adat yang “direkayasa”, maka NAK (Negeri Adat Kariu) serta merta—sadar atau tidak sadar oleh Kantor Kabupaten—menjadi sebuah desa (administratif), bukan sebuah negeri (adat) lagi.

    Dan ini serta merta pula bertentangan dengan UU No.32/2004 berikut perda-perda yang menandai kembalinya Maluku Tengah ke adat istiadat orang Ambon.

    Sehingga, bagi Redaksi, kesimpulannya, inilah sebuah “contoh riil” di sebuah negeri adat, di tanah pusaka orang Ambon. Bahwa pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kalo mo pake adat tu yang batul-batul, jang sabarang-sabarang (kalau mau memakai/menerapkan adat itu yang betul-betul, jangan sembarang-sembarang).

    Sehingga, revisi atas UU No.32/2004 agar lebih berpihak pada perdesaan adalah hal yang tak terhindarkan. Untuk tidak mengatakan mutlak!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: