13 – Kronik LK

13-Kronik Leamoni Kamasune-14 September 2009-I

64 Tahun RI di Kariu

Sepi

Pada 17 Agustus 2009 lalu di Negeri Adat Kariu (NAK), keadaan sepi. Jangankan pawai atau lomba permainan khas anak-Indonesia yang kerap digelar terkait peringatan har jadi RI (Hari Jadi Republik Indonesia). Pengibaran sang saka merah pun, hanya di beberapa rumah rayat(rakyat) saja.

Padahal Raja NAK sudah menghimbau rayat untuk bersi-bersi negeri (membersihkan negeri) di rumah masing-masing. Juga mengibarkan bendera merah putih.

Di Rumah Raja NAK sendiri, Joro Pattiradjawane su pameri (sudah memangkas) rumput di halaman. Menaikkkan bendera merah putih ukuran sedang. Jadinya, Rumah Raja yang letaknya di jalan utama antarnegeri itu, memcuatkan kesan tersendiri.

“Sebuah Indonesia” hadir di Leamoni Kamasune. Setidaknya itu kesan yang Redaksi tangkap. Seperti makna Leamoni Kamasune, cahaya yang yang nyaris padam tapi tak padam-padam. Sebuah  ‘ujung tombak’, sebuah “tulang punggung” dari sebuah negara-kesatuan bukan-federasi yang bernama Republik Indonesia sedang bercahaya. Tampaknya akan padam, tapi tak padam-padam. Tidak pernah padam!

Sejarah telah membuktikan! Enam tahun lebih rayat Kariu terusir dari Leamoni Kamasune, toh kembali juga. Tak ada yang mampu menghalangi. Apalagi kini, sudah tegak dan sah sebuah pemerintahan NAK

Tapi segelintir golongan atas, segelintir elit desa terus menerus merongrong Pemerintah NAK. Ber-tabaos seolah mewakili seluruh rayat NAK. Tanpa sadar mereka justru telah berusaha memadamkan cahaya itu. Bermimpi cahaya yang nyaris padam itu benar-benar akan padam. Adat sedang mereka gasak—seperti Suharto dengan UU No.5/1979 yang sama-sama sudah almarhum itu. Sungguh berani. Tapi bukan keberanian ala para pemuda  Ambon produk kakehan. Ironi!

Keberanian yang mencederai diri sendiri Merendahkan diri sendiri Tiba-tiba, tanpa disadari menjelma menjadi preman desa. Preman yang ruk-ruk tua (gampang marah-marah) lantaran proyek-proyek sumber nafkah mereka secara pajekong (curang alias korup) selama ini oleh Raja NAK akan dijabut. Dikembalikan pada yang berhak: rayat NAK. Inilah sebenarnya duduk perkara di NAK.

Preman yang tak di jalan yang lurus itu, lalu bersekongkol. Di ranah pemerintahan dengan petinggi kecamatan. Di tataran iman-imanan dengan petinggi gereja yang sedang kebelet dengan proyek pembangunan gereja baru (lagi).  Maka sempurnalah, posisi Raja NAK yang terjepit. Dari luar oleh atasan sang Raja, dari dalam oleh gereja.

Padahal, penghormatan pada Tete Nene Moyang tak lain adalah rasa hormat pada para leluhur, pada mereka yang lebih dulu lahir. Pada orang tua, kakak, om, tante, opa, oma, dan seterusnya. Sebuah tawaran cara  beretika hubungan antarmanusia. Rasa hormat yang kini diselimuti (misalnya) pemahaman kesetaraan (equality) gender (perbedaan kelamin dilihat dari sudut kemasyarakatan). Inilah hakekat sebenarnya keseharian adat istiadat orang Ambon.

Justru dari kita manusia di era digital ini, di Indonesia hari ini pula, ketika penegakan hukum luar biasa lemahnya, ketika uang nyaris menyamai (kuasa) Tuhan, hati dan akal harus peka dan  jeli. Mana adat-adatan, mana iman-imanan.

Joro pun lantas berkomentar, “Raskin mau, BLT mau, kas nai bandera seng mau.” (Beras untuk masyarakat miskin mau, bantuan langsung tunai mau, menaikkan bendera tidak mau). Artinya, Raskin maupun BLT adalah program dari pemerintah pusat, pemerintah NKRI yang ditujukan untuk warga miskin desa. Bagaimana orang hanya mau “diberi” oleh negara, sementara menaikkan bendera saja enggan. Dan, mengejutkan, Joro penduduk asli NAK, belum pernah merantau lebih jauh dari Ambon. Pendidikan formal pun, tak jelas. Lagi, sebuah kearifan terbukti hadir di NAK.

Pemimpin umat suru karja

Mungkin ini satu-satunya desa di seantero Nusantara. Pemimpin umat beragamanya, di Hari Jadi RI malah suru karja (menyuruh, menghimbau kerja) jemaatnya. Kerja untuk Proyek Pembangunan Gereja Baru (lagi) di NAK.

Maka, sangat kenalah komentar (lagi-lagi) dari Joro. “Gereja ini di bawah pemerintah mana?” Maksudnya, Gereja GPM Ebenhaezer NAK itu bernaung di bawah negara dan pemerintah mana? Kalau memang di bawah NKRI yang dalam hal ini adalah Pemerintah NAK di tingkat desa, kenapa himbauan Raja NAK untuk bersi-bersi malah “dilawan” dengan kerja untuk gereja? Kan sudah jelas domain (wilayah) raja mana, domain pendeta yang mana.

Lagi sebah bukti. Kesarjanaan seseorang, bidang teologia sekalipun, bisa tak berdaya di hadapan kearifan lokal.

Ya, sekali lagi, kita manusia di era digital Indonesia hari ini, hati dan akal harus peka dan jeli.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: