19 – Kronik LK

19-Kronik Leamoni Kamasune-14 Desember 2009-I

PNPM-Mandiri NAK Desember ini Cair

Ada berita gembira dari Negeri Adat Kariu (NAK). Program skala nasional yang dicanangkan semasa pasangan SBY-JK bertajuk PNPM-M (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri), dananya bakal cair Desember 2009 ini.

Seperti pernah diwaritakan di blog ini (simak 15-Kronik Leamoni Kamasune-14 Oktober 2009), jatah untuk Kecamatan Pulau Haruku ternyata memang sebesar Rp 2 milyar.

Dan ternyata benar juga, bahwa dana sebesar itu akan dibagi rata tetapi hanya kepada 10 negeri di kecamatan tersebut: NAK, Pelauw, Kailolo, Kabauw, Rohmoni, Haruku, Samet, Oma, Wasu, dan Hulaliu. (Negeri Aboru tak termasuk karena ada masalah internal yang belum tuntas). Lamun setelah dipotong Rp 150 juta untuk simpan pinjam.

Jadinya, masing-masing dari ke-10 negeri di Kecamatan Pulau Haruku itu akan menerima Rp 185 juta. Lumayan!


19-Kronik Leamoni Kamasune-14 Desember 2009-II

Raskin, “Aroma” Korupsi

Sudah dipenghujung tahun 2009, jatah Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) bagi ke-6 negeri-negeri di pesisir Selatan Pulau Haruku belum juga terlaksana samasekali alias nol besar.

NAK “beruntung.” Bersama 4 negeri lainnya di pesisir Utara Pulau Haruku, sudah (sekali) menerima jatah Raskin.

Ironinya, di antara negeri-negeri yang belum kebagian itu, sudah ada yang menyetor sejumlah uang. Maka serta merta “aroma” korupsi pun merebak ke mana-mana. Lamun heran, para penegak hukum mungkin sedang “baringos” ( “pilek”) berat. “Aroma” menyengat itu tak ngaruh.

Atau mungkin juga, para penegak hukum di daerah sedang terpesona menyaksikan petinggi-petingginya di pusat digoyang habis masyarakat madani (civil society). Masyarakat yang enggan berpolitik dalam partai. Dan ini sebuah tren melemahkan negara. Pertamina dan PLN hari ini adalah contoh soalnya. Klop dengan Indonesia yang social formation kapitalistis. (Simak rubrik wawasan pada pengeposan Oktober dan November 2009).

Ini satu bukti lagi. Bagaimana desa sangat tergantung pada “atasan” mereka. Padahal kehidupan riil rayat itu ya adanya di negeri. Bukan di Kantor Kabupaten atau Kantor Kecamatan. Perundang-undangan itu memang tak berpihak pada perdesaan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: