14 – Wawasan LK

TAJUK RENCANA: Sebuah Tajuk Rencana untuk Presiden RI

Ingin Pro Rakyat? Ingin Berantas Korupsi?

Mulailah dari Desa (Kariu), Pak SBY!

Pembukaan

Salam Takzim.

Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY—panggilan akrab sekaligus dengan rasa hormat—perkenankan kami, Redaksi Apa Kabar Leamoni Kamasune, Sebuah Jurnal  Warga untuk Kariu Baru,  menyampaikan Sebuah Tajuk Rencana  ini pada Bapak.

Sebelumnya, pertama-tama kami ingin tegaskan ulang. Bahwa media jurnal(isme) warga ini bukanlah corong resmi ataupun tak-resmi Pemerintah Negeri Adat Kariu (NAK). Sehingga Sebuah Tajuk Rencana (STR) ini, adalah sepenuhnya tanggung jawab Redaksi, tak terkait sama sekali Pemerintah NAK.

Juga, dengan segala kerendahan hati, bila ada bagian-bagian yang tampaknya kami seolah menggurui Bapak, bukanlah itu niat kami. Hal itu semata karena tulisan ini bersifat terbuka. Dibaca pula oleh para pembaca kami, tak hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Mereka yang perlu tambahan informasi agak detail, membantu mencerna STR ini.

STR ini, “terpaksa” kami munculkan setelah hampir setahun  berkiprah di dunia maya mewaritakan NAK alias  Leamoni Kamasune. “Terpaksa”, karena…justru inilah yang ingin kami sampaikan pada Bapak.

Pendahuluan

Pak SBY, seperti judul STR di atas, itulah kesimpulan kami.

Kesimpulan yang kami dasarkan pertama-tama pada pendapat para pakar yang berkompeten soal perdesaan. Dan jika kami menulis “desa (Kariu)”, semata untuk menghindari STR ini mengatasnamakan desa seantero Nusantara. Sesuatu yang bukan saja di luar kemampuan kami, kami sendiri tak punya ambisi itu. Kami hanya berbicara sebatas NAK! Bahwa kemudian ketika kendala di NAK yang disembulkan ini, secara umum, memiliki kemiripan dengan desa-desa lain itu. Lalu pada ujungnya  membuat Bapak lebih terinspirasi. Tentunya, itulah awal harapan kami.

Kami memilih secara acak hanya empat orang pakar. Tiga cukup kesohor atau setidaknya menduduki posisi terpandang di  masyarakat. Dan seorang lagi, menurut kami, mungkin belumlah dikenal luas. Namun pakar ini punya pendapat dan analisis—sekali lagi menurut hemat kami—cukup menarik menyangkut pembangunan perdesaan. Dan semua pendapat mereka, kami pungut dari media massa (cetak dan elektronik/web) bukan dari jurnal ilmiah. Hal yang seturut motto media ini.

Tiga pakar pertama.  Prof Bambang PS Brodjonegoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI); Prof Susetiawan, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Ivan A Hadar, aktivis senior, Pemimpin Redaksi Jurnal SosDem. Keeempat, Andi Erwing, pakar yang menyebut dirinya Konsultan Perencana Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Monev.

Pak Bambang dan Pak Ivan

Pak SBY, pakar Pak Bambang (FE UI), seperti tajuk tulisannya “Menegakkan Tulang Punggung Perekonomian” (Kompas, 3/8/09) di akhir tulisan menulis. “Apa pun program ekonomi yang diusung para capres dalam pemilu lalu, ujungnya adalah keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dari desa.”

Ya, yang kami tangkap, bagi Pak Bambang, bermula dari desa. Dari kebijakan pembangunan ekonomi perdesaan berupa pembangunan infrastruktur di perdesaan (jalan, pasar, sekolah, puskesmas, dan irigasi). Menuju pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkualitas.

Sementara Pak Ivan (Jurnal SosDem), pada dasarnya senada dengan Pak Bambang. Dalam tulisannya “The people’s right to food” (The Jakarta Post, 25/7/09), Pak Ivan seperti tak bosan-bosannya menulis data perdesaan yang “itu-itu” juga. Sebelum menyoalkan hak rakyat atas pangan.

Data seperti (maaf Pak Ivan, kami sadur secara bebas—Red), …meski sebagian besar populasi penduduk bekerja di sektor pertanian dan kawasan perdesaan, sayangnya sampai saat ini kebijakan pemerintah tak menguntungkan  sektor dan kawasan tersebut. Atau, …menurut data Task Force on Hunger, meski urbanisasi berlangsung pesat, 80 persen populasi dunia hidup di kawasan perdesaan.

Pak Ivan sempat mengingatkan presiden terpilih atas kegawatan kekurangan gizi dari sepertiga anak-anak balita (di bawah usia 5 tahun) di Indonesia asal keluarga petani kecil, buruh tani, penebang kayu ilegal—sesuai data BPS (Biro Pusat Statistik)—yang berisiko menjadi “generasi yang hilang”…jika risiko itu terjadi, siapa pun—khususnya presiden terpilih—yang telah berjanji selama kampanye untuk pro-rakyat miskin akan diadili oleh perjalanan sejarah bangsanya sendiri.

Komentar

Pak SBY, sampai di sini, kami ingin berkomentar dulu. Sebelum berlanjut dengan dua pakar lainnya. Bahwa, kedua pakar diatas telah menguatkan argumentasi kami menempatkan desa pada posisi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

Dan, di lain pihak kami pun sebenarnya yakin betul Bapak telah sangat-sangat mafhum akan soal yang satu ini. Buktinya Bapak (semasa duet SBY-JK dan tentunya akan berlanjut saat kini berduet SBY-Boediono) telah menjalankan kebijakan pro-desa. Program Raskin (beras untuk masyarakat miskin), BLT (bantuan langsung tunai), PNPM-Mandiri (program nasional pemberdayaan masayarakat-mandiri), adalah bukti-bukti nyata itu.

Tapi inilah pula yang ingin kami katakan. Mengherankan, kedua pakar di atas, tidak menyinggung sama sekali program-program Bapak itu. Mengkritik pun tidak. Padahal, menurut kami, program-program Bapak itu, setidaknya di desa/NAK sangat didamba-dambakan. Sekali lagi, sangat didambakan!

Bahkan saat tulisan ini sedang disiapkan, Raja NAK bersama beberapa warga tetentu menggelar sebuah doa khsusus yang disebut “Doa Pergumulan”. Sebuah doa khas di kawasan Maluku Tengah lokasi negeri-negeri adat tempat orang Ambon berasal. Dan doa itu untuk golnya proposal PNPM-M dari NAK. Sementara, Raskin dan BLT sendiri sudah terealisasi sekitar pertengahan tahun ini.

Meski kami juga punya dua kritikan atas program-program Bapak itu. Pertama, ketiga program tersebut, maaf, bukan cuma ajang berpeluang besar melahirkan para koruptor, bahkan ajang terbentuk suatu situasi kondusif memaksa orang menjadi koruptor di tingkat “3-serangkai plus”: desa-kecamatan-kabupaten plus provinsi.

Maaf, Pak SBY, menurut hemat kami, hanya manusia setingkat dewata atau nabi sajalah yang mampu mengelak dari situasi semacam itu, yang—ironisnya—lahir sebagai dampak dari program-program yang Bapak ciptakan dengan maksud baik itu, tentunya. Namun, ungkapan lama yang kita ketahui bersama masih berlaku. Bahwa, maksud baik saja tak cukup. Perlu “tambahan amunisi maksud baik” lainnya. Hal yang akan kami uraikan lebih lanjut  di bawah nanti.

Kedua, Raskin dan BLT adalah, maaf, bagaikan program mengatasi “anak kecil merengek-menangis”. “Permen” adalah solusi sesaat untuk menghentikan tingkah si anak, tapi bukan menghilangkan penyebab anak bertingkah. Raskin dan BLT menurut hemat kami, adalah “permen” itu. Sehingga kami kira, seyogyanya keduanya  dihapus saja. Dan bila memungkinkan, alihkan saja dananya ke PNPM-M. Sebuah program menantang berpeluang—sesuai namanya—menjadikan desa mandiri!

Pak Susetiawan  dan Pak Andi

Pak SBY, tanpa mengurangi rasa hormat pada Pak Bambang dan Pak Ivan, ada hal sangat prinsipil yang mungkin mereka lupa atau bisa juga dianggap tak relevan untuk diperhitungkan—dalam konteks tulisan mereka. Bahwasanya, pascareformasi terbit sebuah undang-undang negara RI yang berdampak langsung pada perdesaan. Yaitu UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU yang sudah diturunkan menjadi peraturan daerah (perda) di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Termasuk Negeri Adat Kariu, NAK yang berada di bawah Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. (Perda Provinsi Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 tahun 2006 Tentang Negeri; dan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 2 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri).

UU No.32/2004 inilah Pak SBY, seperti Bapak ketahui, yang justru melahirkan pemerintahan adat di NAK. Akan tetapi pada saat bersamaan, UU dimaksud juga justru disebut-sebut oleh kedua pakar berikutnya, Pak Susetiawan (UGM) dan Pak Andi (Konsultan) sebagai “belum memberikan kedaulatan pada desa” atau  “tak berpihak pada pembangunan perdesaan.”

Berikut ini kami kutip dua paragraf dari tulisan salah satu anggota Redaksi yang mengacu pada kedua pakar itu—termuat dalam pengeposan (posting) blog ini bulan lalu (Simak rubrik 12-Wawasan Leamoni Kamasune-14-Agustus 2009—Red).

Andi yang di akhir tulisannya itu menurunkan kesimpulan berupa tujuh butir rincian UU No.32/2004. Ketujuh butir yang menyingkirkan (mengeksklusi) proses politik, sosial dan pemerintahan desa. Dengan kata lain, seperti sudah tersurat di judul tulisan Andi (Pembangunan Perdesaan [Ekskluasi Sosial Terhadap Pembangunan Perdesaan Akibat Kebijakan Yang Tidak Berpihak Pada Pembangunan Perdesaan]), semuanya ini akibat tidak berpihaknya kebijakan negara pada desa, pada pembangunan perdesaan.

Dan penulis sempat pula mengutip pernyataan senada seorang profesor perguruan tinggi negeri.

Hal yang paralel dengan pendapat Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada Prof Dr Susetiawan ketika menanggapi RUU (Rancangan UU) baru tentang desa “…sebelumnya sudah pernah ada 10 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Namun demikian, kesemua peraturan tersebut belum memberikan kedaulatan pada desa, sebaliknya sebagai objek kepentingan politik.” (CyberNews 6/9/2008 pk. 12.20 WIB).

Jelang penutupan

Pak SBY, jelang penutupan dari STR ini, kami, sekali lagi, yakin betul Bapak sudah sangat paham apa yang dikemukakan oleh seluruh pakar yang kami pilih secara acak itu.

Malah, kalau kami harus berterus terang, Bapak telah memainkan jurus cerdik mensiasati UU yang tak berpihak pada pembangunan perdesaan itu dengan ketiga program yang—kami sebut—“Program P-ke-D”: Program langsung dari Pusat ke Desa!

Namun,  seperti yang kami singgung dan akan dielaborasikan lebih lanjut berikut ini, bahwa maksud baik saja tak cukup. Perlu “tambahan amunisi maksud baik” lainnya.

Artinya, ketika program Bapak itu begitu tiba di tingkat provinsi kemudian berproses lanjut ke kabupaten terus ke kecamatan untuk akhirnya tiba di desa atau negeri di Maluku Tengah, tercipta pulalah “produk ikutan” yang bernama korupsi—di setiap tingkat itu.

Dan karena, menurut hemat kami, korupsi itu akrab dengan “semangat proyek” (maknanya bagi kami: maksud dan tujuan proyek adalah nomor kesekian setelah uang, uang, dan uang). Maka, bisa dibayangkan bagaimana “semangat proyek” berpotensi sangat besar untuk merubah secara funadamental proyek riil yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat desa. Jadinya, proyek di sebuh desa, bukannya datang dari desa itu sendiri, tapi dari luar desa mengatasnamakan salah satu ciri khas orang Indonesia  “musyawarah”.

Bisa saja, proyek hasil program Bapak itu jadi juga terwujud dan berfungsi dengan baik. Tapi urgensi, prioritasnya di desa bersangkutan mengundang tanya. Inilah yang Redaksi saksikan di NAK. Tahun 2006 PNPM-M mewujudkan Perpustakan. Tahun 2007, Puskesmas Pembantu. Dan tahun 2008 PNPM-M tak ada alias nihil Selidik punya selidik, Redaksi mendapatkan jawaban kekanak-kanakan. Bahwa Penjabat Kepala Desa pada tahun 2008 itu “sibuk luar bisa”  untuk menggelar pelantikan Raja NAK.

Sementara mayoritas rayat NAK sehari-harinya, adalah miskin, tak berpenghasilan tetap, lahan pertanian yang dulunya menjadi andalan hancur akibat kerusuhan. Inilah, menurut hemat kami, prioritas utama. Membangun kembali usaha pertanian di NAK. PNPM-M seharusnya adalah jawabannya!

Dan di tahun 2009 ini, Pemerintah NAK mencoba PNPM-M agar pas dengan prioritas utama itu. Tapi, terbukti, “semangat proyek” sangat kental. Raja dan rayat NAK sampai perlu bersatu dalam “Doa Pergumulan.”

Penutup: Sebuah Usul

Maaf, Pak SBY, kami begitu bersemangat. Sampai lupa bahwa tulisan ini khusus ditujukan untuk orang nomor satu di sebuah negara berpopulasi nomor empat sedunia, seluas daratan Eropa, sangat heterogen, tapi dengan hanya satu bahasa pengantar resmi Bahasa Indonesia. Maaf.

Akhirnya, kami sampai pada pada sebuah usul. Mengakhiri STR kami ini pada Bapak. Sebuah usul—seperti istilah kami di atas—untuk “tambahan amunisi maksud baik” lainnya itu.

Sebuah usul kami: bentuk tim-khusus di bawah/sebagai perpanjangan tangan institusi Pemerintah Pusat (Bappenas?) yang dikirim langsung ke desa. Memantau langsung, sejak proses awal PNPM-M mulai digelar ditingkat desa. Tim-khusus yang punya misi jelas: berpihak pada perdesaan. Misi yang diemban dari visi itu tadi. Posisi perdesaan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Karenannya, desa perlu diadvokasi secara intens agar bisa memanfaatkan secara maksimal PNPM-M itu.

Tim-khusus ini, punya ciri lainnya—kami sebut—bekerja melawan arus. Artinya, tim ini memiliki kewenangan untuk melacak-balik (ke tingkat kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi) sebuah proyek hasil musyawarah di tingkat desa. Ciri yang juga akan, setidaknya, meminimalkan lahirnya para koruptor baru—di setiap tingkat itu. Memiliki kewenangan untuk merekomendasikan proyek sebelum dilaksanakan.

Tim-khusus adalah mitra Raja NAK, tepatnya konsultan Raja dalam proyek PNPM-M. Tetapi tim-khusus juga diawasi langsung dan ketat oleh sebuah dewan-khusus berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab pada institusi yang langsung di bawah presiden (Bappenas?).

Tentu saja, integritas para anggota baik tim-khusus maupun dewan-khusus harusnya yang tak perlu diragukan. Wawasan luas tentang Indonesia yang kuat (hanya) oleh desa yang kuat adalah suatu keharusan.

Atau dengan kata lain, kelengkapan pemahaman tuntas menukik, terkini dan kritis atas ideologi NKRI yang berbasis UUD 1945 dan Pancasila, ketika ekonomi Amerika tak lagi seadidaya dulu dan BRIT (Brasil, Rusia, India, Tiongkok) akan tampil menggeser—menyusul Indonesia (kenapa tidak—Red) yang bakal melengkapi menjadi BRIIT.

Tapi bagaimana dengan sang Raja sendiri? Ini memang bukan jaminan mutlak. Tapi negeri sebagai suatu kesatuan hukum adat yang melahirkan NAK, sangat berbeda dengan pemerintah desa dibawah seorang Kepala Desa. Nilai-nilai adat yang “dititipkan” pada seorang Raja dari mataruma prentah (keluarga besar  yang secara turun-temurun menduduki posisi Raja, posisi memerintah) akan memberi warna tersendiri. Menciptakan dinamika tersendiri yang akan mencegah Raja mengkhianati rayat.

Inilah, faktor spesifik di Maluku Tengah, yang berpotensi menyukseskan program Bapak, khususnya PNPM-M.

Jadi, maaf pak SBY, mungkin ungkapan kami dalam judul di atas terkesan bombastis. Namun, STR ini  sejujurnya didasarkan pada visi bahwa keperkasaan Indonesia adalah keperkasaan perdesaan.

Terima kasih banyak Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, atas waktunya  membaca tajuk rencana ini.

Hormat kami,

Redaksi Apa Kabar Leamoni Kamasune

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: